jurnalistik.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju inflasi September 2026 yang tercatat 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy). Menanggapi angka tersebut, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan inflasi masih berada dalam batas sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Juda, angka 3,28% tersebut termasuk dalam rentang target inflasi nasional di level 2,5% ± 1%. Dengan demikian, kisaran target yang berlaku berada pada rentang 1,5% hingga 3,5%.
Ia menilai kondisi ketika inflasi berada dalam koridor sasaran belum menimbulkan tekanan yang berlebihan. Karena itu, Pemerintah memandang dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat tidak bersifat dominan.
Juda menjelaskan bahwa ketika inflasi berada pada level yang masih sesuai dengan target, masyarakat tidak perlu terlalu mengubah cara pandang dalam mengambil keputusan ekonomi. Penilaian ini meliputi keputusan terkait berbelanja, konsumsi, hingga aktivitas investasi.
Dalam pandangannya, faktor inflasi tidak perlu menjadi pertimbangan yang terlalu memberatkan saat orang menentukan langkah ekonomi jangka pendek maupun menengah. Ia menyebut bahwa sentimen daya beli belum mengalami tekanan yang terlalu kuat.
“Artinya, dia [masyarakat] itu belum terlalu berdampak kepada daya beli, belum terlalu berdampak pada decision making orang di dalam belanja,” kata Juda dalam acara Media Gathering Kemenkeu, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Uraian Juda menegaskan bahwa pemerintah melihat inflasi sebagai variabel yang masih berada dalam pengendalian kebijakan. Dengan inflasi yang tetap berada pada rentang sasaran, ia berpendapat tidak ada dorongan yang cukup kuat untuk mengubah perilaku konsumsi secara drastis.
Ia juga menekankan bahwa situasi ini membuat masyarakat cenderung tidak perlu memperhitungkan inflasi secara berlebihan dalam keputusan ekonomi. Dengan kata lain, aktivitas belanja dan konsumsi dapat berjalan tanpa penyesuaian yang terlalu ekstrem akibat lonjakan harga.
Berita Terkait
Lebih lanjut, menurut Juda, ukuran yang dipakai adalah kesesuaian dengan target resmi inflasi. Target pemerintah di level 2,5% ± 1% dirancang agar inflasi tetap berada pada batas yang terkendali, yaitu 1,5% sampai 3,5%.
Dengan indikator tersebut, Juda menilai angka 3,28% yoy tidak keluar dari batas yang ditetapkan. Karena tidak melewati koridor sasaran, ia memperkirakan dampak terhadap daya beli dan cara orang mengambil keputusan dalam belanja tidak menjadi masalah yang serius.
Inflasi masih dalam koridor sasaran
Juda memandang rentang sasaran inflasi sebagai acuan untuk menilai tingkat tekanan yang mungkin muncul. Ketika inflasi berada di dalamnya, indikator ekonomi yang berkaitan dengan daya beli dan keputusan konsumsi diproyeksikan tidak mengalami gangguan yang berlebihan.
Ia menilai pendekatan itu penting agar kebijakan ekonomi dapat tetap menjaga kestabilan. Dalam konteks angka yang disampaikan BPS, pemerintah menempatkan penilaian berbasis target sebagai dasar kesimpulan.
Oleh karena itu, respons Kemenkeu terhadap inflasi September 2026 yang mencapai 3,28% yoy adalah bahwa situasinya masih ideal karena masih selaras dengan sasaran pemerintah. Juda menyimpulkan bahwa kondisi tersebut belum memunculkan tekanan berlebih pada daya beli maupun proses pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.
Dengan inflasi yang masih berada dalam rentang 1,5% hingga 3,5%, pemerintah melihat tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah perilaku belanja hanya karena perubahan inflasi. Artinya, keputusan ekonomi tetap dapat berjalan dengan pertimbangan yang tidak terlalu dibebani oleh faktor inflasi.
Penilaian itu disampaikan Juda saat Media Gathering Kemenkeu di Bogor pada Kamis (1/10/2026). Pernyataan tersebut menjadi dasar pandangan Kemenkeu terhadap angka inflasi tahunan yang dicatat BPS untuk September 2026.