jurnalistik.co.id – Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo menetapkan lima desa di berbagai kabupaten sebagai pilot project intervensi stunting, dengan tujuan menyusun model penanganan yang lebih terarah.
Program ini dirancang agar pendekatannya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan melibatkan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting.
Penetapan dilakukan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada Kamis (3/9/2026), yang juga menjadi forum penyampaian arah pelaksanaan program.
Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, menyebut bahwa stunting merupakan persoalan yang cakupannya luas dan membutuhkan kerja bersama dari banyak pihak.
Ia menyatakan, “Stunting merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga sanitasi, air bersih, perlindungan sosial, kondisi ekonomi, administrasi kependudukan, hingga pola pengasuhan,” di hadapan peserta rapat koordinasi.
Lima desa yang dipilih tersebar di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, serta Bone Bolango. Di tiap lokasi, tim melakukan pemetaan kondisi keluarga sasaran, melihat intervensi yang sudah berjalan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan pelayanan yang masih perlu dipenuhi.
Pilot project di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato difokuskan pada kebutuhan yang dinilai paling mendesak untuk mendukung perbaikan layanan. Tim menekankan pentingnya penerangan jalan, rumah layak huni, serta pemberian makanan tambahan berkelanjutan bagi sasaran program.
Selain itu, desa ini juga membutuhkan edukasi ASI eksklusif, penanganan anak putus sekolah, dan akses terhadap jaminan kesehatan. Rangkaian kebutuhan tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya agar intervensi berjalan menyentuh faktor penyebab stunting secara menyeluruh.
Untuk Desa Hungayona, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, perhatian diarahkan pada ketersediaan layanan dasar dan penguatan pendampingan. Tim mencatat perlunya akses air, dukungan rumah layak huni, serta edukasi bagi remaja putus sekolah.
Paket intervensi di desa ini juga mencakup jaminan kesehatan sebagai komponen yang dinilai relevan dengan perbaikan kondisi keluarga sasaran.
Berita Terkait
Di Kabupaten Gorontalo, Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, menjadi salah satu lokasi pilot project. Penanganan jalan rusak di sejumlah dusun, pembangunan jamban, serta penyediaan rumah layak huni menjadi kebutuhan yang dicatat dalam pemetaan awal.
Desa tersebut juga mendapatkan prioritas pada bantuan UMKM sebagai bagian dari dukungan ekonomi. Dengan cara itu, pelaksanaan intervensi tidak hanya berhenti pada urusan layanan kesehatan, melainkan menautkannya dengan aspek penghidupan.
Sementara itu, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ditujukan untuk penguatan fasilitas sanitasi dan akses layanan. Tim menyampaikan bahwa pembangunan jamban menjadi kebutuhan utama yang perlu ditangani dalam pilot project.
Selain jamban, desa ini juga membutuhkan bantuan listrik serta akses BPJS. Ketiga komponen tersebut kemudian akan dipertimbangkan kembali agar bentuk bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan sasaran.
Di Bone Bolango, pilot project diarahkan ke Desa Langge, Kecamatan Tapa. Pemeriksaan kebutuhan memperlihatkan bahwa jamban, seragam sekolah, dan rumah layak huni termasuk komponen yang harus segera mendapatkan perhatian.
Untuk mendukung kemandirian ekonomi, desa ini juga memerlukan bantuan modal usaha bagi UMKM atau lapak. Skema pendampingan semacam itu dinilai penting agar perubahan pada kondisi keluarga dapat bertahan lebih lama dan tidak hanya bersifat jangka pendek.
Menurut Nani, seluruh kebutuhan yang telah diinventarisasi akan dievaluasi bersama perangkat daerah pengampu enam SPM untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat. Melalui tahapan evaluasi ini, bantuan diharapkan lebih terukur dan sesuai dengan kewenangan serta kapasitas masing-masing instansi.
Ia juga menegaskan bahwa selain desa pilot, data terkait stunting belum sepenuhnya akurat. “Di luar dari desapilot ini, kami belum mendapatkan data stunting yang akurat. Nah, oleh sebab itu nanti mungkin insya Allah tanggal 9 sampai 10, kami pengurus posyandu bersama dengan 6 SPM akan turun dan memberikan bantuan,” ujar Nani.
Dukungan program tidak hanya bersandar pada perangkat pemerintah, karena tim pembina membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha dan mitra lainnya. Kolaborasi dinilai menjadi pengungkit agar intervensi dapat berjalan lebih cepat dan luas jangkauannya.
Nani menyebut beberapa pihak yang diharapkan dapat turut berkontribusi, yakni Bank Sulut Gorontalo, Baznas, Telkom, dan Bank Indonesia. Harapannya, sinergi tersebut membantu upaya penurunan stunting di lima desa pilot project melalui dukungan yang relevan dengan kebutuhan masing-masing lokasi.
Dengan adanya pilot project di lima desa ini, Pemprov melalui tim pembina posyandu berupaya membuktikan model penanganan stunting yang lebih terintegrasi. Langkah-langkah pemetaan, evaluasi lintas sektor, hingga dukungan kemitraan menjadi fondasi agar intervensi benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
