jurnalistik.co.id – Arnon Nampa, pengacara hak asasi manusia sekaligus figur pro-demokrasi Thailand, menerima tambahan hukuman penjara. Pengadilan menjatuhkan vonis baru selama 2 tahun 8 bulan terkait perkara penghinaan terhadap institusi kerajaan (lese majeste). Setelah putusan ini, total masa menjalani hukumannya menembus lebih dari 34 tahun.
Perkara tersebut berangkat dari aksi protes di Bangkok pada 25 November 2020. Pada akhir Oktober 2026, Arnon bersama empat terdakwa lainnya dinyatakan bersalah atas tuduhan menghina kerajaan dalam unjuk rasa tersebut. Laporan Thai Lawyers for Human Rights menyebut majelis hakim awalnya memberi masing-masing vonis 4 tahun penjara.
Namun, hukuman itu kemudian dipangkas menjadi 2 tahun 8 bulan karena keterangan para terdakwa dinilai kooperatif dan dinilai turut memperlancar jalannya persidangan. Sebelum vonis tambahan diumumkan, Arnon telah memiliki akumulasi hukuman 31 tahun 9 bulan.
Pemberitaan juga menempatkan putusan kali ini sebagai bagian dari 14 jeratan hukum lese majeste yang membelit Arnon, sementara dua perkara lain masih menunggu ketok palu hakim. Usia Arnon disebut 42 tahun. Selain Arnon, total ada lima terdakwa dalam perkara ini.
“Harry Potter” muncul sebagai penanda yang membuat namanya melejit di luar Thailand. Saat gelombang aksi pro-demokrasi 2020, Arnon diketahui turun ke jalan mengenakan kostum bergaya “Harry Potter”. Melalui aksi yang bernuansa teatrikal itu, ia menyuarakan perlunya reformasi tata kelola monarki Thailand, yang selama ini dipandang sangat tabu untuk dikritik secara terbuka.
Berita Terkait
Pada Agustus 2020 di Bangkok, Arnon menampilkan diri sebagai figur mirip penyihir fiksi tersebut sembari mengajak agar institusi kerajaan yang memegang kekuasaan penuh dapat diawasi. Kostum itu kemudian berubah fungsi menjadi simbol perlawanan terhadap otoritas yang nyaris tak tersentuh kritik. Di tengah massa, sejumlah peserta juga memakai rujukan “Harry Potter”, termasuk istilah Lord Voldemort, sebagai kiasan untuk menyindir kekuasaan monarki.
Isu yang ia angkat tidak hanya berkutat pada ranah politik. Pada aksi November 2020, Arnon menyoroti aspek ekonomi dengan menyerukan transparansi terkait pengalihan saham Siam Commercial Bank (SCB) dari Crown Property Bureau, badan pengelola aset kerajaan. Pemberitaan menyebut Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tercatat sebagai pemegang saham pengendali terbesar pada perusahaan induk bank tersebut, SCBx, dengan kepemilikan 23,6%.
Menanggapi putusan terbaru, kuasa hukum Arnon, Krisadang Nutcharut, mengecam penggunaan undang-undang lese majeste. Ia menilai aturan tersebut telah bergeser menjadi alat politik penguasa. “Kini jelas bahwa undang-undang tersebut telah menjadi alat politik yang digunakan untuk melawan pihak-pihak oposisi,” tegas Krisadang kepada AFP.
Setelah vonis tambahan dijatuhkan, Arnon menyatakan ia tidak terkejut. Ia justru menitipkan harapan agar Thailand dapat bertransformasi menjadi negara yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga isu-isu sensitif bisa dibahas tanpa bayang-bayang kriminalisasi.
Sebagai dasar hukum, Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Thailand mengatur ancaman penjara mulai dari 3 hingga 15 tahun bagi pihak yang terbukti mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, maupun wali raja. Sejak protes besar-besaran pada 2020, ratusan warga Thailand termasuk kelompok di bawah umur disebut telah dijerat dengan pasal tersebut.
Penerapan regulasi itu terus memicu kritik internasional. Banyak pihak menilai pasal penghinaan kerajaan diterapkan secara sistematis untuk membungkam kebebasan berpendapat di Thailand. Dengan tambahan vonis yang membuat total hukuman Arnon melewati 34 tahun, proses hukum yang menjeratnya kembali menjadi sorotan.
