jurnalistik.co.id – Hashim Thaci, mantan presiden Kosovo, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan perang. Putusan itu dibacakan dalam persidangan di The Hague pada hari Rabu.
Thaci berusia 58 tahun saat keputusan diumumkan. Ia dinilai melakukan kejahatan pada masa perang kemerdekaan Kosovo melawan Serbia yang berlangsung pada dekade 1990-an, ketika lebih dari 10.000 orang dilaporkan meninggal dunia.
Pengadilan menyimpulkan bahwa Thaci bersalah atas sejumlah tindak yang mencakup pembunuhan, penangkapan yang tidak sah, penyiksaan, serta perlakuan kejam. Vonis tersebut lahir setelah proses persidangan yang berlangsung selama tiga tahun.
Dalam putusan itu, beberapa tuduhan lain yang diajukan kepadanya tidak terbukti. Dengan demikian, hanya bagian-bagian yang dinilai terbukti oleh pengadilan yang menjadi dasar pemidanaan.
Sebagai tokoh yang sebelumnya berjuang untuk kemerdekaan, Thaci dikenal sebagai salah satu pendiri dan komandan Kosovo Liberation Army (KLA). KLA merupakan kelompok yang berperan dalam perjuangan menuju kemerdekaan, dan Thaci di berbagai narasi lokal dipandang sebagai figur pahlawan.
Meski demikian, Thaci juga menghadapi tuduhan pembunuhan terhadap hampir 100 orang. Ia turut disebut melakukan berbagai kekejaman lain, termasuk penghilangan paksa.
Dalam perkara tersebut, Thaci tidak sendirian di hadapan pengadilan. Ia diadili bersama tiga mantan komandan KLA yang menghadapi dakwaan serupa, sehingga persidangan menyoroti rangkaian kejahatan dalam konteks yang saling terkait.
KLA sendiri dibentuk pada awal 1990-an sebagai kelompok militan yang beranggotakan warga etnis Albania. Pada masa itu, wilayah yang menjadi konteks konflik merupakan bagian dari provinsi Serbia, dan selama perang kelompok tersebut dituduh melakukan serangan terhadap minoritas etnis Serb.
Berita Terkait
Perjalanan politik Thaci kemudian beralih ke jalur pemerintahan. Setelah Kosovo menyatakan kemerdekaan pada 2008, ia menjadi perdana menteri pertama negara tersebut, sebelum kemudian menjabat sebagai presiden.
Pada 2020, Thaci mengundurkan diri untuk menghadapi proses hukum di The Hague. Sejumlah besar warga berkumpul di Kosovo untuk menyaksikan putusan melalui layar besar, termasuk di ibu kota Pristina, di mana foto dan video menunjukkan banyak orang menahan air mata saat mendengar hasil pengadilan.
Makna putusan bagi proses hukum pascakonflik
Putusan ini menegaskan bahwa pengadilan memisahkan dakwaan yang terbukti dan yang tidak terbukti dalam proses persidangan selama bertahun-tahun. Bagi publik, keputusan pengadilan di The Hague menjadi momen penutup atas serangkaian tuduhan yang telah lama menjadi bahan sengketa dalam perang kemerdekaan Kosovo.
Dalam putusan yang dibacakan di The Hague, hakim menempatkan rangkaian peristiwa dalam kerangka pembuktian yang rinci. Penekanan utama berada pada fakta-fakta yang dinilai terbukti selama persidangan, sementara tuduhan lain diperlakukan berbeda karena tidak memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan pengadilan. Dengan cara itu, vonis tampil sebagai hasil dari seleksi dakwaan berdasarkan proses hukum, bukan sekadar akumulasi tuduhan.
Proses yang ditempuh juga memberi gambaran tentang bagaimana perkara semacam ini ditangani ketika konflik berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Pengadilan menilai tindakan yang disebut mencakup pembunuhan, penangkapan yang tidak sah, penyiksaan, dan perlakuan kejam sebagai bagian dari satu pola kekerasan yang dinilai saling terkait. Sidang yang berlangsung sekitar tiga tahun turut menunjukkan bahwa penilaian dilakukan melalui tahapan pemeriksaan yang panjang sebelum putusan akhir diumumkan.
Perhatian publik terhadap perkara ini juga dipengaruhi oleh posisi Thaci dalam narasi politik sebelum ia berhadapan dengan pengadilan. Ia selama ini dikenal sebagai salah satu pendiri dan komandan Kosovo Liberation Army (KLA), yang dalam pandangan sebagian kalangan lokal dipandang berhubungan dengan perjuangan menuju kemerdekaan. Namun, dalam ruang sidang, peran tersebut tidak menjadi penentu tunggal; pengadilan tetap menilai tanggung jawab pidana berdasarkan bukti atas tindakan yang terbukti dilakukan.
Dalam dimensi pascakonflik, putusan ini memperlihatkan dampak berkelanjutan dari proses hukum terhadap penyelesaian sengketa masa perang. Thaci mengundurkan diri pada 2020 untuk menghadapi persidangan di The Hague, sementara warga Kosovo berkumpul untuk mengikuti jalannya putusan, termasuk di Pristina, dengan suasana yang kuat secara emosional. Bagi banyak pihak, respons semacam itu menegaskan bahwa keputusan pengadilan tidak berhenti pada dokumen hukum, tetapi juga menjadi penanda bagi fase berikutnya dalam perjalanan komunitas yang pernah terpecah oleh perang.
