jurnalistik.co.id – Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Langkah ini ditempuh guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil, bersama Gubernur BI Destry Damayanti, usai rapat koordinasi di Bank Indonesia, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan itu, hadir Wakil Menteri Keuangan Juda Agung serta para Anggota Dewan Gubernur BI.
Destry menyatakan sinergi kebijakan akan terus diperkuat agar ekonomi memiliki daya tahan yang lebih kuat. “Sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat guna meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian global yang masih tinggi,” ujarnya pada Kamis (24/9/2026).
Menurut hasil rapat, Kemenkeu dan BI sepakat memperkuat kebijakan sesuai mandat masing-masing. Kedua institusi juga menekankan penguatan sinergi dilakukan melalui lima lini kebijakan yang menjadi kerangka koordinasi, sehingga arah kebijakan dapat saling melengkapi.
Fiskal yang terkendali, tetap berkesinambungan
Di sisi fiskal, Suahasil menegaskan pemerintah akan menjaga kesinambungan kebijakan. Kemenkeu, kata dia, akan tetap menempuh pendekatan fiskal yang hati-hati dan berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Suahasil juga menyoroti komitmen terhadap pengendalian defisit. “Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja,” ujar Suahasil.
Dengan kerangka itu, fokus diarahkan pada dua ruang utama, yakni peningkatan kualitas penerimaan serta perbaikan efisiensi belanja. Pemerintah berupaya memastikan ruang fiskal tetap terjaga tanpa mengurangi kebutuhan untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Berita Terkait
Koordinasi fiskal–moneter untuk stabilitas
Rapat koordinasi juga menjadi forum untuk memastikan kebijakan moneter dan fiskal berjalan selaras. BI menekankan kebutuhan koordinasi karena perubahan kondisi global dapat berdampak pada stabilitas serta proses transmisi kebijakan di dalam negeri.
Sinergi kebijakan yang diperkuat diharapkan dapat membantu meredam volatilitas dan memperkuat ketahanan ekonomi. Pada saat yang sama, pendekatan bersama diposisikan untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap berjalan meski tantangan eksternal masih tinggi.
Dalam konteks tersebut, kerja sama tidak berhenti pada penyelarasan arah, melainkan juga pada pelaksanaan kebijakan yang konsisten dengan peran masing-masing. Kemenkeu melanjutkan pengelolaan fiskal secara hati-hati, sementara BI menempuh kebijakan moneter sesuai mandatnya, keduanya saling melengkapi.
Langkah lima lini sebagai arah bersama
Penguatan sinergi melalui lima lini kebijakan menjadi penanda bahwa koordinasi dilakukan secara terstruktur. Kerangka ini dirancang agar kebijakan fiskal dan moneter tidak berjalan terpisah, melainkan saling mendukung dalam mencapai tujuan stabilitas dan pertumbuhan.
Rapat yang digelar di Bank Indonesia memperlihatkan bahwa kedua lembaga menjaga intensitas komunikasi kebijakan. Dengan melibatkan unsur pimpinan dan anggota dewan gubernur, forum ini juga menjadi ruang untuk memastikan langkah yang diambil tetap sesuai prioritas dan kondisi perekonomian terkini.
Secara keseluruhan, kesepakatan yang dicapai mengarah pada penguatan daya tahan ekonomi serta konsistensi pelaksanaan kebijakan. Komitmen tersebut juga menegaskan bahwa pengendalian defisit APBN 2026, sebagaimana diutarakan Suahasil, akan terus dijaga di bawah 3% dari PDB melalui penguatan penerimaan dan penajaman belanja.
Dengan koordinasi yang lebih erat, Kemenkeu dan BI berharap sinergi kebijakan dapat menjadi penopang yang nyata bagi stabilitas sekaligus dorongan pertumbuhan ekonomi ke depan. Rapat koordinasi ini menjadi langkah lanjutan dalam menjaga agar kebijakan fiskal dan moneter tetap terintegrasi menghadapi dinamika global yang belum mereda.
