jurnalistik.co.id – Menteri Dalam Negeri Anna Turley mengatakan pemerintah tetap melanjutkan rencana menampung pencari suaka di bekas pangkalan militer, meski mendapat penolakan dari warga setempat. Ia menegaskan fokus kebijakan itu adalah memastikan para pencari suaka “secure” dan berada di tempat yang “appropriate”.
Menurut Turley, penggunaan aset lama Kementerian Pertahanan dipilih karena sudah memiliki fasilitas di lokasi dan dinilai lebih “more contained”. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah berupaya menjaga penanganan pencari suaka tetap terarah sekaligus membatasi dampak kepada komunitas sekitar.
Namun, kelompok kampanye di sejumlah wilayah yang direncanakan menjadi pusat penampungan menyatakan pendekatan ini berisiko. Mereka berpendapat komunitas kecil dengan infrastruktur yang terbatas tidak akan mampu menghadapi jumlah besar orang yang akan ditempatkan.
Protes mencuat di Piddington, Oxfordshire, terkait rencana menampung lebih dari 1.000 pencari suaka di sebuah lokasi dekat desa. Dalam pernyataannya, Mike Nixon selaku wakil ketua Piddington Parish Council menyebut keresahan warga sudah “huge amount of concern and worry”, serta mengatakan pusat suaka akan membawa “dramatic effect” terhadap cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari.
Rencana tersebut mendorong Piddington menggelar referendum simbolik “independence” guna menanyakan kepada sekitar 400 warganya apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Inggris. Nixon mengatakan langkah itu diambil karena, menurutnya, kanal komunikasi formal tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
“We’re still very frustrated. Andy Burnham did say that he’s willing to listen, but we’ve had no formal contact. No consultation, nothing from the Home Office. “We felt that the only way of making our views felt was to say ‘well if we’re not going to be listened to, what’s the point of being a part of the country?'”
Berita Terkait
Di sisi pemerintah, janji untuk mengakhiri penggunaan hotel sebagai tempat penampungan juga terus ditekankan. Pada hari Rabu, pemerintah mengumumkan penutupan tambahan 13 hotel di sejumlah wilayah di Inggris, sebagai bagian dari upaya menggantikan pola penempatan yang dinilai kurang ideal.
Pemerintah kemudian mengarahkan penggunaan bekas lokasi militer sebagai alternatif. Dari rencana tersebut, dua lokasi sudah beroperasi, yakni RAF Wethersfield di Essex dan Crowborough Training Camp di East Sussex.
Pada Juni, pemerintah mengumumkan rencana membuka tiga lokasi lagi. Salah satu di antaranya adalah lokasi yang direncanakan dekat Piddington, sementara dua lokasi lainnya mencakup bekas pangkalan RAF di Barnham, Suffolk—yang menurut laporan memicu protes pekan lalu—serta RAF Linton-on-Ouse di North Yorkshire, di mana wali kota dari Partai Buruh menyebutnya “simply the wrong place”.
Ketika membela kebijakan tersebut dalam acara BBC Breakfast, Turley mengatakan publik menginginkan pemerintah menghentikan penggunaan hotel. Ia mencontohkan hotel ikonik di Blackpool, yakni Metropole, yang tidak lagi dipakai untuk menampung pencari suaka, dan menyebut langkah itu sebagai “an important message” agar hotel tersebut kembali menjadi bagian dari masa depan Blackpool.
Turley menambahkan bahwa prioritas utama adalah memastikan pencari suaka ditangani di tempat yang aman dan lebih sesuai, sekaligus “limit the impact on communities”. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan “secure”, ia menjelaskan bahwa yang dijadikan contoh adalah bekas pangkalan militer—dengan dua lokasi sudah berjalan dan kemungkinan tiga lokasi lainnya—karena keberadaan fasilitas di area tersebut membuat pengelolaan lebih terkendali dan berdampak lebih terbatas bagi komunitas.
Pemerintah juga menyebut opsi penempatan lain selain lokasi militer. Turley mengatakan pemerintah menilai “other sites” seperti bekas kawasan industri dan tempat tinggal mahasiswa, yaitu akomodasi yang dinilai lebih tepat dibanding hotel.
