jurnalistik.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Senin (13/7/2026).
Menurut Pramono, data sensus tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan digunakan secara praktis dalam forum pengambilan keputusan. Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan informasi yang benar dan akurat ketika didata petugas BPS.
Pramono menyatakan, “Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan,” kata Pramono.
Ia menekankan bahwa ketepatan data menjadi kunci agar kebijakan yang disusun bisa tepat sasaran. Dalam pandangannya, ketika data yang dihimpun akurat, perumusan program pemerintah menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan secara teknis.
Di Balai Kota, Pramono mengatakan penggunaan data BPS terlihat dalam berbagai pembahasan, termasuk saat menentukan penerima bantuan sosial. Ia menggambarkan adanya proses diskusi yang panjang ketika data dibenturkan dengan pengelompokan tertentu.
Ia menuturkan, “Termasuk data-data yang kadang-kadang memusingkan, yang berkaitan terutama untuk bansos. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau masuk desil 6, 7, 8, 9, 10. Perdebatannya masih panjang di Balai Kota mengenai hal ini,” ujar Pramono.
Selain urusan bantuan sosial, data BPS juga menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program pembangunan. Salah satu contoh yang ia sebut adalah pemetaan kawasan permukiman kumuh di Jakarta berdasarkan hasil survei.
Berita Terkait
Pramono mengatakan, berdasarkan survei BPS, jumlah RW kumuh di Jakarta turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. “Penurunannya luar biasa,” kata dia.
Ia mengaitkan penurunan tersebut dengan kebutuhan pemerintah untuk terus membaca kondisi di lapangan melalui data yang dihasilkan secara sistematis. Dengan cara itu, kebijakan pembangunan dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar terjadi dan prioritas yang tepat.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono mengajak warga untuk terbuka saat proses pendataan Sensus Ekonomi 2026. Ia berharap sensus menghasilkan data yang akurat agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan mendukung arah pembangunan Jakarta ke depan.
Pramono menyampaikan, “Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin, gitu. Biasanya orang kita ini kalau kaya ngaku miskin enggak ya? Atau kalau miskin ngaku kaya enggak ya? Tapi intinya adalah data ini betul-betul kita gunakan untuk referensi bagaimana kita membangun Jakarta,” kata dia.
Baginya, keterbukaan warga saat disensus adalah bagian dari kontribusi terhadap kualitas data pemerintahan. Dengan data yang merepresentasikan kondisi sesungguhnya, keputusan teknokratis dapat dibuat lebih terukur dan program dapat disusun dengan pertimbangan yang lebih kuat.
Melalui Deklarasi Sensus Ekonomi 2026, Pramono ingin menegaskan bahwa setiap informasi yang dicatat petugas BPS akan berdampak pada proses kebijakan selanjutnya. Ia berharap, hasil sensus tidak berhenti pada angka-angka, tetapi benar-benar menjadi pegangan Pemprov DKI dalam merancang langkah pembangunan secara berkelanjutan.
Pramono juga menggambarkan bahwa pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terjadi pada satu forum, melainkan ikut mengalir dalam rangkaian pembahasan lintas bidang di Pemprov DKI. Di titik itulah, kualitas data menentukan kelancaran diskusi karena hasilnya dipakai sebagai landasan penyelarasan program dengan kebutuhan yang teridentifikasi.
Dalam konteks pembangunan, Pramono menilai data BPS membantu pemerintah membaca keterbatasan dan perubahan kondisi di wilayah secara lebih terukur. Ia mencontohkan, penurunan jumlah RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada 2026 menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengarahkan prioritas penanganan serta memperjelas fokus program berdasarkan hasil survei.
