jurnalistik.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan tidak diperlukan pengujian forensik ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini muncul setelah Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut.
Dalam penelusuran yang dilakukan, Polri menyebut hasil uji forensik kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia. Berita acara itu disusun oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai bagian dari tahapan perkara.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dilaporkan pada Minggu (15/11/2026).
Trunoyudo menekankan bahwa hasil pemeriksaan forensik atas ijazah Jokowi dapat dipakai untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung tercapainya rasa keadilan. “Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” ujarnya.
Selain itu, Polri juga menyampaikan pandangan yang menutup ruang untuk pemeriksaan ulang dokumen yang sama. Menurut Trunoyudo, setelah pengujian forensik dilaksanakan oleh Puslabfor Polri, penyidik tidak lagi membutuhkan proses forensik tambahan terhadap objek ijazah tersebut.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” kata Trunoyudo. Ia mengaitkan kesimpulan tersebut dengan telah terpenuhinya pemeriksaan sesuai prosedur dan pencatatan perkara.
Sebelumnya, polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan ketika mantan presiden itu hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026.
Dalam persidangan tersebut, Jokowi memperlihatkan dokumen ijazah pendidikannya mulai dari jenjang sekolah dasar hingga tingkat strata satu (S1). Ia juga menunjukkan ijazah kelulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada pengunjung sidang serta wartawan.
Berita Terkait
Trunoyudo juga menempatkan isu ini dalam rangkaian proses hukum yang telah berjalan. Seiring perkembangan perkara, Polri menyebut Polda Metro Jaya telah memproses laporan Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi yang berkaitan dengan tudingan ijazah tersebut.
Dalam uraian latar, polemik bermula pada 2025 saat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Sarjana Kehutanan milik Jokowi dari UGM. Pihak UGM sebelumnya menyatakan ijazah Jokowi yang dimaksud merupakan ijazah asli.
Polri juga menyebut rincian akademik yang tercatat pada dokumen tersebut. Jokowi disebut menempuh 160 satuan kredit semester (SKS) dan memperoleh ijazah Sarjana Kehutanan bernomor 1120 tertanggal 5 November 1985.
Pada proses lanjutan, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Roy Suryo serta sejumlah pihak lainnya turut terseret dalam proses hukum terkait laporan yang diajukan Jokowi. Dengan pemeriksaan forensik yang telah dilakukan Puslabfor Polri dan dituangkan melalui berita acara pro justitia, Polri menyatakan tidak ada kebutuhan untuk uji forensik baru atas dokumen yang sama.
Dalam penjelasan tersebut, Polri menegaskan bahwa pemeriksaan forensik yang telah dilakukan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian administrasi perkara yang dicatat secara resmi. Karena hasil uji sudah dituangkan dalam berita acara pro justitia, proses lanjutan terhadap dokumen yang sama dinilai tidak diperlukan.
Trunoyudo juga menyatakan bahwa langkah yang diambil diarahkan untuk menjaga konsistensi tahapan hukum. Dengan mengacu pada hasil yang sudah tercatat, penyidik diharapkan dapat menggunakan temuan forensik tersebut sebagai dasar penanganan perkara, sekaligus mendorong terpenuhinya rasa keadilan melalui kepastian prosedural.
Isu keaslian ijazah kemudian kembali menjadi perhatian saat Jokowi hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026, Jokowi menunjukkan dokumen terkait riwayat pendidikan, termasuk ijazah dari jenjang sekolah dasar hingga strata satu (S1), serta ijazah kelulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sebelumnya, polemik sempat mencuat ketika Roy Suryo bersama pihak lain mempertanyakan keaslian ijazah Sarjana Kehutanan Jokowi dari UGM pada tahun 2025. Dalam perkembangan berikutnya, Polri menyebut pihak yang dilaporkan ikut terkait dalam proses hukum, dan perkara tetap berjalan seiring dengan pemeriksaan forensik yang telah dilakukan Puslabfor Polri.
