jurnalistik.co.id – Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB pada Kamis (18/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pendemo meminta evaluasi dilakukan lebih lanjut sebagai respons atas pelaksanaan program tersebut.
“Mendesak agar program MBG dievaluasi lebih lanjut,” kata Hanan Wahyuda, Menteri Sospol BEM Universitas Mataram di sela-sela aksi.
Hanan menegaskan, evaluasi total perlu dilakukan karena anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG dinilai cukup besar. Dengan demikian, mahasiswa berharap ada peninjauan menyeluruh terhadap program yang sedang berjalan.
Selain isu MBG, massa aksi juga menyoroti soal revisi UU Polri. Mereka menyatakan penolakan terhadap pelebaran ruang aparat keamanan militer ke ranah sipil, yang menurut mereka mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
Mahasiswa turut mengangkat isu melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut disebut berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok, sehingga memengaruhi kehidupan masyarakat.
Aksi yang berlangsung di depan kantor gubernur tersebut juga diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga. Situasi sempat memanas saat massa menyampaikan desakan dan menyikapi pengamanan di lokasi.
Massa aksi mendesak agar dapat bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Mereka kemudian menyampaikan tuntutan aksi di hadapan aparat yang mengamankan area Kantor Gubernur NTB.
Di lokasi, penjagaan dilakukan ketat oleh puluhan personel polisi yang tersebar di sejumlah titik. Pengamanan tersebut dilakukan untuk menjaga agar aksi tetap berjalan di area yang telah ditentukan.
Isu nasional dan sorotan daerah
Selain isu-isu nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan daerah. Di antara yang disampaikan adalah persoalan pendidikan, pemerataan infrastruktur, serta isu kekerasan anak.
Penyampaian tuntutan itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian aksi mahasiswa di Mataram. Para pendemo menempatkan persoalan pendidikan dan pemerataan infrastruktur sebagai fokus penting, serta mengangkat kekerasan anak sebagai perhatian yang juga perlu mendapat respons.
Dengan membawa sejumlah tuntutan, aksi demonstrasi tersebut memperlihatkan keberagaman isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Mulai dari evaluasi program MBG, pembahasan revisi UU Polri, hingga kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan persoalan perlindungan anak.
Hingga akhir aksi, tuntutan disampaikan kepada pihak yang berwenang melalui pengamanan di sekitar Kantor Gubernur NTB. Peristiwa saling dorong antara mahasiswa dan aparat menjadi bagian yang paling menonjol dalam dinamika unjuk rasa pada Kamis (18/6/2026).
Koordinator aksi menyampaikan agar pemerintah tidak hanya menilai program dari permukaan, melainkan menuntut kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka beranggapan evaluasi lanjutan diperlukan untuk menilai kesesuaian program dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam rangkaian penyampaian aspirasi, mahasiswa juga menegaskan sikapnya terhadap revisi UU Polri. Penolakan itu disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran bahwa perluasan peran aparat keamanan militer ke ranah sipil dapat menggeser prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang selama ini dijaga.
Selain dua isu utama tersebut, massa turut mengaitkan kondisi ekonomi dengan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Mereka menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut berkontribusi pada naiknya harga kebutuhan pokok, sehingga berbagai kebutuhan menjadi lebih sulit dijangkau oleh masyarakat.
Saat proses unjuk rasa berlangsung, suasana pengamanan di sekitar Kantor Gubernur NTB tampak ketat. Puluhan personel kepolisian ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan aksi tetap pada area yang ditentukan, sementara perwakilan massa berupaya menyampaikan tuntutan dan mengupayakan pertemuan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
