jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Andy Burnham berjanji memberikan porsi penerimaan pajak penghasilan kepada para wali kota kawasan di Inggris untuk pertama kalinya. Langkah ini menjadi bagian dari agenda pemindahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemimpin lokal.
Dalam rencana yang diumumkan, Burnham juga membuka kemungkinan bagi wali kota otoritas strategis di Inggris untuk mempertahankan sebagian dana dari pajak bisnis yang dikumpulkan di wilayah mereka. Selain soal pajak, para wali kota disebut memperoleh kendali yang lebih besar atas sejumlah layanan, termasuk perumahan, transportasi, dan dukungan keterampilan.
Pemerintah belum menetapkan secara rinci besaran pajak yang akan diterima tiap wali kota. Detailnya dijadwalkan diumumkan saat Kanselir John Healey menyampaikan anggaran pertamanya pada musim gugur.
Para pengkritik menilai pengumuman tersebut belum cukup menjelaskan mekanismenya dan berpotensi membuat wilayah dengan ekonomi lokal yang lebih lemah justru tertinggal dari sisi pendanaan. Mereka khawatir rancangan pembagian pajak tidak akan otomatis menjamin pemerataan dukungan antarwilayah.
Burnham, sebaliknya, menyatakan skema ini akan “make good” atas janjinya untuk “bring power home” kepada “every postcode in the country”. Ia menambahkan, “Under our plans, more of the taxes raised in a community will stay in that community.”
Wacana penguasaan pajak juga diletakkan dalam konteks sistem tata kelola di Britania Raya yang dinilai sangat tersentralisasi. OECD mencatat, porsi pajak nasional yang terkumpul di tingkat lokal di Inggris hanya 5,8%, yang merupakan yang terendah di G7.
Perbandingan yang disorot menunjukkan kesenjangan dengan negara ekonomi besar lain: Prancis 20,4%, Jepang 36%, dan Amerika Serikat 45,7%. Angka-angka tersebut menjadi dasar argumen bahwa Inggris tidak sekuat beberapa negara lain dalam mentransfer manfaat penerimaan pajak ke tingkat wilayah.
Sebagai gambaran kondisi yang berjalan saat ini, para wali kota untuk otoritas strategis di Inggris sebagian besar pendanaannya masih bersumber dari hibah pemerintah pusat. Karena itu, Burnham menekankan bahwa skema baru dimaksudkan menggeser ketergantungan pada hibah menuju pendapatan yang bersaing dengan kinerja ekonomi lokal.
Pengalaman Burnham sebagai wali kota Greater Manchester juga digunakan sebagai landasan. Ia pernah mendorong agar kendali atas penerimaan pajak lebih berada di tangan tingkat lokal, bukan semata bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Di bawah rencana ini, pemerintah menargetkan wali kota otoritas metro mulai mempertahankan sebagian pendapatan dari pajak bisnis (business rates) pada April 2027. Kemudian, mereka akan memperoleh bagian dari pajak penghasilan mulai April 2028, menggantikan sebagian fungsi hibah yang selama ini menjadi penopang.
Tarif pajak penghasilan yang berlaku disebut tidak akan berubah. Contohnya, tarif dasar 20% untuk penghasilan antara £12.571 hingga £50.270 tetap seperti sebelumnya, sehingga reformasi tidak mengubah struktur tarif yang dipikul wajib pajak.
Sumber-sumber dari kementerian keuangan menyatakan bahwa beberapa wali kota metro bisa memiliki ruang belanja yang lebih besar apabila wilayah mereka mampu memperluas basis pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meski demikian, pembagian spesifik yang akan dialokasikan untuk tiap wali kota masih sedang dirumuskan.
Berita Terkait
Gagasan pembagian berbasis ukuran penerimaan juga dipertimbangkan melalui pandangan kelompok kajian. Think tank Re:State, misalnya, menyarankan pemerintah mengalokasikan wali kota sebesar 2,5p untuk setiap £1 yang dihimpun dari tarif dasar 20p pajak penghasilan di area mereka.
Di sisi oposisi, Kanselir Bayangan konservatif Sir Mel Stride menyebut pengumuman tersebut “very short on the detail”. Ia mengatakan, selama tidak ada langkah tambahan seperti peluncuran skema pemajakan baru di tempat lain, pinjaman yang lebih besar, atau pemotongan hibah pemerintah pusat, maka tidak ada uang baru yang benar-benar diumumkan melalui paket ini.
Sir Mel menegaskan bahwa wilayah dengan ekonomi lokal lebih lemah justru bisa kehilangan, yang menurutnya bertentangan dengan klaim Burnham. “the opposite of what Andy Burnham claims he wants to achieve” menjadi kritik yang ia sampaikan atas tujuan pemerataan dari rancangan tersebut.
Reform UK juga mengajukan respons yang mengarah pada aspek devolusi lain. Juru bicara urusan dalam negeri Zia Yusuf menilai Burnham seharusnya “fully devolve the power to stop the housing of illegal migrants in local communities by the Home Office”.
Yusuf menambahkan, “Andy Burnham says he wants to devolve power and actually listen to local people. If he was listening, he would know that they do not want unvetted illegal migrants dumped in their areas.” Pernyataan ini menempatkan pertanyaan pada keselarasan antara retorika devolusi dan kebijakan yang benar-benar diserahkan ke tingkat lokal.
Selain soal pembagian penerimaan, pemerintah juga sedang mengerjakan rancangan sistem equalisation. Tujuannya untuk memastikan wilayah yang pengumpulan pajaknya lebih rendah tetap menerima dukungan finansial agar layanan publik tidak jatuh hanya karena perbedaan kapasitas fiskal.
Di saat yang sama, menteri diharapkan mampu menjelaskan alasan mengapa sebagian kewenangan perlu tetap berada di Whitehall dibanding didelegasikan, dengan prinsip “local first”. Prinsip tersebut menuntut justifikasi mengapa keputusan tertentu masih tidak seluruhnya berpindah ke tingkat lokal.
Penyusunan reformasi disebut dilakukan oleh No 10 North di Manchester. Naskah kebijakan yang akan memuat rincian lengkap rencananya diterbitkan pada tanggal yang sama dengan penyampaian anggaran musim gugur.
Reformasi ini muncul setelah rangkaian pengumuman cepat pada dua minggu pertama Burnham di Downing Street. Urutan pemberitaan dimulai dari pengumuman terkait biaya hidup, lalu diikuti pidato mengenai rencana pembenahan perawatan sosial (social care).
Reaksi dari para wali kota metro berbagai partai juga disebut beragam. Tracy Brabin, wali kota Labour untuk West Yorkshire, mengatakan pemberian proporsi pajak penghasilan kepada wilayah semacam hers memungkinkan masyarakat “people will be able to see and feel the real benefit of their hard work and where that money is going”.
Ia menambahkan bahwa skema itu akan mendukung rencana besar yang mencakup perbaikan transportasi publik, serta penyediaan dukungan keterampilan dan lapangan kerja yang lebih baik. “This will enable us to deliver on our ambitious plans including vital improvements to public transport, providing better skills and employment support,” ujarnya kepada BBC.
Ben Houchen, wali kota Konservatif untuk Tees Valley, menyatakan ia lebih memilih pemerintah menurunkan pajak. Namun, ia juga menyampaikan jika ia menerima bagian dari pajak penghasilan lokal, ia berencana membuat skema “new rebate scheme” agar uang dapat kembali ke saku masyarakat.
Sementara detail persentase pajak yang akan diterima masing-masing wali kota masih menunggu pengumuman saat anggaran musim gugur, perdebatan yang muncul menunjukkan fokus utama berada pada kecukupan informasi, dampak bagi wilayah berekonomi lebih lemah, serta sejauh mana devolusi akan benar-benar mengubah pola pendanaan daerah.
