jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyinggung rencana penyesuaian syarat perekrutan bagi warga suku Dayak pedalaman yang ingin bergabung menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pembahasan itu disampaikan Prabowo dalam rapat bersama jajaran petinggi TNI dan sejumlah menteri yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (29/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta perkembangan terkait rencana penyesuaian persyaratan perekrutan, namun detail mengenai bagian syarat apa saja yang akan disesuaikan serta waktu penerapannya belum dijelaskan secara rinci.
Rapat itu dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama para Kepala Staf Angkatan. Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin.
Dari unsur kementerian, pertemuan juga melibatkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menurut Teddy, selain agenda perekrutan warga Dayak pedalaman menjadi prajurit TNI, Prabowo juga meminta laporan mengenai penanganan sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI, penanganan beberapa bencana antara lain pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatra,” ujar Teddy lewat akun Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Minggu (30/8/2026).
Prabowo, kata Teddy, turut memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyampaikan instruksi agar edukasi keselamatan dilakukan secara langsung di tingkat desa.
Dalam arahan tersebut, Prabowo meminta agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) di setiap desa memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan.
Langkah itu diharapkan dapat mengaktifkan keterlibatan warga dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan lahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran yang berulang.
Berita Terkait
“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” tambah Teddy.
Melalui penekanan pada edukasi di akar rumput, fokus kebijakan diarahkan agar masyarakat memperoleh pemahaman mengenai dampak pembakaran hutan. Dengan demikian, pencegahan karhutla diharapkan tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga menjadi gerakan bersama.
Di sisi lain, rencana penyesuaian syarat perekrutan untuk suku Dayak pedalaman tetap menjadi bagian dari agenda rapat di Hambalang. Meski demikian, sampai saat ini informasi yang disampaikan masih terbatas pada permintaan perkembangan rencana tersebut.
Prabowo disebut menunggu progres dari pembahasan yang sedang berjalan, sebelum ketentuan teknis mengenai syarat perekrutan diumumkan secara lebih terperinci.
Bagi pelaksanaan kebijakan, pertemuan ini memperlihatkan dua arah perhatian pemerintah pada satu forum yang sama: pembaruan ketentuan perekrutan serta penguatan penanganan bencana, termasuk pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, dan karhutla di wilayah seperti Kalimantan dan Sumatra.
Dengan hadirnya para pimpinan TNI dan sejumlah menteri terkait, rapat tersebut juga menempatkan kebutuhan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci dalam menindaklanjuti agenda yang diminta Presiden Prabowo.
Intinya, Prabowo menekankan pentingnya memastikan rencana penyesuaian perekrutan untuk suku Dayak pedalaman terus berjalan, sambil mendorong penanganan bencana agar menghasilkan respons yang lebih cepat dan melibatkan masyarakat secara langsung.
Dalam penekanan karhutla, Prabowo ingin agar edukasi tidak berhenti pada penjelasan di tingkat pusat, melainkan diterjemahkan menjadi langkah nyata di lingkungan terdekat masyarakat. Instruksi yang disampaikan melalui jajaran TNI itu menempatkan Babinsa sebagai pihak yang berinteraksi langsung, sehingga warga lebih memahami risiko pembakaran hutan serta pentingnya menjaga hutan dan lahan sebagai sumber daya bersama.
Lebih jauh, Prabowo juga meminta agar penanganan bencana berjalan tidak hanya sebagai respons setelah kejadian, tetapi disertai upaya yang terarah dalam memperkuat keterlibatan warga. Dengan pendekatan edukasi di desa, diharapkan pencegahan menjadi lebih cepat dan terus berulang secara konsisten, sekaligus mengurangi potensi karhutla yang berdampak luas pada wilayah seperti Kalimantan dan Sumatra.
Sementara itu, terkait agenda penyesuaian syarat perekrutan untuk suku Dayak pedalaman, rapat di Hambalang menegaskan bahwa pembahasan masih berlangsung dan membutuhkan progres lanjutan sebelum ketentuan teknis dipaparkan secara lebih rinci. Prabowo disebut menunggu perkembangan dari proses yang sedang berjalan, agar rencana tersebut dapat ditindaklanjuti dengan koordinasi yang tepat antara pimpinan TNI dan kementerian terkait yang hadir dalam forum tersebut.
