jurnalistik.co.id – Pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sejumlah ekonom memandang angka itu mencerminkan kehati-hatian fiskal, sekaligus tetap membawa tingkat tantangan yang tidak kecil.
Menurut Josua Pardede, Chief Economist PermataBank, target 2,4% tersebut secara matematis dapat dikejar. Namun, dari sisi eksekusi, target itu disebut memerlukan dorongan yang konsisten agar tidak melenceng dari rencana.
Josua memperkirakan defisit APBN 2027 berpotensi berada di kisaran 2,70%–2,90% PDB. Artinya, target pemerintah dinilai berada pada level yang lebih ketat dibanding estimasi pasar maupun proyeksi internal yang ia sampaikan.
“Target penurunan defisit menjadi 2,4% PDB pada 2027 secara matematis mungkin, tetapi secara pelaksanaan tergolong menantang dan cukup optimistis,” kata Josua, Minggu (16/8/2026).
Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Pada saat yang sama, pendapatan negara ditetapkan Rp3.426 triliun, dengan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.
Jika dibandingkan dengan APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan tumbuh sekitar 8,6%. Di sisi lain, belanja negara diproyeksikan meningkat sekitar 6,6%, sehingga terdapat selisih kecepatan pertumbuhan antara sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.
Ketergantungan pada penerimaan
Josua menekankan bahwa realisasi defisit sangat dipengaruhi oleh kemampuan penerimaan untuk bergerak lebih cepat dibanding belanja. Kunci utama yang ia lihat bukan semata besaran target, melainkan mekanisme agar pendapatan dapat mengimbangi—bahkan melampaui—kenaikan belanja.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan pada kualitas administrasi perpajakan. Selain itu, kebijakan diarahkan untuk menekan kebocoran, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.
Berita Terkait
Dalam pendekatan tersebut, Josua juga menekankan keseimbangan tujuan. Upaya memperkuat penerimaan diharapkan tidak berujung pada penekanan daya beli masyarakat maupun pelemahan ruang investasi, sehingga momentum ekonomi tetap terjaga.
Secara substansi, penilaian Josua menggambarkan bahwa target defisit 2,4% tidak berdiri sendiri. Angka tersebut menjadi hasil dari sejumlah asumsi kinerja penerimaan yang harus berjalan selaras dengan rencana belanja, termasuk disiplin dalam pengendalian pembiayaan.
Dengan struktur RAPBN 2027 yang mematok pendapatan naik 8,6% dan belanja tumbuh 6,6%, pemerintah berupaya menjaga jarak agar tekanan defisit dapat dikurangi. Namun, jarak yang dipertahankan itu baru benar-benar bermakna bila pencapaian penerimaan tidak melemah dan eksekusi belanja tetap mengikuti koridor yang ditetapkan.
Ruang fiskal makin sempit
Pandangan ekonom tersebut juga menyinggung konteks ruang fiskal yang makin terbatas. Dalam kondisi seperti itu, target penurunan defisit kerap dituntut tetap realistis, tetapi harus cukup progresif untuk memperlihatkan arah kehati-hatian.
Josua menilai pemerintah tetap menunjukkan kehati-hatian melalui target defisit 2,4% terhadap PDB. Namun, karena target itu dinilai lebih rendah dari kisaran proyeksinya sendiri, ia menyebutnya optimistis sekaligus menuntut konsistensi pelaksanaan.
Pada akhirnya, penilaian yang ia sampaikan menempatkan reformasi penerimaan sebagai faktor determinan. Apabila administrasi pajak membaik, kebocoran berkurang, dan basis pajak makin luas, maka target penurunan defisit lebih mungkin diwujudkan tanpa harus menimbulkan dampak negatif pada daya beli maupun investasi.
Jika sebaliknya, penerimaan tidak mampu tumbuh lebih cepat daripada belanja, maka ruang untuk mencapai defisit 2,4% akan semakin sempit. Karena itu, target APBN 2027 tidak hanya soal angka akhir, melainkan soal kualitas eksekusi di tengah dinamika penerimaan dan pengendalian pengeluaran.
Dalam kerangka itu, fokus pemerintah bukan berhenti pada besaran defisit saja, melainkan pada bagaimana penerimaan ditata agar tidak tertinggal. Ketika kualitas administrasi perpajakan membaik dan kebocoran dapat ditekan, ruang untuk menjaga defisit menjadi lebih terbuka tanpa perlu mengubah arah belanja secara mendadak.
Josua juga menilai keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh urutan eksekusi: pendapatan harus bergerak lebih dahulu, sementara pengeluaran mengikuti koridor yang sudah ditetapkan. Jika kontrol pembiayaan disiplin, target defisit 2,4% dapat dipertahankan sebagai arah kehati-hatian yang konsisten, bukan sekadar angka proyeksi di dokumen RAPBN 2027.
