jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan lebih solid di bawah kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031, yakni Destry Damayanti. Menurutnya, kedekatan hubungan yang dimiliki keduanya menjadi modal untuk memperkuat koordinasi ke depan.
Usai pelantikan Destry di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (3/9/2026), Purbaya menyampaikan pandangannya bahwa kerja sama yang lebih erat akan berdampak pada sinkronisasi arah kebijakan. Ia juga menghubungkan harapan tersebut dengan rekam jejak kerja sama sebelumnya.
“Bu Destri sebelumnya juga pernah di Dewan Komisioner LPS, jadi saya cukup dekat dengan beliau. Sehingga saya rasa kebijakannya [akan] lebih sinkron, lebih sinergi,” kata Purbaya dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip setelah pelantikan.
Purbaya menegaskan, penguatan koordinasi pemerintah dengan BI tidak hanya mengandalkan forum seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia menyebut koordinasi juga perlu dipertajam melalui instrumen yang membantu membaca kondisi perekonomian serta likuiditas yang berlangsung di pasar.
Dalam penjelasannya, Purbaya mengakui adanya sejumlah kelemahan dalam cara membaca kondisi sistem perekonomian selama ini. Ia menilai, beberapa indikator yang digunakan belum selalu mampu menggambarkan situasi likuiditas perbankan secara nyata di lapangan.
Ia lantas menyoroti kebutuhan pembenahan pada instrumen kebijakan yang terkait pengembalian deposit. Pendekatan itu juga mencakup pengaturan alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) agar kebijakan yang ditempuh ke depan betul-betul berangkat dari kondisi riil.
Berita Terkait
Menurut Purbaya, perbaikan pada instrumen tersebut penting supaya respons kebijakan tidak berhenti pada pembacaan indikator secara formal. Dengan memperbaiki cara membaca kondisi, sinkronisasi antara arah fiskal dan moneter diharapkan dapat semakin presisi.
Komitmen pada koordinasi yang lebih terarah itu, pada akhirnya, ditujukan untuk mendorong agar kebijakan fiskal dan moneter bergerak sejalan. Di bawah masa kepemimpinan Destry, Purbaya meyakini proses sinkronisasi tersebut dapat berlangsung lebih erat, seiring peningkatan kualitas instrumen dan pembacaan kondisi pasar.
Purbaya juga menekankan bahwa kedekatan yang ia sebut sebagai modal tidak berhenti pada hubungan personal, melainkan diharapkan menjelma menjadi cara kerja yang lebih cepat dan konsisten dalam menyelaraskan pembahasan kebijakan. Dengan komunikasi yang lebih terjaga, arah kebijakan fiskal dan moneter diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan sesuai kebutuhan yang muncul di tingkat perekonomian dan sektor keuangan.
Dalam konteks koordinasi, ia menempatkan forum formal sebagai pijakan awal, namun tidak cukup bila tidak disertai pembacaan yang lebih tajam terhadap kondisi riil. Ia menyoroti perlunya instrumen yang mampu membantu memetakan dinamika likuiditas yang berlangsung di pasar, sehingga keputusan yang diambil memiliki landasan yang lebih akurat, bukan sekadar bergantung pada ukuran yang terlihat dari permukaan.
Lebih lanjut, Purbaya menilai bahwa evaluasi terhadap indikator yang selama ini digunakan perlu ditinjau kembali agar mampu menangkap gambaran likuiditas perbankan secara nyata. Ia mengindikasikan bahwa ketidakselarasan antara indikator dan kondisi lapangan dapat membuat respons kebijakan kurang tepat waktu atau tidak sepenuhnya mengenai sasaran, terutama ketika kebutuhan penguatan likuiditas dan pengelolaan deposit menjadi semakin krusial.
Karena itu, pembenahan yang ia dorong diarahkan pada instrumen kebijakan terkait pengembalian deposit serta pengaturan alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD). Dengan perbaikan tersebut, Purbaya berharap arah kebijakan ke depan lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi, sehingga sinergi fiskal dan moneter dapat terjaga dalam jangka panjang, sejalan dengan kepemimpinan Destry Damayanti pada periode 2026–2031.
