jurnalistik.co.id – Pakar ekonomi dari INDEF, M Rizal Taufikurahman, mengingatkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggeser prioritas belanja kesehatan dan pendidikan dalam RAPBN.
Menurutnya, dalam RAPBN 2027, MBG ditempatkan pada posisi teratas dengan pagu sebesar Rp 240,2 triliun. Ia juga menyoroti penempatan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu pemegang anggaran terbesar yang perlu dilihat secara lebih kritis.
Rizal menilai MBG memang penting sebagai investasi kualitas sumber daya manusia. Namun, ia meminta agar program tersebut tidak sampai menimbulkan crowding out terhadap belanja fundamental seperti pendidikan dan kesehatan.
Dalam perspektif ekonomi publik, ukuran anggaran seharusnya tidak ditentukan semata oleh besarnya program. Yang lebih menjadi penentu, lanjutnya, adalah social return serta dampak jangka panjangnya terhadap produktivitas.
Rizal juga menyatakan, MBG semestinya diletakkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan manusia. Program ini tidak tepat jika seolah-olah berdiri di atas pendidikan dan kesehatan, karena keduanya dipandang sebagai fondasi utama.
Ia menilai semakin besar anggaran suatu program, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap akuntabilitas, evaluasi manfaat, serta disiplin fiskal. Dengan ukuran anggaran yang besar, pengawasan terhadap efektivitas menjadi semakin menentukan.
āSecara ideal, pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi fondasi utama pembangunan SDM. MBG penting, tetapi sifatnya lebih sebagai instrumen pendukung,ā ujar Rizal saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (21/8/2026).
Ia pun mengingatkan agar ekspansi anggaran MBG tidak mengurangi ruang fiskal untuk peningkatan kualitas sekolah, dukungan bagi guru, serta ketersediaan layanan kesehatan dan tenaga medis. Untuk Rizal, menjaga keseimbangan belanja adalah kunci agar kebijakan tidak menciptakan ketimpangan prioritas.
Berita Terkait
Pengamatannya datang di tengah pembahasan publik mengenai RAPBN Program MBG. Sebelumnya, muncul isu yang menyebut anggaran MBG tembus Rp 480 miliar pada 2026, yang kemudian dibantah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menyatakan, āRp 240 triliun yang betul. Saya enggak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp 240 triliun.ā Ia juga menegaskan bahwa anggaran 2027 justru turun dibandingkan tahun berjalan yang mencapai Rp 268 triliun.
Meski lebih rendah dari tahun ini, BGN tetap menempati posisi nomor satu pada RAPBN 2027. Sementara itu, sektor kesehatan berada di peringkat kelima dengan anggaran Rp 102,12 triliun, sedangkan pendidikan dasar dan menengah berada di posisi nomor sembilan sebesar Rp 61,10 triliun.
Adapun pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berada pada posisi nomor delapan dengan pagu Rp 65,17 triliun. Rangkaian peringkat dan besaran anggaran inilah yang, menurut Rizal, seharusnya dibaca sebagai indikator arah prioritas pembangunan.
Di titik ini, Rizal menegaskan bahwa MBG dapat menjadi instrumen pendukung, tetapi fondasi pembangunan SDM tidak boleh bergeser dari kesehatan dan pendidikan. Jika disiplin evaluasi dan akuntabilitas tidak dijalankan, ekspansi program berpotensi mengorbankan ruang fiskal untuk belanja yang membentuk kualitas jangka panjang.
Rizal juga menilai pembacaan RAPBN tidak berhenti pada narasi besarnya program, melainkan pada susunan peringkat anggaran lintas sektor. Dalam konteks itu, penempatan BGN sebagai penerima pagu terbesar menggambarkan perhatian pemerintah yang tinggi, namun tetap perlu dibaca bersama posisi kesehatan dan pendidikan di urutan berikutnya.
Ia menegaskan, ketika MBG diposisikan sebagai bagian dari pembangunan SDM, penguatan manfaat jangka panjang tidak bisa terlepas dari mekanisme pengawasan. Tuntutan evaluasi, pelaporan hasil, dan disiplin fiskal menjadi semakin relevan seiring makin besarnya dana yang dialokasikan, agar program benar-benar memberi dampak yang diharapkan.
Lebih lanjut, penyesuaian ruang belanja perlu dijaga agar tidak terjadi pergeseran yang mengurangi dukungan pada sekolah, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta ketersediaan tenaga medis. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, penerapan MBG diharapkan tetap berjalan sebagai pelengkap ekosistem SDM tanpa mengubah fondasi pembangunan yang telah ditetapkan.
