jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia sempat bertemu dengan sejumlah pengusaha rokok ilegal. Dalam pertemuan itu, ia mendengarkan langsung keluhan serta keinginan yang disampaikan para pengusaha.
Menurut Purbaya, pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen dan ia menyampaikan pengalamannya saat ditemui pada Kamis (3/9/2026). Ia menjelaskan bahwa ia bahkan lupa tanggal spesifik pertemuan itu.
Purbaya menyatakan ia terlebih dulu menanyakan inti perhatian para pengusaha yang ditemuinya. Ia juga menelusuri maksud dan apa yang mereka harapkan dari pemerintah.
“Ketemu beberapa orangnya [pengusaha rokok ilegal], tapi saya lupa tanggalnya. Saya tanya concern mereka apa, ininya apa, maunya gimana saya tanya,” kata Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan pemerintah memberi sosialisasi sebagai bagian dari pendekatan kebijakan. Ia menyebut sosialisasi tersebut membuka ruang bagi pengusaha rokok ilegal untuk masuk ke skema layer baru cukai hasil tembakau (CHT).
Ia memposisikan pertemuan dan komunikasi itu sebagai tahapan sebelum pengaturan baru berjalan. Purbaya menekankan bahwa kesempatan untuk mengikuti skema yang akan berlaku telah disediakan melalui proses yang ia sebut sosialisasi.
“Purbaya menjelaskan bahwa dirinya memberikan sosialisasi hingga kesempatan bagi pengusaha rokok ilegal untuk masuk dalam skema layer baru cukai hasil tembakau (CHT),” demikian penjelasan yang disampaikannya dalam pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan batas yang tegas terkait kepatuhan terhadap aturan cukai. Ia mengatakan bahwa jika pengusaha rokok ilegal tidak mau mengikuti skema yang akan berlaku, pemerintah akan menindak pemberantasan.
Berita Terkait
Dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan bahwa peluang yang diberikan bersifat jelas. Setelah kesempatan itu, ia menyatakan langkah tegas akan dilakukan jika pengusaha tetap tidak masuk dalam ketentuan.
“Anda ikuti kesempatan yang diberikan pemerintah, setelah itu ya sudah, kalau nggak masuk juga kita berantas habis. Jadi ada fair game,” tegas Purbaya.
Pernyataan Purbaya tersebut disampaikan dengan nada ultimatum yang langsung. Ia menekankan bahwa pilihan yang tersedia berada pada kepatuhan terhadap aturan yang disiapkan pemerintah melalui skema CHT.
Ia juga menyampaikan bahwa komunikasinya kepada para pengusaha tidak berhenti pada penyampaian, melainkan memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan masuk ke skema yang ditetapkan. Dengan demikian, langkah kebijakan diarahkan ke dua fase: sosialisasi dan tindak lanjut bila tidak diikuti.
Di sisi lain, Purbaya tetap menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melewatkan tahap penegasan tersebut. Ia menempatkan pemberantasan sebagai konsekuensi apabila pengusaha memilih tidak mengikuti aturan yang akan berlaku.
Keseluruhan penjelasan Purbaya merujuk pada pertemuan di Kompleks Parlemen pada Kamis (3/9/2026) serta rangkaian sosialisasi yang ia sebut telah diberikan. Ia menyampaikan bahwa dari komunikasi itu, pemerintah menegaskan kesempatan untuk masuk skema layer baru CHT sekaligus memastikan penindakan jika tidak dipatuhi.
Dengan kata lain, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang kepatuhan bagi pengusaha rokok ilegal, tetapi tidak menutup kemungkinan tindakan tegas bila ruang tersebut tidak dimanfaatkan. Ia merangkum sikap itu lewat kalimat “fair game” yang ia gunakan untuk menegaskan adanya aturan main yang harus diikuti.
Dalam pertemuan itu, Purbaya menggambarkan bahwa komunikasi yang ia lakukan dimulai dari upaya memahami persoalan yang paling mereka rasakan, sebelum masuk ke penjelasan kebijakan. Ia menuturkan ia menanyakan pokok perhatian para pengusaha, termasuk maksud yang ingin mereka capai, serta arahnya terhadap pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa rincian tanggal pertemuan tersebut tidak ia pegang secara spesifik.
Purbaya juga menekankan bahwa pendekatan pemerintah tidak berhenti pada sosialisasi, melainkan disusun sebagai tahapan yang memberi peluang untuk penyesuaian sebelum aturan baru diterapkan. Menurutnya, skema layer baru cukai hasil tembakau (CHT) disiapkan sebagai jalur yang dapat diikuti. Setelah kesempatan tersebut, ia menyatakan pemerintah akan beralih ke tindakan pemberantasan bagi pihak yang tetap tidak bersedia menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ditetapkan.
