Internasional

Rencana Pemerintah: Wali kota diberi kewenangan mengawasi perusahaan air lewat 9 badan regional

×

Rencana Pemerintah: Wali kota diberi kewenangan mengawasi perusahaan air lewat 9 badan regional

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Mayors could be given powers to oversee water companies under government plan

jurnalistik.co.id – Pemerintah sedang mempertimbangkan rencana yang dapat memberi wali kota dan pemimpin politik lokal kewenangan untuk mengawasi perusahaan air. Usulan ini ditujukan agar perusahaan lebih bertanggung jawab kepada pelanggan dan lingkungan.

Dalam rencana Perdana Menteri Andy Burnham, akan dibentuk sembilan badan regional baru yang berperan dalam perencanaan, penetapan target, serta memastikan perusahaan air memenuhi kewajibannya. Badan-badan tersebut diharapkan dapat menahan para pejabat perusahaan agar bertanggung jawab terkait tagihan maupun keluarnya limbah cair.

Ide pembentukan badan regional tersebut merupakan rekomendasi penting dari Sir John Cunliffe, melalui Independent Water Commission yang dirilis pada Juni tahun lalu. Menurut rancangan yang kini kembali mengemuka, penguatan peran tingkat lokal menjadi salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola industri air.

Sejak memegang kekuasaan, Burnham menjadikan perbaikan industri air sebagai agenda yang menonjol. Di Inggris dan Wales, pelanggan terus menghadapi kenaikan tagihan yang cukup tajam, sementara rincian kebijakan yang lebih konkret selama ini belum banyak dijelaskan.

Setidaknya hingga kini, pemerintah yang dipimpin Sir Keir Starmer telah mengadopsi beberapa gagasan dari laporan Cunliffe. Namun, rekomendasi tentang badan regional tidak ikut diterapkan pada tahap tersebut, sehingga kini muncul peluang untuk menghidupkannya kembali.

Walaupun belum ada keputusan final dan jadwal pengumuman pun belum ditetapkan, pejabat di Departemen untuk Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan (Department for Environment Food and Rural Affairs) dipahami cukup tertarik dengan gagasan itu. Fokusnya adalah memberi ruang kontrol publik yang lebih besar terhadap perusahaan air.

Kewenangan yang akan diberikan kepada badan regional mencakup pengawasan pada sebagian aspek belanja perusahaan air. Selain itu, badan-badan tersebut juga diarahkan untuk mengawasi para pemimpin perusahaan melalui mekanisme akuntabilitas atas tagihan dan pembuangan limbah cair.

Dalam tinjauan Cunliffe, disebutkan bahwa rencana ini ā€œakan menjadi perubahan yang signifikan, serta memastikan bahwa suara lokal, pelanggan, dan para ahli memiliki otoritas yang lebih kuat atas keputusan dewan perusahaan terkait prioritas investasi.ā€ Kalimat ini menekankan bahwa keterlibatan pihak lokal ingin ditata bukan sekadar simbolik.

Struktur badan regional juga tidak hanya terbatas pada wali kota atau figur pemerintah daerah. Badan tersebut dapat berisi ketua independen, para ahli, serta perwakilan dari sektor-sektor yang terdampak, misalnya transportasi dan pertanian.

Sumber dari Whitehall menyebut gagasan ini sebagai salah satu dari sejumlah opsi yang sedang dieksplorasi untuk meningkatkan kontrol publik atas perusahaan air. Di saat yang sama, juru bicara pemerintah menyampaikan bahwa ā€œindustri air kami terlalu lama tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kami menghadirkan regulasi yang lebih tegas, penegakan yang lebih kuat, dan akuntabilitas yang lebih besar agar perusahaan air memberikan layanan yang dibutuhkan pelanggan sekaligus menjaga lingkungan.ā€

Rencana ini muncul di tengah meningkatnya keluhan rumah tangga kepada pengawas industri air. Consumer Council for Water (CCW) menyatakan bahwa kenaikan dari tahun ke tahun mencapai rekor 84% dalam satu tahun, yang menurutnya merupakan peningkatan tertinggi dalam sejarah CCW selama 20 tahun, serta menunjukkan betapa banyak orang merasa tidak puas.

Kekhawatiran publik juga terkait tumpahan limbah cair dan kenaikan tagihan, ditambah masalah investasi yang telah lama kurang. Perubahan iklim dan pertumbuhan populasi disebut ikut memperberat kondisi sektor ini.

Pada pidato perdananya di House of Commons pada September, Burnham mengatakan bahwa ā€œserangkaian langkah yang keliru sejak 1980-anā€ telah membuat kekuatan ekonomi di Inggris diprivatisasi. Ia kemudian menyebut industri air sebagai ā€œmonumen yang bocor dari pendekatan itu—sebuah negara yang dijalankan demi kepentingan privat, bukan kepentingan publik.ā€

Burnham juga telah berkomitmen untuk memberi wali kota kontrol yang lebih besar atas layanan publik seperti perumahan sosial, kesejahteraan, dan pendidikan. Ia menargetkan hal tersebut melalui pemberian pengaruh yang lebih luas kepada wali kota terhadap anggaran, dalam rencana 10 tahun untuk mentransformasi ekonomi.

Perdana Menteri juga menyatakan bahwa ia akan memberikan bagi seluruh wali kota di kawasan metropolitan di Inggris bagian dari pendapatan pajak penghasilan, untuk pertama kalinya. Langkah ini dijalankan sebagai bagian dari dorongan untuk memindahkan kewenangan dari Westminster kepada pemimpin di tingkat lokal.

Isu industri air Inggris turut dibahas di parlemen pada Senin setelah lebih dari 200.000 orang menandatangani petisi yang menyerukan referendum nasional. Petisi tersebut bertanya apakah industri air harus dikembalikan ke kepemilikan publik. Meski anggota parlemen yang berpartisipasi tidak sepakat dengan kebutuhan referendum, mereka menunjukkan konsensus bahwa model yang ada ā€œrusakā€ dan perlu diperbaiki.