jurnalistik.co.id – Gusnar Ismail menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pembangunan kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Gorontalo Utara. Ia menilai langkah tersebut penting agar penguatan keamanan laut di wilayah perairan utara Indonesia dapat berjalan semakin optimal.
Dukungan itu disampaikan Gusnar Ismail dalam rapat koordinasi strategis yang berlangsung di Manado pada Kamis, 29 Oktober 2026. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Bupati Gorontalo Utara, serta Kepala Kantor Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
Pembahasan berfokus pada tahapan pengadaan sekaligus pembebasan lahan yang diperlukan untuk mendukung operasional penegakan hukum dan keamanan di kawasan perairan. Dalam rapat tersebut, semua pihak menempatkan aspek perencanaan lahan dan mekanisme koordinasi sebagai bagian yang menentukan kelancaran rencana pembangunan.
Instruksi turun ke lapangan
Usai rapat, Gusnar Ismail bergerak cepat dengan menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan peninjauan langsung. Tim teknis ditugaskan turun ke lapangan pada Jumat, 30 Oktober 2026 guna melakukan identifikasi awal terkait kondisi geografis, aksesibilitas, serta kepastian status kepemilikan lahan.
Aries N. Aridianto selaku Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan fasilitas pertahanan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan laut dan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.
“Pak Gubernur sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara. Kehadiran fasilitas pertahanan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan laut serta stabilitas keamanan perairan kita di perbatasan,” ujar kepala Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo, Aries N. Aridianto.
Rencana kebutuhan lahan dan kondisi pendukung
Berita Terkait
Berdasarkan data teknis identifikasi pengadaan tanah yang dihimpun oleh Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas pertahanan negara Bakamla RI direncanakan memanfaatkan area seluas 50.000 m² (± 5 hektar) di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola. Status tanah saat ini disebutkan merupakan milik perorangan, sehingga proses pengadaan menuntut penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aries juga menyebutkan bahwa lokasi yang direncanakan telah terhubung dengan jalan berpaving, Lapen, serta AC-WC. Selain itu, terdapat pengerasan jalan sepanjang 300 meter untuk mendukung akses menuju area pembangunan.
Dari sisi konektivitas, total ruas jalan kabupaten menuju lokasi mencapai 2.445,98 meter. Rinciannya, sekitar 639,9 meter merupakan jalan desa yang memerlukan penanganan peningkatan kualitas agar akses menuju kawasan pembangunan dapat berjalan lebih baik.
Dari perspektif kondisi lingkungan, lokasi rencana pembangunan berada berdekatan dengan Pantai Minanga di sisi timur. Di sekitar area tersebut terdapat zona mangrove yang dimanfaatkan warga untuk aktivitas perikanan tangkap, sehingga pengelolaan dan koordinasi pemangku kepentingan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam tahapan lanjutan.
Pengawalan proses pembebasan lahan
Gusnar Ismail bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan komitmen untuk mengawal seluruh rangkaian tahapan pengadaan tanah. Koordinasi dengan para pemilik lahan juga ditekankan sebagai upaya memastikan proses pembebasan berjalan transparan, lancar, dan sesuai ketentuan hukum.
Dengan adanya kantor Bakamla RI di Kecamatan Atinggola, pemerintah berharap sinergi penjagaan wilayah maritim Gorontalo dapat semakin optimal. Langkah tersebut diharapkan turut mendukung keamanan laut sekaligus kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perairan yang menjadi perhatian strategis.
Peninjauan langsung yang dilakukan tim teknis ditujukan agar informasi di lapangan benar-benar menjadi pegangan dalam koordinasi lanjutan, termasuk verifikasi kondisi geografis, akses menuju lokasi, serta kepastian status kepemilikan lahan.
Selain aspek teknis pengadaan, kedekatan area rencana dengan Pantai Minanga dan keberadaan zona mangrove yang dimanfaatkan masyarakat untuk perikanan tangkap turut menjadi perhatian agar pengelolaan serta koordinasi para pemangku kepentingan dapat berjalan seiring tahap berikutnya.
