jurnalistik.co.id – Dalam RAPBN 2027, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan mencapai Rp240,2 triliun. Sejumlah ekonom menilai penurunan dibanding tahun sebelumnya dapat dibaca sebagai sinyal positif, tetapi tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan belanjanya.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menyebut anggaran MBG sebesar Rp240 triliun pada 2027 tetap berjumlah sangat besar. Menurutnya, dampak ekonomi tidak otomatis muncul hanya karena angka anggarannya tinggi.
Rizal mengatakan, “Anggaran MBG sebesar Rp 240 triliun pada 2027 tetap sangat besar dan secara prinsip bisa menjadi sinyal positif bagi perekonomian, sepanjang belanja tersebut memiliki efek pengganda yang kuat ke sektor domestik,” ucapnya ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (21/8/2026).
Sinyal positif, efek pengganda jadi penentu
Rizal menilai ukuran keberhasilan MBG tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran. Ia menekankan konsep value for money, yaitu seberapa besar setiap rupiah mampu memperbaiki kualitas gizi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi produktif.
Namun, jika tata kelola, ketepatan sasaran, dan kapasitas eksekusi tidak kuat, anggaran besar berpotensi berubah menjadi belanja konsumtif. Akibatnya, pengganda ekonomi yang seharusnya memperkuat sektor-sektor terkait dapat menjadi terbatas.
Rizal juga menilai manfaat MBG pada tahun berjalan sudah mulai terasa sampai ke sektor pertanian, peternakan, dan UMKM. Meski demikian, ia menilai tingkat optimalnya belum tercapai.
Ia menegaskan prioritas utama ada pada penyerapan produk dari pelaku lokal. “Kuncinya bukan hanya besarnya anggaran, melainkan seberapa besar belanja MBG benar-benar menyerap produk lokal, meningkatkan pendapatan produsen, dan menciptakan lapangan kerja,” jelas Rizal.
Menurut Rizal, persoalan lain yang bisa menahan multiplier adalah komposisi rantai pasok. Apabila alur pengadaan masih terkonsentrasi pada pemasok besar saja, multiplier ekonomi program akan lebih sempit.
Dengan kata lain, penguatan manfaat ekonomi tidak berhenti pada pencairan anggaran. Program juga perlu memastikan uang belanja benar-benar mengalir ke ekosistem produksi domestik, bukan hanya berhenti pada perantara skala besar.
MBG dan kaitannya dengan rantai produksi pangan
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program MBG pada Senin (6/1/2025). Pada tahap awal, program tersebut berfokus pada anak sekolah.
Berita Terkait
Dari arah pandang ini, Rizal menilai anggaran MBG tidak hanya berbicara pada perbaikan gizi anak-anak. Program seharusnya sekaligus menjadi pendorong bagi produksi pangan, peternakan, dan perikanan, serta bergulir ke sektor UMKM, logistik, dan tenaga kerja lokal.
Ia melihat nilai kebijakan pada kemampuan program mengaitkan kebutuhan gizi dengan aktivitas ekonomi yang menghasilkan. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari nominal belanja, tetapi dari bagaimana belanja itu menimbulkan aktivitas produksi dan transaksi di dalam negeri.
Dalam kerangka tersebut, tata kelola yang baik menjadi faktor yang menentukan. Target yang tepat dan pelaksanaan yang efektif akan berpengaruh pada apakah manfaatnya sampai ke produsen kecil atau justru terserap oleh mekanisme yang tidak memperkuat ekonomi lokal.
Rizal menyatakan, tanpa perbaikan pada sisi tersebut, anggaran besar MBG berisiko menjadi belanja yang dampak produktifnya tidak maksimal. Dengan kata lain, pengeluaran tetap terjadi, tetapi efek penggandanya tidak menguat.
Ia juga menyoroti bahwa manfaat yang sudah mulai muncul perlu didorong agar lebih luas. Upaya penguatan diarahkan agar program tidak berhenti di sektor-sektor yang sudah mulai tersentuh, melainkan makin optimal menstimulasi rantai produksi.
Jika rantai pasok mampu menyerap produk lokal secara lebih luas, pendapatan produsen dapat meningkat. Dari situ, terbentuk peluang kerja yang lebih nyata, yang pada akhirnya memperkokoh dampak ekonomi domestik.
Klarifikasi pemerintah soal isu Rp480 miliar
Di sisi lain, isu angka anggaran MBG untuk 2027 sempat menjadi perbincangan publik. Publik ramai dengan pemberitaan bahwa RAPBN Program MBG disebut tembus Rp480 miliar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar tersebut. Ia menyampaikan penegasan ketika ditemui di Gedung DPR RI pada Kamis (20/8/2026).
Purbaya mengatakan, “Rp 240 triliun yang betul. Saya enggak tahu mungkin ada salah tik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp 240 triliun,” kata Purbaya di DPR, Kamis (20/8/2026).
Selain membantah isu Rp480 miliar, Purbaya juga menegaskan bahwa anggaran 2027 justru turun dibanding tahun ini yang mencapai Rp268 triliun. Artinya, angka Rp240,2 triliun diposisikan sebagai angka yang benar untuk tahun 2027.
Perbedaan angka yang sempat beredar membuat publik perlu memeriksa basis data anggaran. Dari klarifikasi tersebut, diskusi bergeser dari persoalan besaran nominal semata menuju pembahasan mengenai dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan dari belanja MBG.
Rizal menutup penilaiannya dengan menekankan bahwa belanja MBG akan efektif bila memiliki efek pengganda yang kuat ke sektor domestik. Dalam pandangannya, kuncinya terletak pada penyerapan produk lokal dan kapasitas tata kelola agar manfaat program tidak hanya berhenti pada aspek gizi.
