jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga koordinasi lintas lembaga melalui Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, penguatan tersebut akan terus dijalankan karena telah diatur dalam undang-undang.
Suahasil menyampaikan hal itu setelah serah terima jabatan (Sertijab) di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (15/9/2026). Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang dibangun lewat KSSK memiliki dasar hukum yang kuat.
“Koordinasi dengan KSSK pasti akan kita lanjutkan kan sudah diatur oleh undang-undang,” ujar Suahasil kepada wartawan. Pernyataan ini muncul saat ia memperkenalkan arah koordinasi yang akan diterapkan dalam periode jabatannya.
Dalam struktur KSSK, komite tersebut menaungi empat lembaga keuangan negara. Keempat lembaga itu terdiri dari Kementerian Keuangan sebagai pimpinan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Suahasil juga menempatkan KSSK sebagai wadah yang menghubungkan kebijakan dan langkah antarinstansi. Dengan adanya komite tersebut, koordinasi di bidang stabilitas sistem keuangan diharapkan berjalan lebih terarah dan konsisten.
Arahan Presiden saat pergantian jabatan
Suahasil sebelumnya resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026). Pelantikan itu menandai pergantian dirinya sebagai pengganti Purbaya Yudhi Sadewa yang dicopot.
Berita Terkait
Usai menjalani rangkaian serah terima jabatan, Suahasil membeberkan sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Presiden meminta dirinya memastikan keberlanjutan fiskal dan keuangan negara tetap terjaga.
Selain itu, Suahasil mengatakan Presiden juga menekankan agar APBN tetap dijaga. Ia menambahkan bahwa langkah stabilisasi ekonomi perlu dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
Dengan mengaitkan arahan tersebut pada koordinasi melalui KSSK, Suahasil menempatkan stabilitas sebagai pekerjaan lintas lembaga. Koordinasi dengan empat institusi di bawah KSSK dipandang sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas serta kesinambungan kebijakan.
Dalam konteks tersebut, pernyataan Suahasil menunjukkan bahwa fokus awal yang ia bawa adalah kesinambungan koordinasi yang sudah berjalan. Ia menyatakan koordinasi akan dilanjutkan bukan sekadar sebagai komitmen politik, tetapi juga sebagai konsekuensi dari ketentuan yang ditetapkan melalui undang-undang.
Penegasan Suahasil pada pertemuan dengan wartawan setelah Sertijab menjadi sinyal bahwa ia akan melanjutkan mekanisme koordinasi yang berada dalam lingkup KSSK. Dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, komite tersebut diharapkan menjadi pengikat arah kebijakan stabilitas sistem keuangan ke depan.
Dalam penjelasan yang ia sampaikan setelah proses serah terima jabatan, Suahasil menekankan bahwa koordinasi lintas institusi bukan berhenti pada rutinitas administrasi, melainkan menjadi bagian dari arah kerja yang harus terus dijalankan. Ia memposisikan KSSK sebagai jalur resmi untuk memastikan komunikasi kebijakan berlangsung terjaga dan tidak terputus, sehingga langkah-langkah yang diambil masing-masing pihak tetap sejalan.
Ia juga menggarisbawahi bahwa di dalam KSSK terdapat peran beberapa otoritas yang saling terkait. Kementerian Keuangan berdiri sebagai pimpinan, sementara Bank Indonesia, OJK, dan LPS menjadi elemen yang saling melengkapi dalam pembahasan stabilitas sistem keuangan. Dengan susunan tersebut, forum diharapkan mampu menyatukan pertimbangan antarlembaga sehingga kebijakan yang diputuskan dapat berjalan lebih konsisten dari waktu ke waktu.
Suahasil menempatkan arahan Presiden sebagai landasan untuk menjaga kesinambungan pengelolaan fiskal dan kondisi keuangan negara. Ia menyebut Presiden meminta agar APBN tetap dijaga, sekaligus menekankan perlunya upaya stabilisasi ekonomi agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Keterkaitan antara arahan tersebut dan koordinasi KSSK terlihat dari komitmennya untuk melanjutkan mekanisme yang menghubungkan langkah Kementerian Keuangan dengan lembaga-lembaga terkait, agar stabilitas dan kesinambungan kebijakan tetap terjaga sepanjang masa jabatannya.
