jurnalistik.co.id – Pemerintah AS menunjukkan respons yang jauh lebih tenang dibanding Inggris setelah London mengumumkan sanksi terkait permukiman Israel di Tepi Barat. Di tengah eskalasi diplomatik yang memanas, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri memilih menahan diri—setidaknya untuk saat ini—meski sinyal awal sempat mengisyaratkan kemungkinan pembalasan.
Langkah Inggris diumumkan pada Senin dengan menetapkan sanksi terhadap permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Israel kemudian merespons dengan kemarahan, menyatakan akan menutup misi diplomatik Inggris untuk Palestina, mengusir staf militer Inggris dari sebuah pangkalan koordinasi internasional di dekat Gaza, serta melarang hampir selusin anggota parlemen Inggris sayap kiri untuk masuk ke Israel.
Menurut Inggris, tindakan itu didorong “moral imperative” untuk menghentikan “destruction” dari “two-state solution”—masa depan negara Palestina merdeka—yang dinilai terjadi di bawah pemerintahan Israel. Inggris juga menuduh pemerintahan Israel “turning a blind eye” terhadap dugaan “ethnic cleansing” terhadap warga Palestina oleh para pemukim.
Respons keras Israel memunculkan pertanyaan besar: ketika Israel merasa terisolasi, apakah AS—sebagai pendukung utama—akan ikut memberikan bantalan diplomatik, atau malah mengoreksi kebijakan Inggris. Sejumlah pengamat bahkan sempat menyiapkan skenario berupa teguran terbuka terhadap langkah London.
Keyakinan itu menguat setelah Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, tampil di BBC sebelum pengumuman Inggris. Ia menyiratkan bahwa “sanctions, repercussions or retaliations” bisa saja datang terhadap Inggris, meski ia tidak menyebut bentuknya secara spesifik dan menyatakan belum berbicara dengan Presiden Trump.
Namun, ketika Selasa berjalan, respon Washington justru terlihat “muted”. Saat ditanya wartawan mengenai langkah Inggris dalam perjalanan ke Kolombia, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjawab: “Obviously, we’re not going to do what the UK did. We saw their announcement today but I don’t have any comment on it right now.”
Rubio menambahkan bahwa Inggris telah memberi pemberitahuan kepada pemerintahan AS lebih awal—kemungkinan melalui percakapan telepon Trump dengan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham pada Senin. Ia juga menekankan AS memiliki “the goal of stability” pada masa genting di kawasan, serta tidak ingin melihat “some uptick in violence… in the West Bank”.
Dengan kata lain, pernyataan Rubio nyaris tidak terdengar seperti teguran tajam, apalagi ancaman nyata. Pada Rabu, Trump memberi petunjuk serupa dengan mengatakan ia akan berbicara dengan Israel untuk memahami alasan kebijakan yang diambil: “I understand exactly what’s going on, but I want to find out why all of a sudden has that happened.”
Dalam pembacaan analitis, diskusi mengenai respons AS disebut berlangsung di level tinggi pada Selasa. Posisi awal tampaknya mengarah pada penolakan terhadap langkah apa pun yang bisa berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan AS.
Frustrasi yang mengendap di balik sikap tertahan
Berita Terkait
Sampai saat itu, kritik yang lebih terarah terhadap Inggris dari sisi Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri tidak muncul. Meski begitu, masih ada kemungkinan administrasi Trump pada akhirnya menyampaikan kecaman terhadap kebijakan London dalam beberapa hari ke depan.
Tetapi, absennya penolakan yang cepat dan tegas diperkirakan berkaitan dengan frustrasi yang sedang menumpuk di lingkungan administrasi Trump terhadap kepemimpinan Israel. Friksi itu, menurut laporan BBC, terkait sejumlah prioritas besar kebijakan luar negeri Trump.
Prioritas luar negeri terbesar Trump saat ini adalah mencegah krisis memburuk di Selat Hormuz, yang menjadi titik fokus dari perang AS dengan Iran yang tersendat. Serangan bersama dengan pihak Israel disebut turut menciptakan banyak titik gesek dalam hubungan Trump dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pada momen-momen krusial ketika Trump berupaya mencapai kesepakatan dengan Teheran, Netanyahu justru meningkatkan pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Israel menyatakan tindakannya dilakukan sebagai respons terhadap ancaman keamanan, namun langkah itu dinilai memiliki potensi mengganggu diplomasi AS.
Di saat yang sama, Trump juga ingin ada kemajuan dalam inisiatif perdamaian Gaza yang melibatkan disarmament Hamas dan penarikan militer Israel. Netanyahu, menurut sumber yang dikutip, secara terbuka menolak rencana tersebut dalam bentuk formulasi saat ini.
Rubio, dalam rujukan resmi dari Departemen Luar Negeri, kembali merujuk pada komentarnya di Miami terkait pengumuman Inggris. Dari keseluruhan gambaran, Trump terlihat enggan tampil membela Netanyahu berhadapan dengan Eropa terkait kebijakan permukiman di Tepi Barat.
Keengganan itu bahkan disebut meluas pada panggung politik domestik Israel: Trump sejauh ini belum menyatakan dukungan pada Netanyahu dalam pemilihan umum Israel yang akan datang. Administrasi Trump juga disebut menyadari adanya perpecahan di basis dukungan mereka terhadap Israel, dan karena itu pendekatan mereka tampak lebih berhitung.
Di balik pertimbangan politik tersebut, administrasi AS juga disebut bertambah jengkel atas besarnya kekerasan pemukim di Tepi Barat. Kekesalan itu muncul karena kurangnya tindakan dari pemerintah Israel untuk menghukum pelaku kekerasan secara berarti.
Bagi Gedung Putih, situasi ini dipandang memalukan. Kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat kerap menjadi bahan demonstrasi dari sekutu Arab Teluk yang berperan sebagai mediator terkait Gaza—negara-negara yang dibutuhkan Trump untuk menekan Hamas. Mereka mempertanyakan bagaimana AS bisa memperoleh konsesi dari Israel terkait hal-hal lain jika kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak mampu ditangani.
Di akhirnya, Trump juga membidik “legacy prize” ganda: mengalahkan Iran dan melanjutkan rencana perdamaian Gaza. Dalam kerangka itu, membela Israel di hadapan Eropa terkait permukiman di Tepi Barat disebut tampak seperti “juice that is not worth the squeeze”—upaya yang belum dianggap sepadan dengan tekanan yang harus dikeluarkan.
Dengan latar tersebut, respons AS yang tidak langsung mengikut kecaman Inggris dapat dibaca sebagai sikap yang menahan diri—bukan sekadar soal diplomasi, melainkan juga soal prioritas, gesekan hubungan, dan frustrasi yang belum menemukan kanal penyaluran. Selama hari-hari setelah pengumuman, publik mungkin akan menunggu apakah pemerintahan Trump akhirnya mengeluarkan kecaman yang lebih tegas, atau memilih menjaga jarak sambil menunggu perkembangan di lapangan.
