Nasional

Menhaj Irfan Yusuf Tegaskan Pemutusan Kontrak Syarikah Mina Haji 2026

×

Menhaj Irfan Yusuf Tegaskan Pemutusan Kontrak Syarikah Mina Haji 2026

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Peringatan Keras Menhaj untuk Syarikah Terkait Layanan Haji di Mina

jurnalistik.co.id – Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengeluarkan peringatan tegas kepada penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi terkait kualitas layanan pada puncak ibadah haji 2026, khususnya di kawasan Mina. Ia menegaskan, bila perbaikan tidak dilakukan, pemerintah tidak akan ragu mengakhiri kerja sama dan mencari penyedia baru.

Peringatan tersebut disampaikan Irfan Yusuf dalam acara On Point Kompas TV pada Jumat (10/7/2026). Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki catatan atas layanan yang diberikan pada penyelenggaraan sebelumnya dan hal itu dijadikan dasar evaluasi.

“Kita punya catatan, ‘Kamu kemarin melayani kami janjinya segini kok segini,’ itu menjadi catatan kami dan saya ingatkan juga kepada mereka, kalau memang enggak bisa memperbaiki ya sudah tahun depan kita cari yang lain,” ujar Irfan Yusuf.

Menurut Irfan, wilayah Arafah dan Mina berada di bawah otoritas syarikah. Kementerian, dalam konteks ini, berperan sebagai pemesan layanan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, sementara pelaksanaan layanan menjadi tanggung jawab pihak syarikah.

Ia menyoroti bahwa meskipun pemesanan bisa dilakukan sesuai kebutuhan jemaah, kualitas layanan tetap berada pada ranah operasional syarikah. Irfan menyampaikan, pemerintah dapat menyampaikan permintaan dan standar yang diharapkan, tetapi kontrol penuh atas pelaksanaan berada di pihak otoritas layanan di lokasi.

“Arafah-Mina itu pure murni kekuasaan bukan kekuasaan kita. Kita hanya bisa pesan, kita hanya bisa minta begini begini, tapi pelayanannya murni dari Syarikah,” ucap Irfan.

Evaluasi yang paling mendapat perhatian, kata Irfan, adalah kondisi di Mina. Alasannya, area tersebut jauh lebih sempit dibandingkan Arafah, sementara jemaah harus tinggal lebih lama di sana dalam durasi yang lebih panjang. Batas ruang yang terbatas tersebut membuat penyelenggaraan layanan memerlukan pengaturan yang benar-benar presisi agar kepadatan bisa dikelola.

Menanggapi tantangan keterbatasan lahan di Mina, pemerintah telah menyiapkan skema tanazul sebagai solusi teknis untuk mengurangi kepadatan di dalam tenda. Dengan skema itu, sebagian jemaah tidak menginap di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel atau penginapan yang jaraknya cukup dekat dengan lokasi melontar jumrah.

“Kemarin kita mensiasatinya dengan tanazul. Artinya mereka tidak tinggal di tenda tapi tinggal di penginapannya masing-masing yang dekat dengan tempat melempar jumrah itu,” jelas Irfan Yusuf.

Ia menambahkan bahwa catatan mengenai kekurangan layanan tidak berhenti di tingkat diskusi. Kementerian menyampaikan hal tersebut secara resmi kepada Kementerian Haji Saudi serta meneruskannya langsung kepada syarikah terkait. Langkah itu dilakukan agar pihak penyedia layanan memiliki waktu dan dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan sebelum pelaksanaan haji pada musim berikutnya.

Fokus perbaikan untuk musim haji mendatang

Dengan peringatan yang disampaikan, Irfan Yusuf ingin pesan evaluasi tersebut benar-benar berdampak pada perubahan layanan. Pemerintah memandang perbaikan fasilitas dan kualitas layanan sebagai prasyarat penting, terutama di area yang berpotensi menimbulkan masalah kepadatan karena sempitnya ruang dan lamanya waktu menginap jemaah.

Dalam kesempatan tersebut, Irfan kembali menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi tidak hanya menjadi catatan internal, melainkan akan ditindaklanjuti pada keputusan kerja sama. Apabila pihak syarikah tidak mampu memperbaiki kualitas yang dinilai kurang, maka opsi pemutusan kerja sama dan penggantian penyedia layanan akan menjadi langkah yang dipertimbangkan.

“Kalau memang enggak bisa memperbaiki ya sudah tahun depan kita cari yang lain,” sekali lagi ditegaskan Irfan, untuk memastikan pihak terkait memahami konsekuensi dari layanan yang tidak sesuai harapan pada musim haji.

Secara keseluruhan, peringatan tersebut menggambarkan pendekatan pemerintah yang menilai penyelenggaraan haji melalui evaluasi berbasis catatan, disertai upaya teknis untuk meredakan kendala operasional seperti tanazul. Irfan Yusuf menempatkan perbaikan kualitas layanan syarikah sebagai kunci, khususnya di Mina, agar layanan yang diterima jemaah pada puncak haji 2026 dapat berjalan lebih baik dan lebih terukur.