jurnalistik.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan konsekuensi baru dalam pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam putusan itu, MK menyatakan anggaran MBG tidak boleh diambil dari anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian membuka kemungkinan adanya penyesuaian skema pendanaan MBG untuk tahun 2028. Ia menyampaikan hal tersebut saat mengikuti pembahasan anggaran di kompleks Kementerian Keuangan pada Jumat (28/8/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa arah pembahasan 2028 akan disiapkan setelah ada keputusan MK tersebut. “Nah itu kita pikirkan nanti anggaran pembahasan anggaran 2028. Tapi saya pikir kita bisa realokasi sana sini sehingga itu masih cukup,” ujarnya.
Meski demikian, Bendahara Negara belum merinci secara spesifik pos anggaran apa yang berpotensi dialihkan untuk kebutuhan MBG pada 2028. Menurut Purbaya, detail mengenai arah realokasi masih menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran yang berjalan.
Ia juga menegaskan perhatian pemerintah pada kesinambungan program MBG dari tahun ke tahun. “Masih seperti ini, kan itu juga tahun-tahun depan kan kewajibnya 2028. Karena udah keburu dibahas kan tahun 2027 kalau di rubah berantakan semuanya. Itu yang seharusnya kita cegah,” kata Purbaya.
Penjelasan itu menempatkan 2028 sebagai tahun yang perlu ditata sejak awal agar tidak mengganggu rancangan yang sudah lebih dulu dibahas. Purbaya menekankan bahwa perubahan terlalu besar pada skema anggaran dapat menimbulkan kekacauan dalam perencanaan berikutnya.
Dalam konteks tersebut, Purbaya memastikan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG tetap berlanjut pada tahun 2027. Artinya, ketentuan yang muncul dari putusan MK tidak langsung mengubah arah pendanaan MBG yang sudah terlanjur masuk ke pembahasan tahun 2027.
Lebih lanjut, ia menggambarkan bahwa penyesuaian untuk 2028 perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan batasan hukum yang telah ditetapkan. Realokasi yang dimaksud diarahkan agar kebutuhan MBG tetap dapat dijalankan, tanpa mengambil dari pos anggaran pendidikan.
Berita Terkait
Secara prinsip, langkah yang sedang disiapkan pemerintah menunjukkan upaya menyesuaikan kerangka anggaran mengikuti hasil putusan MK. Pernyataan Purbaya menegaskan bahwa proses perencanaan 2028 akan tetap mencari ruang pendanaan, dengan mengandalkan opsi pengalihan dari bagian anggaran lain.
Namun, pada tahap awal ini, Purbaya memilih tidak menyebutkan rincian teknis yang mengarah pada pos mana yang akan direalokasi. Ia hanya menekankan bahwa proses pembahasan masih dalam tahap merancang arah keputusan anggaran, termasuk cara memastikan program MBG tetap dapat berjalan.
Dengan pendekatan tersebut, fokus pemerintah bergeser pada bagaimana menjaga ketertiban perencanaan anggaran antar tahun. Purbaya mengingatkan bahwa perubahan yang datang terlambat dapat membuat paket pembahasan menjadi tidak selaras dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
Dalam rangka itu, pernyataan Purbaya juga memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya meminimalkan risiko “berantakan” pada perencanaan. Ia menyatakan kehati-hatian tersebut sebagai bagian dari upaya mencegah gangguan pada struktur pembahasan anggaran yang sudah berlangsung.
Putusan MK menjadi titik acuan utama dalam penataan skema pendanaan MBG ke depan. Dari sisi Menteri Keuangan, keputusan tersebut tidak hanya berhenti pada pembatasan sumber, tetapi juga mendorong pemerintah menyiapkan alternatif pendanaan melalui realokasi yang memungkinkan.
Pada akhirnya, pembahasan MBG untuk tahun 2028 diarahkan pada penentuan cara penganggaran yang tetap mematuhi putusan MK. Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan opsi realokasi sambil menjaga agar tahapan yang sudah dibahas untuk 2027 tidak terganggu.
Ia menilai waktu penataan skema menjadi faktor penting, karena pembahasan yang telah masuk tahap lebih awal perlu dijaga agar tidak berubah mendadak. Karena itu, pembicaraan untuk 2028 diarahkan sebagai langkah lanjutan setelah putusan MK menjadi rujukan.
Dengan demikian, pemerintah menempatkan pencarian ruang pendanaan sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran, bukan sebagai perubahan mendasar yang langsung mengubah arah yang sudah dipakai dalam pembahasan 2027. Fokusnya tetap pada kepatuhan terhadap batasan hukum yang ditetapkan, sekaligus menjaga kelangsungan program MBG.
