jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memimpin Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo di Aula Rujab Gubernur pada Kamis (3/9/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan arahan agar upaya penurunan tengkes difokuskan secara lebih terarah.
Gusnar meminta seluruh pengampu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengarahkan program dan anggaran untuk penanganan tengkes atau stunting. Ia menekankan bahwa fokus tersebut perlu menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan yang berjalan di berbagai perangkat daerah.
Menurut Gusnar, percepatan penurunan tengkes tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Ia menilai persoalan stunting berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sehingga membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Semua SPM pada hakikatnya memiliki kegiatan. Namun kegiatan itu belum fokus hingga harus difokuskan. Kita bicara konteksnya sekarang, lima desa pilot project, tolong itu dibedah lagi,” tegas Gusnar. Pernyataan tersebut menjadi penekanan utama bahwa kegiatan yang sudah ada perlu dikaji ulang agar relevan dengan target penurunan stunting di desa percontohan.
Gusnar meminta perangkat daerah membedah kembali seluruh program yang dimiliki. Ia khusus menyoroti kegiatan yang memiliki hubungan langsung maupun pengaruh terhadap penurunan stunting, sehingga penyelenggaraan program tidak berjalan dengan arah yang menyebar.
Ia juga menegaskan bahwa program yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan tersebut tidak perlu menjadi prioritas dalam intervensi di desa pilot project. Dengan cara itu, intervensi di lapangan dapat lebih jelas bentuknya dan lebih mudah dipetakan kontribusinya terhadap target stunting.
Untuk memastikan langkah-langkah tersebut berjalan terukur, Gusnar meminta Tim Pembina Posyandu menyusun laporan singkat mengenai kondisi lima desa pilot project. Laporan itu perlu menjadi ringkasan yang menggambarkan apa yang akan dilakukan masing-masing sektor.
Berita Terkait
“Saya cuma membutuhkan satu lembar kertas yang mencerminkan cerita yang akan terjadi di lima desa itu. Fokus stunting, bapak ibu memiliki kegiatan yang begitu ragam seperti yang tadi itu, dipilah-pilah mana yang langsungnya stunting,” kata Gusnar. Ia mengarahkan agar beragam kegiatan yang ada dapat dipilah berdasarkan keterkaitannya dengan stunting.
Lebih lanjut, Gusnar meminta laporan singkat tersebut memuat lokasi lima desa pilot project. Selain itu, laporan juga harus memuat bentuk intervensi dari masing-masing sektor, sumber anggaran, serta target penurunan stunting yang ingin dicapai.
Gusnar menargetkan agar hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada kesepakatan. Ia mengharapkan adanya pergerakan nyata di lapangan sesuai dengan pemilahan kegiatan yang langsung berhubungan dengan stunting.
Ia menyebutkan bahwa lima desa pilot project akan masuk dalam monitoring pemerintah provinsi. Dengan mekanisme pemantauan tersebut, perkembangan intervensi di desa-desa percontohan dapat dipantau secara berkala, sehingga arahan yang disampaikan dapat diikuti dengan langkah yang konsisten dan terukur.
Pemilahan tersebut, menurut arahannya, perlu dimulai dari penelusuran setiap bentuk kegiatan yang selama ini sudah berjalan dalam kerangka SPM. Kegiatan yang ternyata memiliki hubungan langsung atau pengaruh terhadap upaya penurunan tengkes/stunting diharapkan dapat dipertegas, sementara aktivitas lain yang tidak relevan tidak dibiarkan tetap menjadi prioritas. Dengan pendekatan ini, arah pelaksanaan di desa pilot project lebih mudah ditarik benang merahnya: siapa mengerjakan apa, dan bagaimana kaitannya dengan tujuan penurunan stunting.
Gusnar juga menekankan agar pelaporan bukan sekadar administrasi, melainkan ringkasan yang memudahkan provinsi melihat gambaran utuh intervensi di lima desa percontohan. Karena itu, laporan singkat yang disusun Tim Pembina Posyandu perlu memuat pemetaan lintas sektor, lengkap dengan informasi anggaran yang menopang pelaksanaan, serta target penurunan stunting yang ingin dicapai pada tiap desa. Uraian yang ringkas namun jelas akan membantu perangkat daerah memastikan program bergerak sesuai fokus yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi.
Lebih jauh, rencana monitoring oleh pemerintah provinsi pada lima desa pilot project dimaksudkan agar progres pelaksanaan dapat dipantau secara berkala. Pemantauan tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memastikan pemilahan kegiatan yang langsung berkaitan stunting tidak berhenti pada diskusi, melainkan benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan adanya pemantauan rutin, perkembangan intervensi di desa-desa percontohan dapat dievaluasi dari waktu ke waktu, sehingga arahan rapat tetap terjaga konsistensinya sampai terlihat hasil dari pelaksanaan program.
