jurnalistik.co.id – Penyintas Pembantaian Sharpeville dan keluarga korban memulai langkah hukum di Afrika Selatan untuk menuntut keadilan sekaligus kompensasi. Gugatan ini menantang perlindungan hukum yang selama puluhan tahun membuat aparat dan negara bebas dari tuntutan terkait peristiwa penembakan pada 1960.
Abraham Mofokeng, yang kini berusia 86 tahun, masih menyimpan jejak kekerasan yang dialami saat penindasan terhadap protes. Ia mengatakan sebuah peluru masih tertanam di tulang belakangnya, sementara ia berjalan dengan langkah yang sedikit pincang akibat luka tembakan di kaki.
Menurut Mofokeng, ia bergabung dalam aksi pada 21 Maret 1960 sebagai bentuk penolakan terhadap hukum-hukum represif pemerintah minoritas kulit putih. Ia menggambarkan keadaan saat itu dengan kalimat, “Kami tidak dipandang sebagai manusia.” Ia menambahkan, “Yang bisa dilakukan hanyalah bekerja. Anda tidak boleh menantang mereka; Anda hanya disuruh menjalankan perintah.”
Peristiwa di Sharpeville kemudian dikenal sebagai Pembantaian Sharpeville. Dalam tragedi itu, polisi membuka tembakan terhadap ribuan demonstran yang bergerak dalam protes damai, dan pengakuan itu menyoroti kekerasan yang berakar pada sistem apartheid yang rasis.
Namun, Mofokeng menegaskan bahwa apa yang terjadi pada saat itu tidak berujung pada proses hukum terhadap para pelaku. Ia menunjuk pada undang-undang indemnity yang disahkan satu tahun setelah penembakan, sehingga tidak ada penuntutan pidana yang dilakukan terhadap aparat maupun pihak terkait.
Gugatan yang melibatkan Mofokeng kini bersiap diumumkan pada hari Kamis, dengan tujuan meniadakan dasar hukum yang dianggap menghalangi klaim korban. Mereka menilai, sekalipun demokrasi telah berjalan lebih dari 30 tahun, cedera dan kehilangan yang terjadi tidak pernah memperoleh pemulihan yang memadai.
Di Sharpeville, jejak sejarah itu tetap terasa, meski penampakannya tidak lagi menyerupai situs yang dulu menjadi pusat peristiwa. Kawasan ini perlahan rapuh: jalan yang dahulu beraspal kembali menjadi tanah, rumah-rumah masih berupa bangunan bata kecil dari era apartheid, dan tumpukan sampah menumpuk di lingkungan.
Sistem apartheid sendiri berakhir pada 1994, saat Afrika Selatan menggelar pemilihan demokratis pertama dan memilih Nelson Mandela sebagai presiden. Meski demikian, luka yang ditinggalkan tetap bertahan di ingatan warga.
Upaya pemulihan sempat ditempuh, termasuk melalui Truth and Reconciliation Commission (TRC) yang dibentuk oleh pemerintahan Mandela. Di bawah TRC, korban dan pelaku dipertemukan dalam mekanisme amnesti asalkan pelaku sepenuhnya mengungkap tindakan yang dilakukan.
Meski proses TRC umumnya dipuji karena mempertemukan korban dan pelaku, terdapat kritik besar bahwa sebagian korban tidak memperoleh keadilan yang benar-benar mereka butuhkan. Dalam pandangan penyintas Sharpeville, tak ada hukuman penjara bagi sebagian yang terlibat, dan tidak ada polisi yang mengajukan amnesti atas penembakan di Sharpeville.
Di kompleks peringatan Human Rights Precinct, cerita tragedi itu ditandai dengan 69 pilar putih, masing-masing mewakili satu nyawa yang hilang. Korban-korban disebut tewas saat demonstrasi berlangsung, menolak sistem pass laws yang dilekatkan pada warga kulit hitam.
Ketika itu, warga kulit hitam dipaksa membawa dokumen bernama passbook, yang dikenal sebagai “dompas” dalam bahasa Afrikaans. Tanpa dokumen tersebut, seseorang bisa dipukul dan dipenjara, termasuk jika berada di area “khusus kulit putih” tanpa izin.
Mofokeng menyatakan, “Kehidupan di bawah apartheid adalah kehidupan penindasan.” Ia mengatakan mereka tidak dapat bergerak bebas, lalu menambahkan, “Kami akhirnya merencanakan untuk berbaris ke kantor polisi melawan passbook-passbook yang digunakan untuk menindas kami.”
Ia menyebut panggilan untuk aksi itu datang dari pimpinan Pan Africanist Congress pada Maret 1960. Ribuan orang kemudian hadir, mengira mereka akan berpartisipasi dalam protes damai.
Dalam narasi Mofokeng, polisi datang dengan perlengkapan keras. “Mereka punya senapan, parang, bahkan tameng,” ujarnya, dan ia mengatakan pihaknya menjelaskan bahwa mereka tidak menginginkan pass lagi serta bersedia dipenjara, namun situasi berubah menjadi kacau ketika polisi mulai menembak.
Lebih dari 200 orang dilaporkan mengalami luka, dan estimasi terbaru dari peneliti Afrika Selatan disebut mengoreksi jumlah korban tewas menjadi berkisar hingga 91 orang. Peristiwa itu juga disebut melibatkan lebih dari 1.300 peluru yang ditembakkan ke kerumunan.
Berita Terkait
Seorang penyintas lain, Larazus Magotsi yang kini berusia 90 tahun, menggambarkan suasana setelah tembakan pertama terdengar. Ia berkata, “Kami mendengar tembakan dan lari, lalu bersembunyi di dalam sebuah toko sambil mengintip untuk melihat apa yang terjadi di luar.”
Magotsi melanjutkan bahwa banyak orang tergeletak di tanah. Ia mengatakan sebagian mencoba bangkit, tetapi polisi justru terus menembak mereka, sementara yang lain menggunakan parang untuk menghantam kepala orang-orang yang masih bergerak.
Dalam taman pemakaman setempat, Magotsi melewati deretan kubur yang panjang, termasuk batu nisan yang menandai kepergian seorang anak berusia 12 tahun. Ia tidak dapat menahan air mata saat menceritakan kembali apa yang ia lihat pada hari itu.
Setelah penembakan, satu-satunya upaya hukum yang disebut terjadi adalah percobaan yang gagal untuk menuduh para demonstran dengan dakwaan affray. Kini, penyintas dan keluarga korban berharap gugatan mereka dapat membatalkan undang-undang yang dianggap mengunci pintu keadilan.
Langkah hukum ini dipusatkan pada Indemnity Act tahun 1961. Undang-undang itu, menurut penggugat, melindungi polisi dan pemerintah dari tuntutan pidana maupun klaim perdata yang bisa diajukan terkait peristiwa Sharpeville.
Undang-undang tersebut, meski Afrika Selatan sudah menjalani pemerintahan demokratis lebih lama, disebut tetap tercatat dalam perundang-undangan. Kini Lawyers for Human Rights, bersama firma hukum Leigh Day yang berbasis di Inggris, telah mengajukan perkara di High Court dengan argumen bahwa aturan itu bertentangan dengan konstitusi yang berlaku sejak 1994.
Dalam sidang yang dilaporkan, Charne Tracey, salah satu pengacara di perkara tersebut, menyampaikan fokus yang dicari komunitas korban. Ia mengatakan, “Selain kompensasi untuk kerugian individu, pada dasarnya komunitas menginginkan reparasi agar mereka bisa pulih.” Ia menambahkan, “Mereka merasa Sharpeville adalah komunitas yang terlupakan.”
Tracey juga menegaskan bahwa proses pemulihan yang ada tidak memenuhi kebutuhan korban. Ia berkata, “Tidak ada yang dilakukan yang membantu penyembuhan mereka, memperbaiki kualitas hidup mereka, atau memberi pemulihan atas dampak jangka panjang dari apa yang mereka alami.”
Permohonan mereka mencakup permintaan agar gugatan kelompok disertifikasi. Jika dikabulkan, puluhan korban dan keluarga bisa menggugat negara secara kolektif untuk pertama kalinya, dan perkara itu juga berpotensi membuka jalan bagi tuntutan pidana bila pelaku yang diduga masih hidup.
Ahli hukum konstitusi, Prof Frans Viljoen, menilai penghapusan undang-undang lama penting untuk merapikan rezim hukum. Ia mengatakan upaya tersebut dapat “membersihkan” undang-undang dan “menutup bab” kelam masa lalu.
Viljoen berpendapat bahwa sekalipun konstitusi Afrika Selatan sangat transformatif, prinsip kesinambungan negara tetap berlaku. Ia menuturkan, “Karena itu perkara bisa diajukan terhadap negara saat ini,” serta menjelaskan bahwa bila suatu hukum berada dalam daftar pada 1994, konstitusi menyatakan aturan tersebut tetap berlaku sampai parlemen mencabut, menghapus, atau mengubahnya.
Ia juga mendukung upaya agar Indemnity Act dinyatakan tidak konstitusional sebagai cara untuk “membersihkan” Afrika Selatan dari warisan masa lalu. Ia memosisikan langkah itu sebagai pengakhiran bab kelam yang selama ini menghambat akuntabilitas.
Sementara itu, pemerintah menyatakan kepada BBC bahwa mereka telah mendukung korban apartheid selama bertahun-tahun dan akan melanjutkannya. Pemerintah juga menyebut tidak menentang penyintas serta keluarga yang menempuh jalur hukum sebagai upaya perbaikan.
Kementerian keadilan menyampaikan bahwa 560 korban yang diakui TRC telah menerima hibah individu senilai sekitar 31 juta dolar AS (setara 23 juta poundsterling). Mereka disebut mendorong pihak yang belum teridentifikasi untuk mengajukan diri agar turut masuk dalam mekanisme tersebut.
Bagi banyak warga Sharpeville, harapan terbesar kini tertuju pada restitusi sebagai jalan pemulihan trauma yang tertinggal lama. Mofokeng merangkum keyakinannya dengan mengatakan, “Apartheid sudah mati dan terkubur. Jika menang, pemulihan itu harus lengkap, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk generasi mendatang.”
Ia menambahkan bahwa tidak semua korban telah pulih sepenuhnya, mengingat bagaimana mereka kehilangan nyawanya pada hari itu. “Melihat bagaimana orang-orang meninggal, banyak yang belum benar-benar sembuh,” ujarnya.
