jurnalistik.co.id – Pemerintah Singapura menyatakan akan menaikkan gaji tahunan sejumlah pejabat, termasuk perdana menteri, sebagai bagian dari skema penghasilan baru yang berlaku untuk para menteri dan pejabat kantor negara.
Menurut pengumuman pemerintah, Lawrence Wong akan melihat kenaikan sekitar S$1,4 juta dalam paket gaji tahunannya, yang setara dengan US$1,1 juta (sekitar £818.000). Rangkaian penyesuaian itu diumumkan sebagai upaya mendukung kebijakan rekrutmen talenta di lingkungan pemerintahan.
Wong juga menyampaikan bahwa ia berencana menyumbangkan tambahan gaji tersebut kepada amal selama lima tahun ke depan. Ia menilai peningkatan remunerasi bagi para menteri diperlukan agar Singapura dapat menarik dan mempertahankan sumber daya manusia terbaik untuk menjalankan pemerintahan.
Alasan itu sekaligus menjadi jawaban atas perdebatan panjang mengenai besaran gaji pejabat publik. Pemerintah sebelumnya berargumen bahwa pembayaran menteri dengan nilai tinggi dapat berperan sebagai penahan terhadap korupsi.
Namun, langkah terbaru memicu kritik yang kuat di Singapura, sebuah negara yang menyimpan kekhawatiran mendalam terkait keamanan pekerjaan dan meningkatnya biaya hidup. Bahkan sebelum kenaikan itu mulai berlaku sepenuhnya, Wong sudah dikenal sebagai pemimpin politik dengan penghasilan tertinggi di dunia.
Saat ini, Wong menerima gaji tahunan sebesar S$2,2 juta. Dengan skema baru, penghasilannya diproyeksikan naik lebih dari 60% menjadi S$3,6 juta atau setara US$2,8 juta. Pemerintah menempatkan angka ini dalam konteks persaingan menarik talenta di level global.
Dalam perbandingan yang disebutkan dalam laporan tersebut, setelah Wong ada Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee yang memperoleh sekitar US$719.000. Berikutnya adalah Presiden Swiss Guy Parmelin dengan penghasilan sekitar US$606.000.
Di luar itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tercatat berpenghasilan sekitar US$400.000 per tahun. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham juga disebut menerima sekitar US$230.000.
Pada Selasa, Wong mengakui bahwa gaji para menteri di Singapura selama ini menjadi perhatian publik. Ia menyebut besaran penghasilan pejabat jauh di atas apa yang diterima kebanyakan warga negara.
Sebagai pembanding, pendapatan bulanan median di Singapura tercatat sebesar S$5.775. Walau demikian, Wong menegaskan tantangan utamanya adalah meyakinkan para pemimpin bisnis dan pejabat sipil tingkat atas untuk terjun ke dunia politik.
Wong berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa menyamai penghasilan yang diterima sebagian kalangan profesional tersebut. Ia menyampaikan, “we do not make the financial hurdle unnecessarily high” dalam upaya menjaga agar transisi dari karier sebelumnya ke politik tidak dibuat terlalu sulit secara finansial.
Berita Terkait
Ia juga menekankan harapannya agar skema baru memperluas peluang bagi perdana menteri berikutnya dalam menarik orang-orang yang tepat untuk bergabung. Dalam pernyataannya, Wong mengatakan, “Overall, I believe this will give me and future prime ministers a better chance of persuading capable Singaporeans to step forward, and of building the strongest possible team for Singapore.”
Skema penghasilan menteri juga dijabarkan secara lebih rinci. Saat ini, paket gaji dasar menteri berada di kisaran S$1,1 juta, dan dalam skema baru jumlah itu diproyeksikan naik menjadi sekitar S$1,2 juta.
Meski begitu, Wong menyatakan bahwa ia mengharapkan sebagian besar menteri menerima jumlah yang lebih tinggi dari angka tersebut. Ia memproyeksikan perolehan sekitar S$1,35 juta pada akhir masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan, karena kenaikan gaji akan diselaraskan dengan kinerja.
Bagian dari paket penghasilan itu ditentukan oleh capaian sejumlah target. Target yang disebut meliputi tingkat pengangguran, pertumbuhan pendapatan, serta pertumbuhan PDB. Dengan mekanisme ini, besaran remunerasi diharapkan mengikuti capaian kinerja kebijakan.
Topik gaji tinggi para menteri telah lama menjadi pusat kritik terhadap Partai Aksi Rakyat (PAP), yang memerintah Singapura sejak kemerdekaan. Dalam pemilihan umum besar pada 2011, PAP mencatat perolehan suara terendah dalam beberapa dekade, yang dipicu sebagian oleh ketidakpuasan pemilih terhadap gaji menteri dan juga kebijakan imigrasi.
Setahun setelahnya, pemerintah memangkas gaji menteri. Dalam konteks yang paralel, pendahulu Wong, Lee Hsien Loong, pernah berjanji pada 2007 untuk menyumbangkan kenaikan gajinya kepada amal selama beberapa tahun.
Di sisi lain, pemerintah menyebut minimnya korupsi sebagai bukti bahwa sistem penghasilan menteri bekerja. Singapura disebut secara konsisten berada di peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi tahunan Transparency International.
Argumentasi pemerintah adalah bahwa ketika skema remunerasi menteri disusun pada tingkat yang tinggi, godaan untuk menerima suap dapat ditekan. Kendati demikian, isu ini tetap menimbulkan rasa tidak nyaman di tengah kenyataan bahwa penghasilan rata-rata warga berada jauh di bawah angka-angka tersebut.
Pada Selasa, banyak komentar di internet yang menolak rencana kenaikan gaji. Beberapa pengkritik menggambarkannya sebagai langkah yang “tone deaf” mengingat kekhawatiran publik yang sedang meningkat terkait pemutusan hubungan kerja, pekerjaan bagi lulusan baru, serta inflasi.
Laporan itu juga menyebut bahwa pemutusan hubungan kerja di Singapura mencapai level tertinggi dalam lebih dari lima tahun pada kuartal terakhir, berdasarkan data pemerintah. Meski demikian, tidak semua respons bersifat negatif.
Sejumlah pihak mendukung kebijakan tersebut dengan alasan bahwa Singapura membutuhkan pengelolaan oleh orang-orang terbaik. Dalam komentar mereka, ada yang menyatakan bahwa kebijakan ini diperlukan agar negara memperoleh “the best of the best” dalam menjalankan pemerintahannya.
