jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PNM-PTSP) menggelar temu eksportir di Domestique Resto, Kota Gorontalo, pada Jumat (28/8/2026).
Acara tersebut menjadi ruang diskusi mengenai capaian sekaligus kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam urusan ekspor serta upaya hilirisasi potensi daerah.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, hadir langsung bersama jajaran terkait untuk mendengarkan persoalan yang berkembang di lapangan. Dalam pertemuan itu, hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Statistik, serta pimpinan dari Bea Cukai.
Selain itu, hadir Kepala BLU UPBU Djalaluddin Gorontalo dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Keterlibatan lintas institusi ini diharapkan dapat membantu menindaklanjuti kebutuhan dunia usaha secara lebih terarah.
Forum juga dihadiri 16 pimpinan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Gorontalo. Kehadiran pelaku usaha diharapkan dapat menyatukan pandangan antara pihak pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam membahas hambatan yang memengaruhi proses ekspor.
Dalam sambutannya, Gusnar menyampaikan apresiasi atas forum yang mempertemukan pengusaha besar dengan pemerintah. Menurutnya, pertemuan seperti ini dapat menjadi saluran aspirasi terkait persoalan di sektor eksportir.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada penyampaian gagasan, tetapi berlanjut dengan pembahasan yang tematik. Topik yang dibahas diharapkan menyasar persoalan yang benar-benar mengemuka, baik yang berkaitan dengan transportasi, ketersediaan bahan baku, maupun aspek regulasi.
Gusnar menekankan pentingnya pendekatan berbasis tema ketika pemerintah berupaya memecahkan masalah. Ia menilai, kegiatan yang hanya berupa pidato sering kali tidak cukup menjawab problem yang muncul saat pelaksanaan.
Berita Terkait
“Kita dalam pemerintahan pada kaitannya harus berdasarkan tematik dalam memecahkan masalah. Kalau cuma berpidato semua bisa, tetapi menyelesaikan yang di lapangan, ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan fasilitasi serta bertindak sebagai penengah apabila muncul isu yang berpotensi merugikan perusahaan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pemberitaan negatif atau isu hoaks yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha.
“Jadi regulasi saya nyatakan anda tidak perlu khawatir, jika ada regulasi-regulasi yang menghambat proses kelancaran bisnis, segera serahkan kepada kami, kita akan pilah satu-satu segera diselesaikan,” tegas Gusnar.
Selain fokus pada hambatan ekspor, diskusi juga menyentuh perkembangan hilirisasi yang tengah berjalan di Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, Gusnar memaparkan bahwa hilirisasi ayam sudah berada pada tahap yang membutuhkan kelengkapan administratif untuk melanjutkan proses pengelolaan lahan.
Gubernur menyebut perlunya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Gorut terkait lokasi yang akan ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional. Tahap itu disebut sebagai bagian dari rangkaian proses agar dokumen penggunaan lahan dapat diterbitkan.
Setelah surat dan proses koordinasi tersebut selesai, mekanisme berikutnya ditargetkan melahirkan sertifikat penggunaan lahan. Selanjutnya, sertifikat itu akan diteruskan dengan penerbitan HGB serta pengaturan kontrak kerja sama dengan PT Berdikari.
Uraian tersebut menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya soal kesiapan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan kepastian dokumen dan kelanjutan tahapan perizinan. Pemerintah provinsi melalui PNM-PTSP ditempatkan untuk membantu mempertemukan kebutuhan usaha dengan langkah fasilitasi yang diperlukan.
Melalui temu eksportir ini, pemerintah menempatkan aspirasi pelaku usaha sebagai bahan untuk membangun pembahasan yang lebih terukur. Agenda yang diangkat juga memperlihatkan perhatian pada rantai proses dari pengadaan hingga kelancaran distribusi, termasuk ketika aturan menjadi faktor yang menentukan.
Dengan kerangka diskusi yang tematik, forum diharapkan menjadi titik temu untuk mempercepat penyelesaian kendala nyata di lapangan. Nantinya, tindak lanjut diharapkan dapat menghasilkan langkah yang lebih spesifik sesuai kebutuhan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekspor dan mendorong hilirisasi.
