jurnalistik.co.id – Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga bertahan di level Rp18.100/US$ dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pelemahan tersebut membuat kondisi fiskal menjadi semakin berat, karena perubahan kurs tidak hanya memengaruhi satu pos pembiayaan, melainkan merembet ke beberapa komponen pengeluaran dan kewajiban negara.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, secara “suka tak suka” tekanan fiskal akan membesar ke berbagai arah seiring rupiah terus berada di kurs yang lebih lemah dibanding asumsi.
“Pelemahan rupiah ke Rp18.183/US$ jelas menambah tekanan APBN, tetapi dampaknya tidak satu arah. APBN 2026 memakai asumsi kurs Rp16.500/US$, sehingga level saat ini sekitar 10% lebih lemah dari asumsi,” kata Syafruddin kepada Bloomberg Technoz, Kamis (29/10/2026).
Lebih lanjut, Syafruddin menekankan bahwa tekanan yang lebih cepat terasa justru datang dari mekanisme yang berkaitan dengan subsidi dan kompensasi energi. Artinya, ketika kurs bergeser ke level yang lebih melemah, biaya yang terkait dukungan energi ikut tertekan melalui logika penilaian berbasis dolar AS.
Pasalnya, minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), serta sebagian input energi lain dihargai dalam dolar AS. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, komponen biaya yang terikat harga internasional tersebut cenderung membutuhkan rupiah lebih besar untuk menutup kewajiban pembayaran.
Dalam situasi seperti ini, perubahan kurs juga dapat memengaruhi beban yang muncul dari sisi utang luar negeri. Syafruddin menyebut bahwa pembayaran pokok dan bunga utang dalam valuta asing menjadi lebih mahal ketika dikonversi ke rupiah.
Berita Terkait
Namun, dampak kenaikan beban utang tersebut tidak sepenuhnya diteruskan menjadi tekanan yang sama besar pada APBN. Menurut penjelasan Syafruddin, pemerintah masih memprioritaskan pembiayaan domestik dalam rupiah, sehingga jalur penyerapan dampak dari kurs tidak berjalan secara langsung dan menyeluruh.
Dengan demikian, gambaran tekanan fiskal yang muncul bukan sekadar soal selisih kurs di satu titik, tetapi rangkaian efek yang bekerja melalui struktur penganggaran dan strategi pembiayaan. Pada akhirnya, rupiah yang tetap lemah berpotensi membuat sejumlah pos anggaran dan kewajiban negara menghadapi biaya yang lebih tinggi dibanding asumsi.
Syafruddin juga menggarisbawahi bahwa arah dampaknya tidak tunggal. Karena ada komponen yang terikat langsung pada harga internasional berdenominasi dolar, serta ada pula kewajiban yang terkait utang bervaluta asing, maka ketika kurs rupiah melemah lebih jauh dari asumsi, tekanan terhadap APBN berpeluang untuk meluas.
Di tengah kondisi itu, posisi rupiah yang bertahan di kisaran Rp18.100/US$ menjadi sinyal penting bagi pengelolaan fiskal 2026, khususnya untuk menjaga agar beban subsidi, kompensasi, serta konsekuensi dari kewajiban valuta asing tetap dapat diantisipasi sesuai desain pembiayaan yang ditempuh.
Selisih kurs antara asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500/US$ dan kondisi terkini yang bertahan di sekitar Rp18.100/US$ menunjukkan adanya risiko fiskal yang perlu dipetakan sejak awal. Saat kurs bergerak lebih melemah dari proyeksi, perubahan itu berpotensi memengaruhi beberapa mata anggaran sekaligus melalui asumsi biaya yang berbeda.
Pada sisi energi, keterkaitan harga dengan dolar membuat pergeseran kurs bisa memunculkan kebutuhan dana tambahan untuk menutup skema dukungan. Karena minyak mentah, BBM, LPG, serta input energi lain dihitung dalam denominasi dolar, pelemahan rupiah dapat meningkatkan porsi rupiah yang harus disediakan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan terkait energi.
Dari sisi utang luar negeri, perubahan nilai tukar juga dapat mengerek besaran yang harus dibayar ketika kewajiban dalam valuta asing dikonversi ke rupiah. Meski pemerintah masih menekankan pembiayaan domestik dalam rupiah sehingga transmisi dampak kurs tidak sepenuhnya langsung, komponen valas tetap menjadi jalur yang bisa membuat tekanan fiskal melebar apabila rupiah terus berada lebih rendah dari asumsi.
