jurnalistik.co.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membenahi infrastruktur dasar menjelang musim hujan. Langkah ini diarahkan agar realisasi anggaran infrastruktur dapat melampaui 50 persen pada Agustus 2026.
Dari tambahan TKD yang diterima Aceh Selatan sekitar Rp 51,6 miliar, pemerintah mengalokasikan Rp 26,1 miliar untuk sektor infrastruktur. Hingga saat ini, realisasi pekerjaan telah mencapai Rp 9,9 miliar atau sekitar 37,9 persen dari pagu yang disediakan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, Skar Fharaby, menyampaikan percepatan dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan selesai lebih cepat. Ia menilai waktu saat ini sudah mendekati musim hujan sehingga seluruh pekerjaan perlu ditingkatkan tempo pelaksanaannya.
“Target pada Agustus ini kalau bisa di atas 50 persen agar anggaran segera terserap dan penanganan di lapangan cepat selesai. Waktu sudah mendekati musim hujan sehingga seluruh pekerjaan perlu dipercepat,” kata Skar Fharaby dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (16/8/2026).
Sejumlah pekerjaan menjadi prioritas dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Proyek yang dikerjakan meliputi normalisasi Krueng Trumon, pembangunan jembatan di Seuneubok Puntho, serta pembangunan jaringan irigasi di Desa Padang Harapan.
Normalisasi Krueng Trumon disebut sebagai salah satu pekerjaan yang mendesak. Sungai tersebut berperan penting dalam mengalirkan air menuju kawasan persawahan, sehingga penanganan pendangkalan diharapkan dapat memperlancar aliran dan mengurangi risiko luapan.
Berita Terkait
Selain itu, upaya pengendalian banjir diperkuat lewat pembangunan drainase sepanjang 3.800 meter di Desa Padang Harapan. Dengan berjalannya pekerjaan tersebut, pemerintah menargetkan genangan dapat dialirkan lebih cepat dan ancaman banjir yang berulang saat curah hujan meningkat dapat ditekan.
Warga Padang Harapan, Nur Diayati (43), berharap proyek drainase menjadi solusi bagi permukiman yang kerap terendam. Ia mengatakan, selama ini kondisi banjir hampir setiap tahun terjadi dan setelah adanya drainase, air diharapkan dapat mengalir langsung.
“Mudah-mudahan setelah ada drainase, desa kami tidak banjir lagi. Selama ini hampir setiap tahun terjadi banjir. Dengan adanya drainase, kami berharap air dapat langsung mengalir,” ujarnya.
Koordinator Lapangan Proyek Drainase Desa Padang Harapan, T Chairumansyah, menyebut pekerjaan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp 59 miliar. Menurutnya, proyek serupa juga dilaksanakan di lima kabupaten dan kota di Aceh dengan nilai keseluruhan sekitar Rp 285 miliar.
Percepatan serapan TKD ini, dengan demikian, ditujukan untuk mempercepat manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Target Agustus 2026 yang ditetapkan di atas 50 persen menjadi indikator utama agar penanganan prioritas yang menyentuh aliran air, irigasi, dan pengendalian banjir dapat segera dirasakan.
Selain pekerjaan pengendalian air, pemerintah juga menyiapkan eksekusi proyek lain yang masuk dalam paket pemanfaatan tambahan TKD, termasuk pembangunan jembatan di Seuneubok Puntho serta penguatan jaringan irigasi di Desa Padang Harapan. Penjadwalan ulang diharapkan membuat rangkaian pekerjaan tersebut tidak hanya bergerak di dokumen, tetapi juga terlaksana secara bertahap di lapangan agar manfaatnya dapat lebih cepat dirasakan oleh warga.
Untuk wilayah yang selama ini menghadapi permasalahan luapan, perhatian diarahkan pada upaya memperbaiki alur air dan mempercepat pembuangan ketika curah hujan meningkat. Warga setempat menyampaikan harapan agar setelah drainase berjalan, genangan yang berulang dapat berkurang dan air tidak tinggal lama di permukiman. Di sisi lain, Koordinator Lapangan Proyek Drainase menegaskan bahwa nilai pekerjaan drainase mencapai sekitar Rp 59 miliar, sementara proyek sejenis juga dijalankan di lima kabupaten dan kota di Aceh dengan total anggaran sekitar Rp 285 miliar.
