jurnalistik.co.id – Perang terus menimbulkan kerusakan besar, bukan hanya pada infrastruktur dan nyawa, tetapi juga pada warisan budaya yang menjadi penanda identitas suatu bangsa. Di berbagai wilayah, tuntutan agar ada keadilan dan pertanggungjawaban makin menguat, sementara kerugian yang ditanggung terasa sulit dipulihkan.
Agustus digambarkan sebagai bulan yang berat bagi Ukraina. Serangan udara Rusia meningkat secara signifikan, dengan ribuan drone dikerahkan, dan Kyiv mengalami bombardir yang intens, termasuk kota-kota di bagian selatan seperti Mykolaiv dan Odesa.
Di tengah kehancuran dan korban jiwa, Odesa melaporkan kerusakan pada enam situs yang dilindungi UNESCO. Salah satunya adalah Alexandru Sturdza House, bangunan bersejarah berwarna salmon muda dari abad ke-19.
Temuan tersebut kembali mengangkat pertanyaan tentang mengapa pelaku penghancuran bangunan dan benda yang memiliki nilai budaya nyata begitu sulit dimintai pertanggungjawaban. Dalam satu bulan terakhir saja, Kementerian Kebudayaan Ukraina mencatat 148 situs warisan budaya mengalami kerusakan atau dinyatakan hancur, termasuk di Odesa.
Sejumlah kelompok aktivis Ukraina telah mengajukan pengaduan kepada International Criminal Court (ICC) atas dugaan penghancuran budaya dan penjarahan oleh Rusia. Namun, sampai saat ini tidak ada surat dakwaan yang diterbitkan.
Bijan Rouhani, peneliti senior dari proyek Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa, menilai kerangka hukum memang kuat di atas kertas, tetapi dalam praktiknya hampir selalu gagal memenuhi tujuannya. Ia menegaskan hambatannya bukan lagi pada bukti, melainkan pada aspek yurisdiksi dan kemauan politik.
Rouhani menyatakan, “No state actor has ever been tried for this offence. The obstacle is no longer evidence. We have satellite imagery, remote sensing and monitoring teams. The obstacle is jurisdiction and political will.”
Melihat pusaran konflik yang mengguncang dunia, pertanyaan tentang apakah tindakan efektif bisa menghentikan kerusakan atau memastikan akuntabilitas menjadi semakin mendesak. Di balik tiap laporan kerusakan, ada persoalan yang sama: warisan budaya kerap menjadi korban di saat negara-negara berperang.
Korban perang lintas kawasan
Konflik di Ukraina hanyalah salah satu rangkaian perang dalam beberapa tahun terakhir yang memperlihatkan dampak buruk konflik terhadap warisan budaya. Dari Gaza hingga Sudan, dari Lebanon hingga Iran, pola kerusakan yang berulang memunculkan alarm yang sama.
Tareq Abu Dayyeh berjualan kerajinan, suvenir, dan barang antik di Gaza. Salah satu masjid yang banyak tampil di barang-barangnya adalah Great Omari Mosque, yang dianggap merepresentasikan identitas Gaza.
Bangunan itu, menurut narasi yang melekat pada para pedagang dan warga, menelusuri sejarah Gaza lewat beragam wujudnya: mulai dari kuil pagan kuno, lalu menjadi gereja Bizantium, kemudian masjid abad ketujuh, lalu berubah menjadi Katedral tentara Salib, sebelum akhirnya kembali menjadi masjid.
Great Omari Mosque hampir hancur dalam serangan Israel pada 2023. Militer Israel menyebut serangan tersebut menargetkan Hamas.
Abu Dayyeh kemudian mengatakan, “When your past is destroyed, you have no present.”
Perang di Gaza telah menelan puluhan ribu nyawa. Selain itu, diperkirakan sekitar 200.000 bangunan mengalami kerusakan atau dihancurkan akibat pemboman Israel.
Meski dampaknya sangat mematikan dan menghancurkan, kerugian budaya yang ditimbulkan sering terasa “mendalam” karena menyentuh ingatan kolektif. Sentimen serupa juga muncul di sepanjang sejarah, terutama ketika komunitas hidup berdampingan dengan kehancuran.
Di Iran, lebih dari 100 situs dilaporkan mengalami kerusakan selama perang udara yang diluncurkan AS dan Israel pada Februari. Situs yang disebut mengalami kerusakan mencakup Golestan Palace di Teheran serta Naqsh-e Jahan Square di Isfahan—keduanya tercatat sebagai bagian dari daftar UNESCO.
Sementara itu, perang saudara di Sudan ikut mengancam salah satu keajaiban dunia kuno, yaitu Meroe Pyramids yang dibangun pada masa kejayaan peradaban Kerajaan Kush. UNESCO telah menetapkan Meroe sebagai Situs Warisan Dunia pada 2011, dan lembaga itu memperingatkan bahwa pertempuran membuat seluruh pekerjaan pelestarian berhenti.
Akibatnya, struktur kuno yang rapuh dikhawatirkan menjadi sasaran erosi akibat pasir dan vegetasi yang terus merangsek.
Hukum internasional dan keterbatasannya
Upaya perlindungan warisan budaya secara internasional muncul sebagai respons terhadap kehancuran besar Perang Dunia II. Perjanjian internasional pertama yang secara khusus didedikasikan untuk melindungi warisan budaya dalam konflik bersenjata akhirnya diadopsi di Den Haag pada 1954.
Konvensi ini berlaku untuk monumen dan arsitektur, tetapi juga mencakup karya seni serta buku. Intinya, negara diminta untuk menjaga dan menghormati properti budaya serta menahan diri dari tindakan yang bisa membahayakannya.
Sejak Konvensi Den Haag, ada sejumlah langkah tambahan untuk memperkuat perlindungan. Pada Protokol Kedua Konvensi tahun 1999, ditegaskan bahwa situs yang memperoleh perlindungan yang ditingkatkan karena nilai budayanya yang luar biasa tidak boleh dijadikan target militer, bahkan bila situs tersebut dipakai untuk tujuan yang pada praktiknya membuatnya berubah menjadi “military objective”, kecuali tidak ada cara lain yang layak untuk mengakhiri pemakaian tersebut.
Ketika ICC didirikan di Den Haag pada 2002, mandat lembaga itu juga mencakup upaya menghadirkan akuntabilitas atas serangan yang disengaja dalam perang terhadap bangunan bernilai religius, artistik, dan pendidikan, termasuk monumen sejarah—yang didefinisikan sebagai kejahatan perang.
Berita Terkait
Namun, upaya itu tidak mudah. Sejauh ini, hanya satu kasus yang berhasil dibawa hingga proses di ICC. Ahmad al-Faqi al-Mahdi—seorang pemimpin militan jihadis di Mali—dinyatakan bersalah karena mengarahkan serangan yang menghancurkan mausoleum dan sebuah masjid di Timbuktu, serta dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara.
Rouhani menekankan bahwa tanpa dukungan penuh dari negara-negara besar dan komitmen nyata pada hukum internasional beserta penegakannya, dunia akan terus menyaksikan pola kehancuran yang sama berulang. Ia menyebut bahwa bagi banyak pemerintah, warisan budaya kerap diperlakukan sebagai isu sekunder.
Rouhani berkata, “For most governments, heritage is a secondary concern, unless it becomes useful for propaganda,” dan menambahkan, “The Hague Convention requires states to build protection into their military rules and to respect cultural property abroad as well as at home. Looking at the scale of damage in recent conflicts, it is difficult to conclude that these obligations are taken seriously.”
Dalam konflik dari Ukraina hingga Iran hingga Gaza, ketika sekolah dan rumah sakit dipandang dapat menjadi target militer yang dapat diterima, muncul pertanyaan yang makin tajam: seberapa besar peluang sebuah museum atau kumpulan batu-batu kuno akan dibiarkan tetap aman—meski ia sarat keindahan, sejarah, dan memori?
Upaya menyelamatkan artefak di tengah serangan
Di garis depan, warisan budaya bukan hanya menghadapi kehancuran, tetapi juga upaya penyelamatan yang dilakukan bahkan saat risiko keselamatan sangat tinggi. Pada serangan malam hari tahun 2022, sebuah museum yang berada di lokasi terpencil di luar pusat kota mengalami kehancuran akibat tembakan artileri Rusia.
Museum tersebut didedikasikan untuk filsuf dan penyair Ukraina abad ke-18, Hryhoriy Skovoroda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa peristiwa itu membuatnya tak bisa berkata-kata: “Targeted strikes against museums – not even terrorists would think of this. But this is the kind of army we are fighting against.”
Bangunan sempat terbakar, dan seorang penjaga terluka, tetapi sebagian besar koleksi sudah dipindahkan lebih dulu.
Joe Biden—saat itu presiden AS—menyatakan bahwa Vladimir Putin bukan hanya berupaya mengambil alih Ukraina, tetapi juga “literally trying to wipe out the culture and identity of the Ukrainian people”.
Pola seperti itu disebut berulang di banyak titik di garis depan Ukraina. Di berbagai tempat, organisasi lokal bekerja sama dengan kelompok internasional untuk melindungi warisan budaya nasional dari serangan Rusia.
Salah satu organisasi yang berperan besar adalah Aliph Foundation, yang didirikan di Jenewa pada 2017 untuk melindungi dan memperbaiki warisan budaya. Alexandra Fiebig, manajer proyek di Aliph, menyebut kelompoknya menyalurkan jutaan dolar untuk museum-museum Ukraina yang berupaya memindahkan barang-barang paling berharga ke tempat aman.
Ia juga menyebut penggunaan kendaraan khusus—yang digambarkannya sebagai “heritage ambulances”: “These vehicles that have specialised equipment and space with specialised teams and equipment, they were in the beginning travelling a lot to affected museums that were damaged through military action.”
Menurutnya, tim kini turut memeriksa kondisi artefak yang dipindahkan dalam keadaan darurat agar tetap dalam kondisi baik.
Selain Aliph, ada Blue Shield International yang beroperasi di berbagai zona perang. Lembaga ini bekerja bersama pasukan bersenjata dan pejabat warisan budaya setempat, sehingga dikenal sebagai “Red Cross for culture”. Dr Emma Cunliffe, kepala operasi organisasi tersebut, mengatakan warga Ukraina mempertaruhkan nyawa untuk melindungi warisan mereka.
Ia menyatakan, “They are taking great measures to document the damage even when they are risking their own lives to do it. In fact one of the things we really see is that the government is taking huge steps despite the many many competing priorities and the struggles they are facing.”
Penjarahan yang mengikuti kehancuran
Di sisi lain dari upaya komunitas yang mengambil peran untuk melindungi properti budaya, perang juga melahirkan bentuk kejahatan yang sebaliknya: penjarahan. Cunliffe mengingatkan bahwa memahami alasan penjarahan—yang bisa berbeda di tiap tempat—adalah langkah awal yang diperlukan.
Ia mengatakan, “That might then in turn result in greater sanctions, greater prosecutions to take it seriously as a threat.”
Menurutnya, penting untuk menyampaikan kepada komunitas lokal bahwa ketika mereka membantu penjarahan, pada dasarnya mereka ikut menjual warisan mereka sendiri.
Di Irak dan Suriah, baik selama maupun setelah gelombang serangan yang dilakukan ISIS, penjarahan barang antik dilakukan secara besar-besaran, bersifat industri. Objek-objek berharga dipindahkan dan diselundupkan ke luar negeri, termasuk menuju AS.
Investigasi bertahun-tahun oleh Departemen Kehakiman AS menelusuri dan memetakan jalur penyelundupan tersebut. Hasilnya, ribuan artefak yang dijarah akhirnya dikembalikan ke Irak.
Dalam konflik lain, tindakan ekstrem terhadap warisan budaya juga tampak jelas. Pada Februari 2015, ISIS beralih dari perusakan patung dan artefak kuno di Mosul, Irak utara, menuju perampasan terhadap warisan tertulis ketika para pejuangnya menghancurkan perpustakaan-perpustakaan umum kota tersebut.
ISIS membakar Central Library dan menghancurkan atau mencuri banyak sekali buku—termasuk naskah langka—yang memuat kisah kota itu. Dr Mohammed Jasim Mohammed al-Hamdani mengatakan, “These were not simply books or shelves, they represented decades of knowledge and research and formed an important part of the intellectual heritage of Mosul University and the wider community… Within days, everything was gone,”
Ia juga menjelaskan bahwa perpustakaan utama Mosul memainkan peran penting dalam hidupnya hingga saat ini ia menjadi direktur di sana. Ia menambahkan, “Seeing it destroyed felt like losing a part of myself. Many people in the city had a story connected to the University of Mosul and therefore the loss felt very close to home. And this is why when that part of Mosul was liberated from Isis, young people, old people rushed to the library to save what they could.”
Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa warisan budaya menghadapi ancaman yang berlapis: dari penghancuran di medan tempur hingga penjarahan yang menyebarkan artefak keluar batas negara. Di tengah itu, tuntutan agar keadilan benar-benar terjadi terus mencari bentuk—meski hambatan yurisdiksi dan kemauan politik masih menjadi tembok besar.
