jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menggelar rapat koordinasi dan evaluasi Triwulan III 2026 untuk menilai pelaksanaan program prioritas Presiden di Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut berlangsung di Aula Dulohupa, Gubernuran, Senin (26/10/2026) dan menjadi forum untuk memetakan capaian sekaligus kendala yang masih perlu dibenahi.
Hingga 25 Oktober 2026, realisasi sembilan program prioritas Presiden di Gorontalo dilaporkan mencapai Rp670,74 miliar. Angka tersebut setara 93,09% dari total pagu anggaran yang direncanakan pada tahun berjalan.
Dalam rapat itu, Gusnar hadir bersama Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti. Kehadiran unsur pemerintah daerah dan pengelola keuangan negara diharapkan membuat evaluasi berjalan lebih terarah, terutama terkait arah percepatan hingga penutupan tahun anggaran.
Arie menyampaikan bahwa sejumlah program menunjukkan perkembangan yang dinilai positif. Salah satu yang menonjol adalah program Sekolah Rakyat dengan realisasi anggaran mencapai 99,86%, yang menandakan serapan mendekati target penuh di periode Triwulan III.
Selain itu, realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga disebut berjalan baik. Realisasi dilaporkan mencapai 81,95% atau senilai Rp75,59 miliar dari pagu Rp92,24 miliar, sehingga memperlihatkan progres di tengah kebutuhan penyesuaian pelaksanaan lapangan.
Arie juga menekankan pentingnya menjaga ritme belanja agar momentum pelaksanaan tetap konsisten di sisa waktu anggaran. “Secara umum realisasi belanja kementerian lembaga yang bersumber dari APBN sudah sangat baik, sudah mencapai 80 persen secara total. Namun kita hanya menjaga saja momentum di dua bulan terakhir ini supaya dapat berjalan dengan baik,” kata Arie.
Evaluasi tidak berhenti pada aspek serapan anggaran, melainkan juga menyentuh capaian pembangunan program berbasis kelembagaan. Salah satu pembahasan adalah perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari 729 koperasi yang telah memiliki akta legalitas, sebanyak 153 unit dilaporkan telah selesai dibangun.
Dari 153 unit tersebut, 129 unit disebut siap menjalani verifikasi dan validasi. Sementara itu, 51 unit telah menyelesaikan tahapan verifikasi dan validasi sesuai proses yang ditetapkan dalam program.
Berita Terkait
Di sisi lain, rapat turut menyoroti kebutuhan percepatan pada sejumlah bidang. Arie menyebut perlunya penguatan, terutama pada peningkatan produksi tanaman pangan, revitalisasi sekolah yang dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pembangunan infrastruktur irigasi.
Selain sektor tersebut, terdapat pula persoalan yang perlu segera dituntaskan agar tidak mengganggu kelangsungan proyek. Pemerintah juga perlu menuntaskan persoalan pembebasan lahan pada sejumlah pekerjaan bendungan, karena hambatan di tahap ini dapat berdampak pada jadwal konstruksi dan penyelesaian target.
Arie juga menyampaikan adanya kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran. “Ditambah kami juga ada kebijakan Kementerian Keuangan untuk melakukan efisiensi kembali terhadap sisa perjalanan dinas. Ini sudah ada surat Menteri Keuangan yang menjelaskan. Sehingga prinsipnya bukan kita mengerem belanja, tapi kita mengeren belanja yang kurang prioritas dan menggas yang prioritas,” ungkap Arie.
Menanggapi laporan evaluasi tersebut, Gusnar meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi serta memastikan persoalan pelaksanaan program dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal perlu terus dijaga agar hambatan yang muncul di proses implementasi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Gusnar juga mengingatkan bahwa waktu tersisa menuju akhir tahun masih terbatas. “Sekarang sudah bulan Oktober, kita masih memiliki waktu kurang lebih dua bulan. Mudah-mudahan progres proyek dan program yang dipercayakan kepada kita bisa menunjukkan angka-angka yang menggembirakan, sehingga tidak terjadi keterlambatan,” ujar Gusnar.
Rapat tersebut kemudian mengerucut pada arahan percepatan program prioritas nasional yang dijalankan di tingkat kabupaten dan kota. Gusnar menekankan pentingnya mendorong progres, khususnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDKMP, serta KNMP yang juga menjadi perhatian dalam evaluasi triwulan ini.
Dalam evaluasi yang disampaikan, sejumlah kendala dalam pelaksanaan program turut menjadi sorotan. Gusnar menegaskan perlunya penguatan lebih lanjut, khususnya pada operasional KNMP, agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan target yang diharapkan dapat tercapai pada periode penutupan tahun anggaran.
Dengan demikian, rapat koordinasi dan evaluasi Triwulan III 2026 tidak hanya memotret capaian serapan hingga 25 Oktober 2026, tetapi juga menetapkan fokus tindak lanjut agar program prioritas Presiden tetap bergerak, permasalahan teknis dapat diatasi cepat, dan hasil capaian tidak tertinggal dalam dua bulan terakhir.
