jurnalistik.co.id – Pakar hak asasi manusia PBB menyatakan ada āreasonable groundsā untuk meyakini Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dalam dua serangan di Iran yang menewaskan sedikitnya 177 warga sipil. Dalam laporan terbaru untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serangan pada 28 Februari di Minab dan Lamerd disebut menimbulkan korban sipil serta kerusakan pada infrastruktur sipil. Belum ada komentar langsung dari pihak AS terkait temuan tersebut.
Selain menyoroti dugaan pelanggaran AS dalam perang melawan Iran, laporan Fact-Finding Mission juga menilai otoritas Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama penindasan protes anti-pemerintah pada Januari. Para ahli menyebut kekerasan yang terjadi āon āa staggering and unprecedented scaleāā di seluruh 31 provinsi, disertai penembakan mematikan, penangkapan luas, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tahanan.
Pada pernyataan mereka, misi tersebut mengingatkan situasi warga sipil yang terjepit. Pernyataan itu menyebut: āCivilians in Iran are caught between gross human rights violations and crimes against humanity committed by their own government and the nation’s deadly conflict with the United States and Israel.ā
Dua serangan 28 Februari: Minab dan Lamerd
Dalam kasus Minab, serangan 28 Februari menargetkan Shajareh Tayyebeh Primary School di kota selatan Minab. Otoritas setempat menyebut sedikitnya 156 orang tewas, termasuk 120 anak. Para ahli menyatakan sekolah berada berdekatan dengan kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang ikut diserang pada hari yang sama, namun sekolah dinilai jelas terlihat dan tidak ada indikasi digunakan untuk tujuan militer.
Para ahli menyimpulkan terdapat dasar yang masuk akal untuk meyakini serangan terhadap sekolah itu dilakukan oleh AS. Mereka mendasarkan penilaiannya pada bukti yang dikumpulkan, termasuk laporan media bahwa penyelidikan militer AS awal telah menetapkan pasukan AS sebagai pihak yang bertanggung jawab, serta fakta bahwa AS adalah satu-satunya pihak yang memiliki rudal Tomahawk.
Menurut temuan misi, sasaran yang dipukul adalah titik dampak yang memang dituju, bukan akibat serangan melenceng. Laporan tersebut menyebut kerusakan āthe intended point of impactā dan menegaskan kerusakan tidak berasal dari tembakan yang keliru atau sebagai ācollateral damageā dari serangan ke kompleks IRGC, dengan mengutip kesaksian penyintas bahwa sekolah terkena dua kali.
Pihak militer AS belum merilis hasil penyelidikan untuk serangan Minab. Namun, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan serangan AS āwould ānever target civilian targetsāā, sembari menyebut bahwa pihaknya sedang menginvestigasi peristiwa di Minab. Sebelumnya, AS juga menyangkal serangan ke Lamerd.
Untuk Lamerd, serangan pada 28 Februari dinilai melibatkan Precision Strike Missiles (PrSM). Dalam laporan, PrSM disebut menyebarkan awan yang berisi kepingan tungsten di atas kompleks olahraga dan area permukiman di kota tersebut. Otoritas setempat melaporkan sedikitnya 21 warga sipil tewas, termasuk tujuh anak.
Para ahli misi menyatakan kompleks olahraga di Lamerd juga āclearly identifiableā dan tidak ada informasi yang menunjukkan fasilitas itu dipakai untuk tujuan militer. Mereka kembali menyimpulkan adanya āreasonable groundsā bahwa serangan tersebut dilakukan oleh AS, dengan pertimbangan antara lain bahwa AS adalah satu-satunya pihak dalam konflik yang memiliki rudal PrSM.
Berita Terkait
Pihak militer AS menyatakan tidak melakukan serangan di Lamerd pada hari itu. AS juga membantah laporan yang mengidentifikasi jenis senjata sebagai PrSM.
Dalam dua insiden tersebut, laporan menyebut para ahli memiliki āreasonable grounds to believe that the US committed the war crime of launching an indiscriminate attack resulting in loss of life or injury to civilians or damage to civilian objectsā. Dengan kata lain, serangan dinilai memenuhi unsur dugaan serangan tidak pandang target yang berdampak pada kematian, luka warga sipil, atau kerusakan terhadap benda-benda sipil.
Penindasan protes di Iran: kekerasan, penahanan, dan eksekusi
Laporan Fact-Finding Mission juga mencakup kekerasan penindasan terhadap protes massal yang berlangsung di Iran pada Desember 2025 dan Januari 2026. Para ahli menyebut penindasan itu sebagai eskalasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya dibanding penindasan sebelumnya, dengan pola penggunaan kekuatan mematikan yang meluas, pembunuhan serta luka dalam jumlah besar, dan penangkapan ekstensif.
Para ahli mengutip keterangan saksi, pekerja layanan kesehatan, dan keluarga korban. Mereka menyatakan aparat keamanan menempatkan diri di atap serta posisi lebih tinggi lain dan menembakkan senapan serbu ke arah kerumunan. Para pengunjuk rasa juga dilaporkan mengalami luka berat di kepala, dada, dan mata akibat peluru senapan logam, yang menyebabkan kebutaan permanen.
Ketika penindasan berlanjut, aparat juga menyerang fasilitas kesehatan. Laporan menyebut aparat memukul dan menangkap demonstran yang terluka serta menangkap sejumlah tenaga kesehatan, yang menurut para ahli ikut menghambat korban mencari perawatan penyelamat nyawa.
Misi ini juga menemukan bahwa puluhan ribu orang yang ditahan menghadapi penyiksaan, isolasi sel tunggal, serta penolakan akses bantuan hukum. Dalam proses berikutnya, para ahli memperingatkan pemerintah memperketat penggunaan hukuman mati terhadap para pengunjuk rasa, dengan sedikitnya 29 orang pria dieksekusi setelah persidangan dipercepat terkait peristiwa kerusuhan.
Laporan tersebut menyatakan tidak mungkin memverifikasi jumlah korban penindasan secara independen. Namun, misi menyebut ada dasar kuat untuk meyakini jumlah korban jauh lebih tinggi dibanding angka resmi 3.000 orang, dengan mayoritas yang menurut pemerintah diklaim sebagai anggota pasukan keamanan atau orang yang berada di sekitar lokasi.
Agensi berita aktivis hak asasi manusia berbasis AS, Hrana, menyatakan mereka telah mengonfirmasi kematian lebih dari 7.000 orang, hampir semuanya merupakan pengunjuk rasa. Kesimpulan para ahli menegaskan otoritas Iran telah melakukan āmany gross human rights violationsā yang setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk āmurder, imprisonment and other severe deprivation of physical liberty, torture, and other inhumane actsā yang dilakukan sebagai bagian dari serangan luas dan sistematis yang diarahkan terhadap populasi sipil.
Di sisi lain, otoritas Iran menuduh AS dan Israel ikut menghasut terjadinya kerusuhan. Mereka menyalahkan kematian yang terjadi pada pihak yang mereka sebut sebagai āterroristsā dan āriotersā. Temuan ini, menurut laporan, memperlihatkan rangkaian tindakan yang saling terkaitādari dugaan pelanggaran dalam serangan bersenjata hingga kekerasan penegakan yang menargetkan populasi sipil.
