jurnalistik.co.id – Chris Rokos, seorang miliarder pengelola hedge fund dan salah satu penyetor pajak terbesar di Inggris, dikabarkan akan meninggalkan negara itu menuju Yunani. Menurut laporan, rencananya ia membuka kantor di Athena.
Keputusan tersebut muncul setelah ia dinilai sebagai pembayar pajak terbesar ketiga di Inggris. The Sunday Times mencatat Rokos menyetor pajak sebesar £330 juta pada tahun lalu.
Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa Rokos akan mengalihkannya basis kegiatan ke Yunani, yang dinilai memiliki skema pajak lebih longgar bagi orang kaya asing. Greece diketahui menerapkan aturan yang memberi peluang bagi warga non-Yunani tertentu untuk membayar pajak tahunan tetap sebesar €100.000 (£86.000) atas pendapatan dari luar negeri.
BBC juga melaporkan bahwa perwakilan Rokos tidak memberikan komentar atas rencana pemindahan tersebut. Belum ada informasi publik mengenai alasan spesifik di balik keputusan yang pertama kali diberitakan Bloomberg.
Skema pajak Yunani menjadi daya tarik
Menurut penuturan di laporan, paket aturan pajak Yunani dipandang menarik bagi kelompok ultra-kaya. Karena tarifnya berbentuk jumlah tetap tahunan, skema itu dinilai dapat memudahkan perencanaan pajak terkait penghasilan yang berasal dari luar negeri.
Rokos juga tercatat pernah menyampaikan komitmen donasi yang besar. Pada Maret, ia disebut akan menyumbang £190m kepada University of Cambridge.
Cambridge University menyatakan donasi dari Rokos akan menjadi “the largest single donation made to a British university in modern times”. Dana itu rencananya dipakai untuk membentuk sekolah pemerintahan (school of government) di Cambridge yang akan memakai namanya, dengan tujuan melatih pemimpin-pemimpin masa depan, serta dijadwalkan mulai beroperasi musim gugur ini.
Di sisi lain, rekam jejak pendidikan Rokos juga disebut dalam laporan. Ia merupakan lulusan Oxford yang menempuh studi matematika di Pembroke College, lalu pernah bersekolah di sekolah dasar negeri sebelum mendapatkan beasiswa ke Eton College.
Berita Terkait
Tanggapan pemerintah Inggris
Sementara itu, seorang juru bicara pemerintah menyampaikan pandangannya mengenai daya tarik Inggris bagi talenta dan investasi. Pernyataan itu berbunyi: “The UK remains an attractive destination for talent and investment”.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa, “The chancellor has made wealth creation one of his top priorities,” serta menyebut Inggris memiliki “a competitive and stable tax system, deep capital markets, world-class universities and a highly skilled workforce”.
Laporan tersebut juga menempatkan keputusan Rokos di sekitar momen kebijakan fiskal Inggris. Keputusannya disebut datang lebih dulu menjelang Budget pertama Kanselir Inggris, John Healey, pada 28 Oktober.
Dalam wawancara dengan BBC pada Senin, Healey menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan pajak dalam Budget. Ia juga menyoroti bahwa kenaikan biaya pinjaman pemerintah baru-baru ini memberi tekanan pada kondisi keuangan publik.
Healey menolak memberi komentar rinci mengenai keputusan perpajakan tertentu, dengan berjanji untuk hanya “balance the books” dan “control public spending”.
Hingga kini, keputusan Rokos tetap belum diketahui sepenuhnya karena laporan menyebut belum ada informasi publik yang menjelaskan latar belakangnya. Namun, aturan pajak Yunani bagi pendapatan luar negeri menjadi faktor yang disebut dapat menjelaskan mengapa keputusan pemindahan tersebut dipandang menarik bagi kalangan sangat berada.
Rangkaian pemberitaan mengenai Rokos juga digambarkan berkembang dari laporan Bloomberg, lalu diikuti pencatatan The Sunday Times serta liputan BBC. Dalam laporan-laporan itu, fokusnya bukan hanya soal perpindahan basis ke Athena, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan pajak dan persepsi publik terhadap posisi pembayar pajakannya di Inggris.
Selain angka setoran yang disorot, skema pajak Yunani yang disebut menerapkan tarif tahunan tetap memberi gambaran bahwa pendapatan dari luar negeri bisa dipaketkan dalam perencanaan yang lebih mudah diprediksi. Karena tarifnya berbentuk jumlah tetap tahunan, narasi dalam laporan menekankan bahwa aturan tersebut dinilai relevan bagi mereka yang mengelola pemasukan lintas negara.
Di saat yang sama, konteks kebijakan fiskal Inggris turut disebut membayangi keputusan itu. Laporan menempatkannya lebih dekat menjelang Budget pertama Kanselir John Healey pada 28 Oktober, ketika Healey menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan pajak, sekaligus menekankan komitmen untuk “balance the books” dan mengendalikan pengeluaran pemerintah.
