jurnalistik.co.id – Kenaikan harga energi kembali menjadi sorotan ketika konflik geopolitik di Timur Tengah menciptakan ketidakpastian bagi perekonomian global. Saat harga minyak dan gas melonjak, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menjaga daya beli masyarakat dan merawat kesehatan fiskal negara.
Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Update Juli 2026 yang dipublikasikan Dana Moneter Internasional (IMF), respons yang paling sering dipilih sejumlah negara adalah langkah kebijakan fiskal. Langkah tersebut mencakup subsidi energi, pemotongan pajak, hingga bantuan langsung kepada kelompok yang terdampak.
IMF tidak menutup mata terhadap urgensi perlindungan konsumen ketika harga energi naik cepat. Namun, IMF mengingatkan agar subsidi energi yang cakupannya luas tidak dijadikan pilihan utama dalam jangka panjang.
Harga energi belum kembali normal
Menurut IMF, tekanan mulai mereda setelah adanya gencatan senjata dan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Meski demikian, harga energi masih berada pada kisaran sekitar 25 persen lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum perang.
IMF juga menunjuk sinyal dari kurva harga minyak (oil futures curve) yang masih menunjukkan backwardation. Artinya, harga minyak saat ini lebih tinggi dibandingkan kontrak berjangka hingga akhir 2026, yang mencerminkan masih adanya gangguan pasokan dan tingginya risiko geopolitik.
Dari sisi proyeksi, IMF memperkirakan rata-rata harga minyak dunia pada 2026 berada di kisaran 78 dollar AS per barrel. Angka tersebut disusun berdasarkan harga spot yang tersirat dari kurva berjangka, dan memang lebih rendah dibanding asumsi WEO April 2026 sebesar 82 dollar AS per barrel.
Walau begitu, IMF menilai level harga yang masih tinggi tersebut tetap menunjukkan tekanan yang belum sepenuhnya reda. Pada saat yang sama, pergerakan harga eceran bahan bakar di berbagai negara juga tidak seragam, dipengaruhi faktor masing-masing pasar.
Berita Terkait
IMF mencatat kenaikan harga bensin ritel sejak perang mencapai sekitar 30 persen di negara-negara berkembang Asia. Di Amerika Latin, kenaikannya berada di sekitar 15 persen, dengan perbedaan yang dipengaruhi beragam faktor seperti jenis minyak yang diimpor, jarak geografis, kontrak pasokan, hingga sanksi perdagangan.
Selain itu, faktor lain yang ikut berperan berasal dari kebijakan pajak, subsidi, serta regulasi harga yang berlaku di setiap negara. Tekanan serupa juga terjadi pada pasar gas alam, yang menunjukkan dampak lanjutan dari dinamika geopolitik terhadap komoditas energi.
IMF menyebut harga liquefied natural gas (LNG) di Asia naik sekitar 50 persen sejak perang dimulai. Untuk wilayah Eropa, kenaikannya sekitar 25 persen, sedangkan harga gas Henry Hub di AS hanya naik sekitar 10 persen.
Dengan latar tersebut, IMF menekankan bahwa kebijakan fiskal yang dipilih negara memang dapat meredakan dampak jangka pendek lonjakan harga energi. Tetapi, subsidi energi yang sifatnya luas memiliki risiko bila diterapkan terus-menerus di tengah proyeksi harga energi global yang masih tinggi.
IMF memandang tantangan utamanya terletak pada kebutuhan menyeimbangkan perlindungan daya beli dan beban fiskal. Ketika harga energi masih berada di atas level sebelum perang dan sinyal pasar belum sepenuhnya kembali stabil, keputusan kebijakan harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang.
IMF juga memperhatikan bahwa transmisi dari harga komoditas ke harga di tingkat konsumen tidak berjalan seragam. Perbedaan rute pasokan dan struktur penetapan harga membuat kenaikan di satu wilayah bisa terasa lebih cepat, sementara wilayah lain merasakan dampaknya dengan besaran yang berbeda.
Dalam keterangan yang sama, IMF mengaitkan kondisi pasar dengan sinyal kurva berjangka yang masih mengarah pada backwardation. Gambaran tersebut sejalan dengan penilaian bahwa gangguan pasokan dan risiko geopolitik belum sepenuhnya hilang, sehingga tekanan tetap bertahan meski ada perbaikan bertahap.
Karena itu, IMF menilai langkah fiskal lebih tepat ditempatkan untuk meredakan dampak jangka pendek tanpa mengunci beban jangka panjang. Saat harga energi masih berada di atas level sebelum konflik dan proyeksi global belum sepenuhnya kembali normal, kebijakan perlu menahan agar dukungan yang luas tidak menjadi kebiasaan permanen, terutama ketika ruang fiskal juga harus dijaga.
