Bisnis & Ekonomi

RAPBN 2027 Mengarah ke Rp 1.566 Triliun untuk Pendidikan, Perlindungan Sosial, dan Ketahanan Pangan

×

RAPBN 2027 Mengarah ke Rp 1.566 Triliun untuk Pendidikan, Perlindungan Sosial, dan Ketahanan Pangan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: RAPBN 2027: Pemerintah Siapkan Rp 1.566 Triliun untuk Pendidikan, Perlinsos, dan Pangan

jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah RAPBN 2027 yang menyiapkan anggaran besar untuk sejumlah prioritas pembangunan. Pemerintah menargetkan alokasi sekitar Rp 1.566 triliun pada tahun 2027 untuk tiga fokus utama: pendidikan, perlindungan sosial, serta ketahanan pangan.

Dalam pemaparannya, Purbaya menyebut anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun. Untuk perlindungan sosial, angkanya dipaparkan sekitar Rp 549,9 triliun, yang kemudian juga disebut mencapai Rp 559,9 triliun. Sedangkan ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp 195,3 triliun.

Purbaya menekankan bahwa pendidikan akan dijalankan dengan orientasi pemerataan akses sekaligus peningkatan kualitas. Ia menyatakan pemerintah mengimplementasikan program-program tersebut pada 2027, termasuk melalui skema bantuan pendidikan bagi peserta didik.

“Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan PIP kuliah kepada 1,1 juta siswa,” ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Ia menambahkan, anggaran pendidikan 2027 tetap diarahkan selaras amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Dengan dasar itu, pemerintah menyiapkan pembiayaan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran.

Rincian dukungan pendidikan yang disebut Purbaya mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga menganggarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS untuk 1,3 juta guru, serta menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 60,6 juta penerima.

Purbaya juga menyebut agenda pembangunan sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan. Ia menyatakan akan membangun tujuh Sekolah Unggul Garuda serta membangun Sekolah Rakyat.

“Kita juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, tingkatkan kualitas pembelajaran melalui makan bergizi gratis, dan sebagainya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden,” tambahnya.

Beralih ke perlindungan sosial, pemerintah menggambarkan anggaran perlindungan sosial sebagai instrumen untuk menjaga masyarakat dari berbagai risiko sosial. Selain berupaya menjaga daya beli, anggaran ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin dan rentan, sekaligus menekan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Terkait besaran alokasinya, Purbaya menyampaikan bahwa anggaran perlinsos 2027 mencapai Rp 559,9 triliun. Ia menegaskan nilai tersebut tumbuh 10 persen dibandingkan tahun 2026.

Untuk ketahanan pangan, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp 195,3 triliun pada 2027. Fokusnya adalah mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui sejumlah program di lapangan.

Rencana yang disebut mencakup pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektar, pencetakan sawah 100.000 hektar, serta optimalisasi lahan pertanian 200.000 hektar. Pemerintah juga menyiapkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen subsektor tanaman pangan sebanyak 23.528 unit.

Selain itu, anggaran ketahanan pangan juga digunakan untuk revitalisasi lahan garam seluas 616 hektar. Purbaya menyatakan alokasi ketahanan pangan tetap tinggi di Rp 195,3 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 2,3 persen dibandingkan anggaran pada tahun 2026.

Untuk sektor pendidikan, pemerintah menempatkan target pemerataan akses sekaligus penguatan kualitas pembelajaran. Program yang disebut meliputi bantuan pendidikan melalui PIP bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, termasuk dukungan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS bagi 1,3 juta guru. Selain itu, penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 60,6 juta penerima diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi belajar.

Pada perlindungan sosial, pemerintah memosisikan anggaran sebagai penopang ketahanan masyarakat menghadapi berbagai risiko, sekaligus menjaga daya beli. Dengan alokasi perlinsos 2027 sebesar Rp 559,9 triliun yang tumbuh 10 persen dibandingkan tahun 2026, langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi kelompok miskin dan rentan serta menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Adapun ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui berbagai program di lapangan. Pemerintah menyiapkan pengembangan kawasan padi 2,7 juta hektar, pencetakan sawah 100.000 hektar, serta optimalisasi lahan pertanian 200.000 hektar, termasuk penyediaan bantuan alsintan prapanen subsektor tanaman pangan sebanyak 23.528 unit. Di sisi lain, ada revitalisasi lahan garam seluas 616 hektar, dengan pertumbuhan sekitar 2,3 persen terhadap anggaran 2026 agar alokasi tetap berada pada Rp 195,3 triliun.