jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga dan memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK).
Menurut Suahasil, KSSK menjadi wadah yang menaungi empat institusi keuangan negara. Di dalamnya, Kementerian Keuangan berperan sebagai pimpinan, sementara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi bagian dari koordinasi tersebut.
Koordinasi di KSSK akan terus dijalankan
Suahasil menyatakan koordinasi tersebut akan tetap dilanjutkan karena telah diatur oleh undang-undang. Pernyataan itu disampaikan setelah serah terima jabatan (Sertijab) di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (15/9/2026).
Ia mengatakan, “Koordinasi dengan KSSK pasti akan kita lanjutkan kan sudah diatur oleh undang-undang,” kepada wartawan usai rangkaian pergantian jabatan.
Dengan kerangka KSSK yang melibatkan empat lembaga, Suahasil menempatkan koordinasi lintas otoritas sebagai bagian dari langkah yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Ia tidak menggambarkan adanya perubahan arah koordinasi, melainkan memastikan mekanisme yang sudah ada berjalan konsisten.
Suahasil juga menekankan bahwa keterhubungan antar-lembaga tersebut penting untuk menjaga arah kebijakan keuangan yang saling selaras. Dalam konteks tersebut, KSSK berfungsi sebagai forum koordinasi yang mempertemukan peran kebijakan, pengawasan, serta dukungan sistem keuangan dari beberapa institusi.
Ganti pejabat setelah pelantikan oleh Presiden
Suahasil sebelumnya resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026). Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dicopot dari jabatannya.
Rangkaian pergantian jabatan ini kemudian dilanjutkan dengan Sertijab di Kementerian Keuangan. Setelah proses serah terima itu, Suahasil menyampaikan sejumlah arahan yang ia terima dari Presiden.
Berita Terkait
Arahan untuk jaga keberlanjutan fiskal dan ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Suahasil membeberkan bahwa Presiden Prabowo meminta dirinya untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan keuangan negara. Ia juga menyebut adanya arahan agar APBN terus dijaga dan digunakan untuk tujuan penstabilan.
Selain fokus fiskal dan keuangan, Suahasil mengatakan dirinya diminta menstabilkan perekonomian agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, ia menempatkan stabilitas sebagai salah satu fokus penting yang perlu diterjemahkan ke dalam langkah kebijakan.
Suahasil mengaitkan pesan tersebut dengan kebutuhan agar kebijakan berjalan selaras dari sisi anggaran hingga stabilitas ekonomi. Ia tidak merinci langkah teknis, namun menekankan bahwa arahan Presiden harus menjadi pegangan selama masa kepemimpinannya.
Menurutnya, keberlanjutan fiskal bukan hanya soal menjaga ruang anggaran, melainkan juga memastikan kondisi keuangan negara tetap berada dalam jalur yang mampu mendukung stabilitas. Dalam kerangka itu, koordinasi lintas lembaga melalui KSSK menjadi salah satu instrumen untuk menyelaraskan langkah antarotoritas yang terlibat.
Ia menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa koordinasi dengan KSSK bukan sesuatu yang bersifat sementara. Mekanisme tersebut, sebagaimana disebutnya, sudah mempunyai dasar aturan sehingga mesti terus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan memastikan KSSK tetap berfungsi, Suahasil menempatkan konsistensi koordinasi sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang sama, ia juga membawa arahan keberlanjutan fiskal, penguatan pengelolaan APBN, serta target stabilisasi ekonomi untuk memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan luas.
Dalam penjelasannya, Suahasil menempatkan KSSK sebagai ruang kerja bersama yang membuat keterpaduan antarotoritas terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui keterlibatan Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, forum ini diarahkan agar kebijakan, pengawasan, serta dukungan terhadap sistem keuangan dapat bergerak searah.
Ia juga menegaskan bahwa pesan keberlanjutan tersebut disampaikan dalam rangkaian pergantian jabatan di Kementerian Keuangan. Setelah serah terima berlangsung, penegasan mengenai koordinasi lintas lembaga dan arahan Presiden dipaparkan sebagai komitmen awal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan.
Suahasil menyelaraskan arahan terkait penguatan fiskal dan stabilisasi dengan kebutuhan menjaga konsistensi langkah kebijakan. Dengan menjaga APBN tetap diarahkan untuk tujuan penstabilan serta mendorong stabilitas ekonomi agar manfaatnya menjangkau masyarakat, koordinasi di KSSK diposisikan sebagai mekanisme yang membantu memastikan arah tersebut tetap terjaga sepanjang masa kepemimpinannya.
