jurnalistik.co.id – Menteri Kebudayaan Israel, Miki Zohar, meminta otoritas negara mengkaji pencabutan kewarganegaraan terhadap dua sutradara film dokumenter asal Israel, Yuval Abraham dan Rachel Szor. Permintaan itu muncul setelah film berjudul “Naza” memunculkan tuduhan bahwa tentara Israel melakukan pembunuhan massal warga sipil di Gaza.
Dalam pernyataannya, Zohar menyebut langkah tersebut sebagai konsekuensi dari dugaan “pengkhianatan terhadap negara”. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan proses hukum terkait materi yang dipakai dalam film, termasuk bagaimana bahan-bahan itu diperoleh dan siapa yang berada di baliknya.
Dokumenter “Naza” dan tuduhan yang dibawa
“Naza” dinamai dari singkatan militer Ibrani yang merujuk pada istilah “collateral damage”. Film ini, menurut uraian resminya, menyoroti sistem penargetan berbasis kecerdasan buatan yang digunakan oleh militer Israel untuk membombardir Gaza pada perang yang dipicu serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Film tersebut mengklaim berbicara kepada 24 perwira militer dan intelijen Israel yang identitasnya tidak disebutkan. Dalam narasi dokumenter, mereka memaparkan bagaimana mekanisme penargetan itu dipakai selama operasi di Gaza.
Sepanjang perang tersebut, angka korban sipil terus menjadi bahan pembahasan publik internasional. Film ini merujuk pada data dari Kementerian Kesehatan wilayah Gaza yang dikelola Hamas, yang menyatakan lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak. Angka itu dinilai andal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 juga disebut: sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang dibawa sebagai sandera.
Abraham dan Szor menyatakan dokumenter berdurasi sekitar 80 menit itu “merinci sistem di balik pembunuhan massal warga sipil Palestina di Gaza” yang, menurut film, dilakukan secara terukur selama perang. Salah satu wawancara dalam film menyinggung adanya persetujuan untuk serangan yang menargetkan “500 orang” demi “satu human target”. Tentara Israel menyatakan tuduhan itu “completely false”, atau sepenuhnya tidak benar.
Langkah Zohar: investigasi materi dan rujukan hukum kewarganegaraan
Dalam unggahan di platform X, Zohar mengatakan ia telah meminta otoritas untuk menyelidiki bagaimana materi dalam film itu diperoleh, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah tindakan dalam proses perolehan atau publikasi dapat masuk kategori membantu musuh di masa perang.
Zohar juga menyampaikan hal yang sama dalam surat yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri Israel. Ia menegaskan bahwa klaim yang disajikan dalam film “palsu dan menyesatkan”, dan ia menolak upaya untuk menggambarkan prajurit Angkatan Pertahanan Israel serta Negara Israel sebagai pelaku kejahatan yang disengaja.
Berita Terkait
Selain itu, Zohar merujuk pada UU Kewarganegaraan Israel yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan akibat “breach of allegiance to the State of Israel”. Namun, ia juga mengingatkan bahwa mekanisme tersebut jarang diterapkan.
Sementara itu, belum ada respons segera dari Abraham dan Szor.
Perjalanan penghargaan film dan respons industri
Abraham dan Szor dikenal lewat penghargaan internasional. Mereka memenangkan Oscar tahun lalu untuk film dokumenter “No Other Land”, yang membahas kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
“Naza” sendiri pertama kali tayang pada Kamis pekan lalu di Festival Film Venesia. Film itu mendapat standing ovation selama 25 menit, namun sampai saat ini belum tersedia untuk penonton luas. Film tersebut juga membawa penghargaan special jury prize di festival.
Dalam wawancara, Abraham menyampaikan bahwa peliputan untuk film yang diproduksi bersama surat kabar The Guardian dari Inggris itu “rigorous” dan upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan film dipandang sebagai “attempts to not face reality”. Ia menilai perang terutama menewaskan warga sipil dan film menunjukkan bahwa hal itu bukan sekadar kesalahan atau kebetulan, melainkan sesuatu yang bersifat sistemik. Menurutnya, pendekatan film menghadirkan kesaksian dari orang dalam.
Sanggahan IDF dan kritik dari sejumlah politisi
Pihak IDF pada awalnya menyatakan menolak tuduhan tersebut, lalu kemudian mengeluarkan pernyataan baru melalui juru bicara, Brig-Gen Effie Defrin. Pernyataan itu menyebut “Naza” belum dirilis sepenuhnya, tetapi berdasarkan materi promosi yang sudah terlihat, film menyajikan serangkaian tuduhan serius yang dinilai palsu terkait IDF dan personelnya.
IDF juga menyatakan, untuk memungkinkan diskusi yang substantif, profesional, dan berbasis fakta, bukan diskusi yang didasarkan pada penggambaran yang menyesatkan, pihaknya mengundang pembuat film agar memberi kesempatan perwakilan IDF menonton film secara utuh. Tujuannya, agar setiap tuduhan yang muncul dapat dijawab secara menyeluruh.
Di sisi lain, sejumlah politisi Israel ikut mengkritik dokumenter tersebut. Mantan perdana menteri Naftali Bennett menyebutnya sebagai “horrific blood libel against our sons and daughters”, sementara mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman menggambarkan para sutradara sebagai “haters of Israel”.
Namun, dukungan dari kalangan industri film juga muncul. Lebih dari 700 anggota industri menandatangani petisi yang mendukung Abraham dan Szor. Mereka menyatakan pembuat film menghadapi “campaign of incitement and vilification”, atau kampanye hasutan dan upaya mempermalukan.
Berbicara kepada saluran N12, aktor dan penulis skenario Israel Shlomi Elkabetz menilai pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam film “must be examined, not silenced”, yakni harus diteliti dan tidak dibungkam.
