jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria bertemu dengan pimpinan DPR RI untuk membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Pertemuan tersebut membahas target investasi dan asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran.
Rapat dilakukan di Kompleks Parlemen pada Senin (31/8/2026). Kehadiran para otoritas fiskal dan pemangku kepentingan keuangan diharapkan memperjelas arah koordinasi kebijakan terkait RAPBN 2027.
Selain perwakilan dari pemerintah dan lembaga terkait, rapat juga dihadiri sejumlah pejabat dari DPR serta kementerian dan regulator. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati hadir bersama Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro.
Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, rapat turut melibatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga turut hadir dalam pembahasan.
Fokus pembahasan RAPBN 2027 dan target investasi
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan diarahkan pada target investasi serta kerangka asumsi makro RAPBN 2027. Artinya, diskusi tidak hanya berhenti pada sisi perencanaan anggaran, tetapi juga menautkan dampak ekonomi yang ingin dicapai melalui arah kebijakan dan investasi.
Dony Oskaria menjelaskan bahwa materi rapat mencakup RAPBN secara keseluruhan, termasuk kaitannya dengan rencana pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Menurutnya, diskusi berangkat dari pembahasan APBN dan bagaimana rencana pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menjadi bagian dari arah yang ingin disasar.
“Tadi membahas lebih ke APBN, rencana pertumbuhan [ekonomi 6%],” kata Dony Oskaria usai rapat. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pembahasan menekankan keterhubungan antara target ekonomi dan instrumen kebijakan dalam RAPBN 2027.
Dalam konteks rapat, target pertumbuhan ekonomi tersebut ditempatkan sebagai rujukan bagi berbagai komponen dalam penyusunan anggaran. Pendekatan ini penting agar tujuan makro yang ditetapkan memiliki dasar kebijakan yang saling mendukung, termasuk melalui kebijakan investasi.
Dengan demikian, pembahasan mengenai target investasi tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan bagaimana asumsi makro disusun dan dijalankan dalam kerangka APBN. Koordinasi lintas lembaga juga menjadi bagian dari upaya memastikan arah kebijakan tetap konsisten.
Koordinasi pemangku kepentingan untuk menopang target
Berita Terkait
Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menambahkan bahwa rapat digelar agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkoordinasi dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027. Ia menekankan perlunya dukungan yang melibatkan beberapa elemen dalam APBN.
Fauzi menjelaskan bahwa dukungan diminta untuk mencakup berbagai komponen, mulai dari pendapatan negara, belanja negara, hingga defisit. Pendekatan ini menunjukkan bahwa target pertumbuhan ekonomi dipandang memerlukan keterpaduan antara sumber penerimaan, pengeluaran, serta ruang fiskal yang dihitung melalui skenario defisit.
Selain itu, investasi juga disebut sebagai bagian penting yang harus ikut menopang target pertumbuhan. Dengan demikian, rapat tidak hanya membahas angka sasaran, tetapi juga menegaskan hubungan antara kebijakan fiskal dan upaya penguatan aktivitas ekonomi melalui investasi.
Dalam pembahasan yang melibatkan otoritas fiskal, bank sentral, regulator sektor jasa keuangan, serta pemangku kepentingan dari DPR, koordinasi tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa asumsi makro dalam RAPBN 2027 dapat diterjemahkan menjadi langkah kebijakan yang terukur.
Keikutsertaan OJK pada rapat tersebut juga memberi sinyal bahwa perspektif pengawasan dan penguatan sektor keuangan turut dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan. Hal ini relevan karena investasi dan transmisi kebijakan membutuhkan dukungan dari ekosistem keuangan yang stabil serta berfungsi.
Di sisi perencanaan pembangunan nasional, keterlibatan Bappenas menegaskan bahwa pembahasan RAPBN 2027 dipautkan dengan kerangka pembangunan. Dengan begitu, target yang ditetapkan dapat selaras dengan arah program pembangunan yang sedang dirancang.
Implikasi bagi penyusunan anggaran 2027
Secara substansi, pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyelarasan pandangan antar-lembaga sebelum rancangan anggaran memasuki tahapan berikutnya. Pembahasan target investasi dan asumsi makro memperlihatkan bahwa penyusunan RAPBN 2027 memerlukan kesepahaman tentang parameter ekonomi yang ingin dicapai.
Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menjadi benang merah yang disebut secara eksplisit dalam percakapan. Dengan adanya pembahasan mengenai pendapatan, belanja, defisit, dan investasi, rapat berupaya memastikan bahwa seluruh komponen kebijakan dapat bergerak seiring.
Rangkaian diskusi yang melibatkan pimpinan DPR serta pejabat dari kementerian, BI, dan OJK juga menggambarkan adanya kebutuhan untuk menyatukan arah kebijakan fiskal dan koordinasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan membantu memastikan bahwa asumsi makro yang digunakan tetap realistis dan didukung oleh rancangan kebijakan.
Dengan mempertimbangkan elemen-elemen tersebut, rapat memberikan gambaran bahwa target investasi dalam RAPBN 2027 diposisikan sebagai instrumen yang mendukung pencapaian pertumbuhan. Pada akhirnya, tujuan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 bergantung pada keberhasilan penerjemahan kebijakan dalam APBN, termasuk melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
