jurnalistik.co.id – Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung melontarkan kritik tajam kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait tuduhan pelanggaran kesepakatan rahasia yang menyangkut pemindahan dua tawanan perang asal Korea Utara (Korut).
Kemarahan Lee muncul setelah dugaan bahwa Zelensky mengutamakan kepentingan pribadinya dalam isu yang sebelumnya disepakati untuk dirahasiakan oleh Seoul dan Kyiv.
Dalam pemberitaan yang mengutip Russia Today, Lee menyoroti bahwa Zelensky pernah membanggakan kesepakatan tersebut melalui pidato di Sidang Majelis Umum PBB pekan ini. Zelensky disebut menyatakan bahwa tidaklah mudah untuk menangkap kedua tentara itu hidup-hidup.
Lebih lanjut, Lee menilai tindakan tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang telah mereka jalin sebelumnya. Menurut pembahasan yang disebutkan, proses pemindahan yang sangat sensitif itu memang dimaksudkan tidak diketahui publik.
Korut diketahui mengerahkan pasukannya untuk membantu Rusia memukul mundur serangan Ukraina ke wilayah Kursk pada periode 2024-2025. Pada konteks inilah isu pemindahan dua tawanan perang asal Korut kemudian menjadi sorotan hubungan diplomatik antara Seoul dan Kyiv.
Pada Kamis (26/09/2026), Lee menyampaikan teguran melalui platform X tanpa menyebut nama Zelensky secara langsung. Ia menekankan bahwa seorang negarawan seharusnya mengutamakan kepentingan nasional, bukan secara oportunistis mengejar popularitas.
Lee juga menegaskan bahwa Seoul dan Kyiv sebelumnya telah bersepakat penuh untuk merahasiakan proses pemindahan dua tawanan perang tersebut dari publik. Dalam pernyataannya, Lee menilai sikap Zelensky tidak pantas.
“Sikap tidak peka dan tidak bertanggung jawab yang ditunjukkan pemimpin Ukraina tersebut sama sekali tidak dapat diterima,” tegasnya.
Berita Terkait
Dari kubu oposisi, anggota parlemen Yoo Yong-won justru membenarkan bahwa kedua tentara yang ditahan Korut tersebut telah tiba di Korsel pada awal pekan ini. Yoo menyebut bahwa kedua tentara yang ditawan pada Januari 2025 secara sukarela menyampaikan keinginan untuk dikirim ke Korsel.
Yoo menggarisbawahi bahwa langkah pemindahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari proses yang telah ia perjuangkan sejak bertemu langsung dengan para tawanan tersebut di Ukraina tahun lalu.
Meski demikian, Yoo mengkritik pemerintahan Lee karena dinilai terus berupaya menutup kesepakatan yang sebenarnya telah dicapai pada bulan Juni. Ia menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya tidak bersikap reaktif ketika kerja diplomasi sudah sampai pada tahap yang ditetapkan.
“Pemerintah seharusnya mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan asertif,” papar Yoo.
Dalam penjelasan berikutnya, Yoo mengungkapkan bahwa penyerahan tawanan perang ini tidak mensyaratkan Korsel untuk mengubah kebijakannya yang menolak pengiriman senjata mematikan ke Ukraina. Ia memposisikan isu tersebut sebagai urusan pemindahan tawanan, bukan sebagai dasar untuk mengubah garis kebijakan pertahanan.
Di sisi lain, Yoo mengingatkan bahwa Kyiv telah lama menekan Seoul untuk memberikan dukungan militer langsung guna melawan Rusia. Tekanan tersebut disampaikan dengan dalih adanya keterlibatan tentara Korut dalam konflik yang terjadi.
Dalam lanskap kebijakan luar negeri, Korsel sendiri secara resmi tidak mengakui pemerintahan di Pyongyang sebagai entitas yang sah. Korsel memandang seluruh warga Korea sebagai warga negara dari satu bangsa yang sama, terlepas dari bagian semenanjung tempat mereka dilahirkan.
Dengan demikian, kritik Lee kepada Zelensky beririsan dengan isu kepatuhan pada kesepakatan rahasia antara Seoul dan Kyiv, sementara Yoo menekankan aspek proses, keterbukaan pemerintah, serta batas kebijakan Korsel terkait dukungan militer ke Ukraina.
Persoalan yang berkembang kemudian mengarah pada pertanyaan apakah pidato Zelensky di Sidang Majelis Umum PBB berpotensi mengganggu koordinasi dan kerahasiaan yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama ketika pemindahan dua tawanan perang Korut telah berada di tahap pelaksanaan di awal pekan ini.
