jurnalistik.co.id – Aktivis pro-demokrasi Thailand, Arnon Nampa, menerima tambahan vonis penjara yang terkait kasus penghinaan terhadap institusi kerajaan (lese majeste). Putusan terbaru menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan, sehingga total masa tahanannya kini menembus lebih dari 34 tahun.
Arnon, yang berusia 42 tahun dan dikenal sebagai pengacara hak asasi manusia, kembali menjadi sorotan setelah pengadilan mengeluarkan keputusan dalam perkara penghinaan kerajaan. Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan tambahan hukuman yang membuat akumulasi masa penjara Arnon melampaui batas 34 tahun.
Vonis tambahan ini muncul dari persidangan teranyar pada akhir Oktober 2026. Saat perkara dibacakan, pengadilan menyatakan Arnon bersama empat terdakwa lainnya terbukti bersalah atas tuduhan menghina kerajaan dalam unjuk rasa di Bangkok pada 25 November 2020.
Menurut laporan organisasi Thai Lawyers for Human Rights, majelis hakim semula menjatuhkan hukuman masing-masing 4 tahun penjara kepada para terdakwa. Namun, hukuman itu kemudian dipangkas menjadi 2 tahun 8 bulan setelah keterangan para pihak dinilai kooperatif dan membantu kelancaran jalannya persidangan.
Sebelum vonis tambahan ini dijatuhkan, Arnon sudah mengantongi total hukuman 31 tahun 9 bulan. Dengan tambahan 2 tahun 8 bulan dari putusan terbaru, total hukumannya kini menjadi lebih dari 34 tahun.
Proses hukum yang menjerat Arnon juga disebut bagian dari sejumlah perkara lese majeste yang berbeda. Dalam konteks ini, The Independent menyebut vonis tambahan yang diterima Arnon merupakan bagian dari 14 jeratan hukum lese majeste, di mana dua kasus lainnya masih menunggu ketok palu hakim.
Respons kuasa hukum
Kuasa hukum Arnon, Krisadang Nutcharut, mengecam keras penggunaan undang-undang penghinaan kerajaan. Ia menilai regulasi tersebut telah bergeser menjadi instrumen politik untuk menekan pihak-pihak oposisi.
“Kini jelas bahwa undang-undang tersebut telah menjadi alat politik yang digunakan untuk melawan pihak-pihak oposisi,” tegas Krisadang kepada AFP.
Menurut pemberitaan, kritik Krisadang diarahkan pada bagaimana aturan lese majeste dipakai dalam perkara yang berhubungan dengan aksi protes. Di sisi lain, ia menempatkan vonis yang dijatuhkan sebagai bukti bahwa mekanisme hukum dapat digunakan untuk menghambat ruang kritik terhadap penguasa.
Simbol perlawanan lewat kostum “Harry Potter”
Berita Terkait
Nama Arnon melambung pada masa pecahnya gelombang demonstrasi protes yang dipelopori generasi muda Thailand pada 2020. Pada aksi tersebut, ia sempat menarik perhatian dunia ketika turun ke jalan mengenakan kostum “Harry Potter”.
Pada aksi di Bangkok Agustus 2020, Arnon tampil sebagai figur penyihir seraya menyampaikan seruan agar institusi kerajaan yang memiliki kekuasaan penuh dapat diawasi. Ia juga menuntut adanya pertanggungjawaban yang transparan dalam tata kelola institusi.
Dalam pemberitaan, kostum yang dikenakan Arnon dipandang berubah menjadi simbol perlawanan terhadap otoritas yang kerap dianggap nyaris tak tersentuh kritik. Massa aksi bahkan disebut meminjam rujukan dari semesta “Harry Potter”, termasuk menyebut Lord Voldemort sebagai kiasan untuk menyindir kekuasaan monarki.
Desakan transparansi aset kerajaan
Perlawanan Arnon tidak hanya berhenti pada isu politik. Dalam aksi November 2020, ia juga menyoroti aspek ekonomi dengan menuntut transparansi terkait pengalihan saham Siam Commercial Bank (SCB).
Dalam konteks ini, Arnon meminta agar proses pengalihan saham SCB yang melibatkan Crown Property Bureau—badan pengelola aset kerajaan—dapat diperjelas. Pemberitaan menyebut Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tercatat sebagai pemegang saham pengendali terbesar pada perusahaan induk bank tersebut, SCBx, dengan porsi kepemilikan mencapai 23,6%.
Dengan mengangkat isu tersebut, Arnon menempatkan kritik terhadap sistem pengelolaan aset kerajaan sebagai bagian dari tuntutan reformasi yang lebih luas. Ia memandang transparansi sebagai elemen penting agar kebijakan tidak berjalan tanpa pengawasan publik.
Pasal 112 dan dampaknya pada kebebasan berpendapat
Setelah mendengar putusan terbarunya, Arnon menyatakan tidak merasa terkejut. Ia justru menitipkan harapan agar Thailand dapat bertransformasi menjadi negara yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga isu-isu sensitif bisa didiskusikan secara bebas tanpa bayang-bayang kriminalisasi.
Dalam pemberitaan, disebutkan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Thailand mengancam pidana penjara mulai dari 3 hingga 15 tahun bagi siapa pun yang terbukti mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, maupun wali raja.
Sejak protes besar-besaran pada 2020, ratusan warga Thailand—termasuk kelompok di bawah umur—disebut dijerat menggunakan pasal sapu jagat ini. Penerapan regulasi tersebut terus memicu gelombang kritik internasional karena dinilai berjalan sistematis untuk membungkam kebebasan berpendapat di Thailand.
Vonis yang kembali dijatuhkan kepada Arnon memperpanjang deretan perkara yang menjeratnya dalam isu penghinaan kerajaan. Dengan tambahan hukuman 2 tahun 8 bulan, status hukum Arnon kini kian berat, sementara dua perkara lain masih menunggu proses lanjutan di pengadilan.
