jurnalistik.co.id – JAKARTA – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) punya potensi besar untuk meroket, tetapi hanya jika dijalankan dengan benar. Menurut dia, MBG merupakan salah satu program paling mulia dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena seharusnya menjadi wujud kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa dari keluarga miskin.
Namun, Gus Lilur mengingatkan bahwa idealisme besar dalam program itu bisa rusak jika ada pemotongan anggaran makan, dapur yang tidak layak tetap dipakai, atau pihak ketiga yang masuk semata-mata untuk mengejar keuntungan. Dalam pandangannya, penyimpangan seperti itu justru bisa mengubah program yang mestinya menjadi warisan besar Presiden menjadi beban moral dan politik.
“MBG ini program sangat mulia”
“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).
Ia menegaskan bahwa program sebesar MBG harus segera diselamatkan dari para “copet” anggaran yang, menurut dia, dapat merusak idealisme program tersebut. Gus Lilur menilai, kalau penyimpangan dibiarkan, maka tujuan awal memberi makanan yang layak untuk anak-anak justru bisa melenceng jauh dari semangat utamanya.
Merujuk pesan Al-Qur’an
Dalam pernyataannya, Gus Lilur juga mengutip Al-Qur’an Surat Al-Insan ayat 8, Wa yuth‘imûnath-tha‘âma ‘alâ ḫubbihî miskînaw wa yatîmaw wa asîrâ, yang ia artikan sebagai pesan untuk memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Menurutnya, ayat itu memberi penegasan yang sangat jelas bahwa makanan bagi mereka yang membutuhkan haruslah makanan yang baik, disukai, dan layak.
Karena itu, ia menilai siapa pun yang mengurangi jatah makan anak-anak miskin dalam program MBG telah melakukan pelanggaran moral yang serius. Baginya, persoalan ini bukan sekadar soal teknis pengelolaan, melainkan soal prinsip yang menyentuh langsung nilai-nilai dasar dalam ajaran yang ia kutip.
“Al-Qur’an menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya. Bagi saya, mencopet dana MBG jelas melanggar Al-Qur’an. Dan melanggar Al-Qur’an bagi saya adalah melanggar prinsip,” tegasnya.
Kasus keracunan dan dapur yang belum siap
Gus Lilur juga menyoroti sejumlah kasus keracunan MBG di beberapa daerah yang menurut dia sudah tidak bisa dipandang sebagai kejadian kecil. Ia menyebut ada anak-anak yang mengalami mual, muntah, diare, pusing, bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Pada saat yang sama, ia menilai masih ada dapur yang belum memenuhi standar higiene sanitasi, belum lengkap sertifikasinya, atau tidak diawasi dengan disiplin sebagaimana mestinya.
Menurut dia, jika dapur MBG dikelola secara asal-asalan tanpa pengawasan gizi yang kuat, tanpa standar kebersihan yang ketat, dan tanpa rasa tanggung jawab moral terhadap anak-anak, maka program yang semestinya menjadi kebanggaan Presiden bisa berubah menjadi beban politik. Dalam pandangannya, masalah utama bukan pada tujuan program, melainkan pada cara pelaksanaannya di lapangan.
“Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.
Mitra dan SPPG jangan disamakan
Gus Lilur juga menyoroti adanya kekeliruan pemahaman di masyarakat mengenai posisi mitra dan SPPG. Menurut dia, banyak orang mengira keduanya sama, padahal berbeda. Mitra, kata dia, adalah pihak yang berkewajiban membangun dapur, melengkapi alat dapur, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan berbagai peralatan pendukung, serta mengganti atau memperbaiki peralatan jika terjadi kerusakan.
Berdasarkan informasi yang diterima NBI dari pemilik SPPG, modal yang disediakan mitra untuk membangun dan menyiapkan dapur berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dapur tersebut kemudian disewakan kepada BGN dengan nilai sekitar Rp6 juta per hari kerja. Selain itu, mitra juga masih harus membayar lisensi kepada yayasan sesuai kesepakatan masing-masing pihak.
Dengan gambaran itu, Gus Lilur menekankan bahwa MBG membutuhkan tata kelola yang bersih, dapur yang layak, serta pengawasan yang ketat agar tujuan awal program tetap terjaga. Ia menilai, jika semua unsur itu dijalankan dengan benar, MBG bisa menjadi program besar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Indonesia, terutama mereka yang paling membutuhkan.
