jurnalistik.co.id – Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai refleksi yang menyoroti makna kemerdekaan dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Mukhamad Misbakhun, menilai ukuran kemerdekaan semestinya terlihat dari dampaknya yang dirasakan langsung rakyat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Senin (17/8/2026), Misbakhun menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup dipahami sebagai agenda seremonial. Baginya, kemerdekaan harus menguat dalam praktik sosial, layanan publik, serta perlindungan hukum.
“Kemerdekaan bukan sekadar upacara atau simbol. Kemerdekaan harus hadir di meja makan, di sekolah, di tempat kerja, dan dalam perlindungan hukum. Mari kita pastikan 81 tahun kemerdekaan adalah tonggak untuk Indonesia naik kelas menuju 2045,” kata Mukhamad Misbakhun.
Menurut Misbakhun, pandangan tersebut juga berangkat dari pesan strategis yang ia hubungkan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus. Misbakhun, yang juga menjabat Ketua Komisi XI DPR, melihat bahwa pidato tersebut memberi arah perjalanan bangsa, bukan sekadar rangkaian agenda sesaat.
Makna kemerdekaan dalam kehidupan nyata
Misbakhun menempatkan kemerdekaan sebagai sesuatu yang seharusnya nyata di ruang publik dan ruang pribadi. Ia memandang, jika kemerdekaan hanya hadir sebagai simbol, maka manfaatnya tidak akan mencapai tujuan paling mendasar: memperbaiki kualitas hidup warga.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan perlu dibaca sebagai proyek jangka panjang. Dengan cara pandang seperti itu, kemerdekaan dapat diterjemahkan sebagai kemajuan yang terus berlanjut dan menjadi fondasi bagi generasi berikutnya.
“Pesan yang lebih penting ialah bahwa Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan,” ujarnya.
Dalam kerangka tersebut, Misbakhun mengaitkan gagasan arah jangka panjang dengan bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya membentuk ekosistem sosial. Ia mengarah pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus memberi dampak ekonomi.
Makan Bergizi Gratis sebagai ekosistem
Misbakhun kemudian menyoroti Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis. Ia menyebut program tersebut berfungsi menghubungkan pembangunan manusia dengan ekonomi kerakyatan.
Berita Terkait
Ia menyampaikan bahwa MBG menggunakan anggaran Rp 268 triliun pada 2026 dan telah menjangkau 82,9 juta penerima. Misbakhun menilai, MBG bukan hanya skema bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang yang relevan untuk mengatasi stunting (tengkes) yang prevalensinya masih di angka 19,8 persen.
Namun, menurut Misbakhun, MBG harus dipahami sebagai ekosistem. Program ini tidak berhenti pada penyediaan menu, melainkan melibatkan proses yang mempertemukan banyak pihak agar manfaatnya tidak berhenti pada satu titik.
“Bahan pangan yang diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal akan menciptakan rantai nilai dari hulu ke hilir. Satu piring makanan bergizi menghubungkan petani, koperasi, hingga anak-anak sekolah,” imbuhnya.
Dengan pendekatan tersebut, Misbakhun menilai bahwa MBG bisa menjadi pengungkit yang memperluas efek berantai: mulai dari sektor produksi hingga kebutuhan gizi yang diterima anak-anak. Ia memandang, jika ekosistemnya terbangun, maka program bisa bergerak lebih berdaya guna bagi masyarakat.
Kritik dan evaluasi untuk tata kelola
Di sisi lain, Misbakhun juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat untuk program berskala besar. Ia menilai kritik dan evaluasi perlu ditempatkan sebagai instrumen perbaikan, bukan sebagai faktor yang menghambat tujuan besar.
Dalam pandangannya, perbaikan tidak boleh dimaknai sebagai penundaan atau melemahkan arah kebijakan. Sebaliknya, evaluasi justru menjadi bagian dari proses agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
KDMP untuk mendongkrak ekonomi rakyat
Misbakhun juga mengulas upaya pemerintah Presiden Prabowo dalam mendongkrak perekonomian rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia menyebut pemerintah menargetkan 30.000 koperasi desa (kopdes) beroperasi optimal pada akhir 2026.
Dalam penjelasannya, dari target tersebut, 10.000 di antaranya sudah berfungsi. Sementara itu, 3.300 koperasi desa disebut sudah berjalan optimal.
Bagi Misbakhun, dorongan melalui KDMP tampak menjadi bagian dari upaya membangun daya tahan ekonomi di tingkat akar rumput. Ia mengarahkan pembacaan bahwa program ekonomi rakyat perlu ditopang lembaga yang menjalankan peran nyata di komunitas.
Secara keseluruhan, Misbakhun menekankan bahwa kemerdekaan yang bermakna harus hadir dalam kehidupan langsung masyarakat. Ia memadukan kerangka makna kemerdekaan dengan program pembangunan yang menyentuh pangan, pendidikan, serta penguatan ekonomi, sebagai langkah menuju cita-cita yang lebih panjang.
