Bisnis & Ekonomi

BPS Jelaskan Urutan Desil DTSEN untuk Peringkat Kesejahteraan, Bukan Penanda Kelas Ekonomi

×

BPS Jelaskan Urutan Desil DTSEN untuk Peringkat Kesejahteraan, Bukan Penanda Kelas Ekonomi

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: BPS Soal Polemik Desil: Ranking Kesejahteraan Bukan Kelas Ekonomi - Market

jurnalistik.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dimaksudkan sebagai penanda kelas ekonomi seseorang.

Menurut BPS, desil digunakan untuk menyusun urutan atau ranking tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penilaiannya, yang menjadi dasar adalah data pengeluaran keluarga, bukan pendapatannya.

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan bahwa cara pandang terhadap desil tidak boleh disamakan dengan label kelas ekonomi yang dipahami secara tetap. Ia menekankan bahwa desil bekerja sebagai penempatan dalam daftar urutan kesejahteraan berdasarkan karakteristik data yang dianalisis.

Setia menerangkan bahwa penentuan desil sangat bergantung pada distribusi data serta populasi yang dijadikan pembanding. Karena itu, desil tidak dapat dipahami seolah-olah selalu merujuk pada rentang pengeluaran yang sama dari waktu ke waktu atau untuk konteks yang berbeda.

“Jadi desil itu urutan, ranking, [jadi] jangan dipikirkan bahwa desil 1 itu, rentangnya sekian sama [dengan yang lain], enggak, tergantung variability, atau kondisi data,” kata Setia dalam acara Diskusi Metodologi Penetuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia, Jumat (11/9/2026).

BPS juga menegaskan bahwa pemaknaan terhadap desil harus ditempatkan pada fungsi metodologinya. Desil bukan daftar penerima bantuan, dan tidak diarahkan untuk memberi kesimpulan langsung tentang posisi ekonomi seseorang dalam arti yang statis.

Dalam penjelasannya, BPS menunjukkan bahwa penetapan desil terkait dengan bagaimana data pengeluaran keluarga dibaca dalam konteks penyusunan peringkat. Ketika distribusi data berubah, begitu pula kondisi data yang menjadi basis perbandingan, maka hasil pengurutan dapat mengikuti pola tersebut.

Oleh karena itu, setiap upaya menyederhanakan desil menjadi “golongan” dengan batas yang selalu sama akan berpotensi menyesatkan. Setia menegaskan bahwa desil ditentukan oleh variability dan kondisi data, bukan oleh asumsi bahwa desil tertentu memiliki rentang yang identik sebagaimana dipahami pada pola yang tetap.

BPS memandang klarifikasi ini penting agar pemahaman publik tidak berhenti pada interpretasi permukaan. Desil, menurut penjelasan Setia, adalah perangkat statistik untuk mengurutkan tingkat kesejahteraan berdasarkan data pengeluaran, sehingga cara bacanya harus mengikuti logika ranking dan pembanding yang digunakan dalam perhitungan.

Dengan demikian, penetapan desil dalam DTSEN, sebagaimana ditegaskan BPS, tetap berada pada kerangka pengukuran kesejahteraan. Penegasan ini menutup interpretasi yang menyebut desil sebagai penanda kelas ekonomi, sekaligus mengingatkan bahwa hasilnya bersifat kontekstual mengikuti distribusi serta kondisi data yang menjadi dasar analisis.

Penjelasan BPS juga menyoroti bahwa istilah desil perlu dibaca sebagai hasil olah data, bukan sebagai “cap” yang langsung melekat pada individu. Ketika publik mengaitkannya dengan klasifikasi tetap, yang terjadi adalah pengaburan fungsi statistik yang sebenarnya digunakan untuk membangun urutan kesejahteraan.

Dalam kerangka DTSEN, desil muncul dari proses pembandingan terhadap kumpulan data yang dianalisis. Artinya, desil merupakan posisi relatif dalam daftar peringkat berdasarkan pola pengeluaran yang tercermin pada data keluarga, sehingga maknanya lebih tepat dipahami secara proporsional dalam konteks perhitungan.

Setia Pramana menegaskan bahwa perubahan distribusi data akan memengaruhi hasil pemeringkatan. Jika komposisi data pembanding turut berubah, maka posisi yang sebelumnya berada di satu desil dapat bergeser sesuai pola yang terbaca pada data terbaru, bukan karena terjadi perubahan definisi desil yang sama.

Dengan demikian, klarifikasi ini menekankan pentingnya melihat desil sebagai alat metodologi untuk mengurutkan tingkat kesejahteraan, bukan sebagai penetapan kelas ekonomi yang berlaku seragam dari waktu ke waktu. Pemaknaan yang mengikuti logika ranking dan pembanding diharapkan membuat pembacaan publik lebih akurat terhadap informasi yang dihasilkan oleh pengukuran.