jurnalistik.co.id – Ratusan pabrik garmen di Bangladesh berhenti beroperasi pada Kamis (12/11/2026) setelah aksi mogok kerja meluas. Protes yang dipicu perselisihan upah itu ikut menambah kekhawatiran soal keberlangsungan industri, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor negara.
Menurut laporan AFP, para pekerja di kawasan industri utama Gazipur, Ashulia, dan Savar berdatangan ke pabrik, tetapi menolak untuk bekerja. Saat mereka berupaya turun ke jalan untuk berdemonstrasi, barikade aparat kepolisian langsung membatasi pergerakan massa.
Kerusuhan yang telah bergulir sejak Oktober kemudian mengganggu proses produksi dan meningkatkan tensi antara pekerja dan pengusaha. Benturan yang terjadi di area pabrik disebut berpotensi memengaruhi stabilitas rantai pasok industri garmen bernilai besar.
Lebih jauh, gangguan ini terkait dengan industri yang menyumbang empat perlima pendapatan ekspor Bangladesh serta mempekerjakan lebih dari empat juta orang. Dengan skala tersebut, konflik di sektor garmen dipandang berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Dampak berpotensi membesar pada rantai pasok
Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) menyerukan agar situasi dijaga tetap kondusif, bahkan saat proses negosiasi masih berjalan. Seruan tersebut muncul di tengah laporan bahwa ketegangan kembali meningkat dan sejumlah lokasi produksi ikut terhenti.
Bangladesh, yang berpenduduk sekitar 170 juta jiwa, dikenal sebagai pengekspor garmen terbesar kedua di dunia setelah China. Posisi itu membuat pergolakan di dalam negeri industri menjadi sorotan karena menyangkut pasokan ke berbagai merek fesyen internasional.
Mantan Direktur BGMEA, Mohiuddin Rubel, menyoroti dampak buruk dari kekacauan yang menyentuh industri garmen. Ia mengingatkan bahwa krisis yang berkepanjangan dapat membuat pembeli mempertanyakan kredibilitas keamanan rantai pasok negara tersebut.
“Gangguan ini merugikan semua orang. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terpukul, dan kerusakan itu sulit untuk diperbaiki,” paparnya.
Ia juga menekankan bahwa konsekuensi tidak berhenti pada pihak industri semata. Menurutnya, pekerja kehilangan kesempatan kerja, sementara bisnis menghadapi kerugian finansial, dan kondisi ekonomi ikut terpukul akibat gangguan produksi.
Kesepakatan upah sudah ada, tapi jadwal pengumuman memicu ketidakpastian
Berita Terkait
Di sisi lain, dewan pengupahan garmen sebelumnya telah menyepakati kenaikan upah minimum pada 4 November setelah protes berhari-hari. Kesepakatan itu sempat meredakan ketegangan sehingga operasional pabrik kembali berjalan normal.
Namun, besaran upah baru tersebut baru akan diumumkan pada bulan Desember dan mulai berlaku efektif pada Januari. Periode jeda tersebut membuat pekerja menghadapi ketidakpastian mengenai kapan dan seberapa besar lonjakan gaji mereka akan terjadi.
Dalam aksi protes yang kembali mengemuka, pekerja secara tegas menuntut upah minimum bulanan sebesar 30.000 taka, atau setara US$240 (Rp4,3 juta). Mereka menyampaikan bahwa jumlah itu setara dengan kenaikan drastis dibanding upah minimum saat ini di angka 12.500 taka (sekitar Rp1,8 juta), atau melonjak sekitar 140%.
Protes disebut kembali meletus pada Rabu setelah sumber BGMEA menyebut lebih dari 100 pabrik garmen ditutup paksa. Di tengah situasi itu, seorang pekerja garmen bernama Khanam membenarkan bahwa para buruh datang ke pabrik hanya untuk absen lalu pulang.
“Saya rasa demonstrasi tidak akan mereda dalam waktu dekat. Mereka akan terus berlanjut hingga dewan pengupahan memberikan upah yang direvisi dan dapat diterima,” ungkapnya.
Selain ketegangan di lapangan, kondisi tersebut juga memunculkan perhitungan baru dari pihak asosiasi dan pemilik pabrik. Pejabat BGMEA yang membawahi 4.500 pabrik anggota kemudian menggelar pertemuan darurat merespons krisis terbaru yang terjadi pada hari Rabu.
Dalam perkembangan selanjutnya, para pemilik pabrik disebut mempertimbangkan penerapan kebijakan ketat, yakni “tidak ada pekerjaan, maka tidak ada gaji”. Pernyataan ini mengindikasikan adanya pendekatan yang lebih tegas untuk meredam aksi mogok.
BGMEA menegaskan negosiasi dan kerusuhan tidak bisa berjalan bersamaan
Sikap serupa juga disampaikan Presiden BGMEA, Mahmudul Hasan, kepada surat kabar lokal Prothom Alo. Ia menegaskan bahwa pihak asosiasi dan dewan pengupahan tidak bersedia terus ditekan melalui aksi mogok buruh.
“Negosiasi di dewan pengupahan dan kerusuhan di pabrik tidak dapat berlangsung secara bersamaan,” tegas Mahmudul Hasan.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa proses perundingan upah sedang berada pada jalur formal, sementara di lapangan situasi justru menunjukkan dinamika konflik yang makin sulit dikendalikan. Dengan jadwal pengumuman upah yang baru dijadwalkan Desember dan berlaku efektif Januari, pekerja menilai waktu tunggu sebagai alasan kuat untuk melanjutkan aksi.
Bila ketegangan terus berlanjut, industri garmen Bangladesh menghadapi risiko tambahan tidak hanya pada produksi harian, tetapi juga pada kepercayaan rantai pasok ke depannya. Pada saat yang sama, pekerja menunggu kepastian revisi upah yang mereka anggap sejalan dengan tuntutan kenaikan sebesar 140% dari angka upah minimum sebelumnya.
