jurnalistik.co.id – Kota Gorontalo menjadi lokasi Rakorda Posyandu Tingkat Provinsi Gorontalo yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Ruang Bersama Indonesia (RBI), Selasa (3/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar Ismail mendorong kolaborasi antarbidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mempercepat penurunan angka tengkes atau stunting di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta jajaran Tim Pembina Posyandu dari seluruh kabupaten di Gorontalo.
Menurut Gusnar, upaya menekan tengkes menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya untuk menilai kontribusi Posyandu dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, angka tengkes di Gorontalo yang sebelumnya tercatat 23 persen kini telah turun menjadi 18 persen. Gusnar menilai capaian itu menunjukkan arah yang baik, namun masih perlu ditekan agar mendekati rata-rata nasional.
Gusnar menegaskan perubahan cara pandang terhadap Posyandu. Ia mengingatkan bahwa Posyandu tidak lagi dipahami hanya sebagai urusan kesehatan semata, melainkan sudah menjadi bagian dari layanan yang lebih terintegrasi.
“Kalau dulu kita bicara Posyandu, yang dicari adalah Kepala Dinas Kesehatan. Sekarang Posyandu sudah menjadi satu kesatuan pelayanan yang melibatkan enam bidang SPM. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus terlibat dan bekerja bersama,” ujar Gusnar.
Ia juga menekankan bahwa target penurunan tidak akan tercapai jika setiap sektor berjalan sendiri-sendiri. Gusnar menyebut koordinasi menjadi kunci yang menentukan keberhasilan program.
Berita Terkait
“Menurunkan angka ini bisa jadi mudah kalau kita terkoordinasi dengan baik. Menjadi sulit ketika kita tampil masing-masing,” tegasnya.
Gusnar turut meminta dukungan bupati dan wali kota serta seluruh perangkat daerah pelaksana pada enam bidang SPM untuk mengoptimalkan program yang dijalankan melalui Posyandu. Ia berharap rapat koordinasi dapat memperkuat sinergi antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
Rujukan penguatan peran Posyandu juga disebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Posyandu kini tidak hanya fokus pada layanan kesehatan, tetapi menjadi wadah pelayanan terpadu yang melibatkan enam bidang SPM.
Enam bidang SPM yang dimaksud meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Melalui kerangka itu, pelaksanaan program diharapkan lebih menyeluruh dalam mendukung pencegahan tengkes.
Dalam konteks tersebut, Rakorda Posyandu Tingkat Provinsi Gorontalo menjadi forum untuk mempererat kolaborasi dan menyelaraskan langkah antarpihak. Dengan begitu, penurunan angka tengkes yang telah berjalan dapat dipercepat secara lebih terarah, sambil terus diarahkan agar hasilnya semakin dekat dengan capaian rata-rata nasional.
Rakorda ini juga diposisikan sebagai momentum untuk memperkuat konsistensi implementasi Posyandu melalui kolaborasi yang lebih nyata antarlembaga. Melalui penandatanganan komitmen RBI yang dirangkaikan dalam kegiatan, diharapkan muncul keselarasan langkah serta arah kerja yang sama dalam upaya percepatan pencegahan tengkes.
Gagasan utamanya menekankan bahwa peran Posyandu tidak berhenti pada aspek pemeriksaan kesehatan, melainkan terhubung dengan pembenahan layanan lintas sektor sesuai kerangka Standar Pelayanan Minimal. Karena itu, setiap perangkat daerah yang memegang enam bidang SPM perlu memastikan program yang dijalankan dapat saling melengkapi, bukan berjalan terpisah.
Dalam pandangan Gusnar, capaian penurunan angka tengkes yang telah bergerak dari 23 persen menjadi 18 persen menjadi bukti bahwa upaya bersama memberikan hasil. Namun, evaluasi tetap diperlukan agar pendekatan yang sudah berjalan dapat dipertajam, sehingga target penurunan ke depan bisa diarahkan lebih dekat pada rata-rata nasional.
Selain koordinasi, keberhasilan juga ditopang dukungan pemerintah kabupaten dan kota serta penguatan sinergi antara level provinsi dan pelaksana di daerah. Dengan mengoptimalkan program pada enam bidang SPM melalui mekanisme Posyandu, Rakorda diharapkan menjadi wadah untuk menyamakan strategi, memperkuat keterlibatan, dan memastikan keberlanjutan agenda pencegahan tengkes.
