jurnalistik.co.id – Perang Donald Trump terhadap Iran disebut mulai menggerus keuangan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dengan konsekuensi yang meluas, termasuk munculnya masalah pembayaran yang disebut dalam dokumen internal.
Laporan yang mengacu pada dokumen Pentagon yang diperoleh The Guardian serta rangkaian wawancara dengan pejabat, kontraktor, dan analis pertahanan menunjukkan adanya tekanan finansial serius di lingkungan Angkatan Laut. Dalam salah satu memo, persoalan itu dirumuskan sebagai “kekurangan dalam daftar gaji”, karena dana yang semestinya dialokasikan untuk kebutuhan internal ikut dihimpun untuk membiayai operasi tempur.
Sejumlah pejabat dan mantan pejabat mengatakan kondisi kas tersebut perlahan mulai terasa pada kegiatan rutin. Dengan kata lain, pengalihan anggaran tidak berhenti pada perhitungan di atas kertas, melainkan berdampak pada jalannya aktivitas harian yang bergantung pada ketersediaan dana.
Seorang pejabat Angkatan Laut yang mengetahui rencana penanganan kekurangan dana menyebut bahwa “Uang untuk penggajian dirampok untuk membayar kontingensi di luar negeri,”. Pernyataan ini menegaskan bagaimana kebutuhan operasi di luar negeri menyedot porsi keuangan yang berkaitan langsung dengan penggajian.
Operasi AS bersama Israel terhadap Iran, menurut laporan tersebut, tidak hanya menghabiskan persediaan amunisi, tetapi juga memicu serangan balasan Iran ke sejumlah pangkalan strategis di Timur Tengah. Dalam situasi seperti itu, Angkatan Laut ikut harus menopang operasi blokade laut yang ekstensif, sehingga beban anggarannya semakin menumpuk.
Tekanan tersebut, lanjut laporan, terjadi di tengah target belanja yang besar. Anggaran 2026 Angkatan Laut mencapai hampir US$300 miliar atau sekitar Rp5.310 triliun, namun tetap mendapat tekanan berat akibat kebutuhan membiayai operasi tempur yang berjalan.
Masalah pembiayaan juga disebut mulai mengganggu pemeliharaan fasilitas. Seorang pejabat dan kontraktor Angkatan Laut mengatakan sejumlah pekerjaan pemeliharaan non-darurat di fasilitas berbasis pantai telah ditunda karena keterbatasan dana.
Berita Terkait
Sebelumnya, Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Daryl Caudle telah mengingatkan Kongres bahwa krisis pendanaan dapat muncul pada Juli. Ia menyatakan, “Saya khawatir saya harus mulai membuat keputusan dalam jangka waktu Juli tentang bagaimana saya memaksa generasi,” sebelum menambahkan bahwa keputusan tersebut dapat memengaruhi latihan dan operasi rutin.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mendesak Kongres agar memberikan pendanaan darurat. Ia menyebut perang terhadap Iran telah menelan biaya US$35,7 miliar atau sekitar Rp631,9 triliun, sementara pemerintahan Trump meminta tambahan US$67 miliar atau sekitar Rp1.185,9 triliun untuk Departemen Pertahanan.
Analis pertahanan Todd Harrison dari American Enterprise Institute menilai persoalan itu sebenarnya sudah diketahui di internal militer, tetapi tidak dibicarakan secara terbuka. Ia mengatakan, “Mereka hanya tidak berbicara secara terbuka tentang hal itu,”.
Mantan perwira militer yang kini bekerja untuk kontraktor Angkatan Laut menggambarkan situasinya dengan nada yang lebih keras. “Mereka kacau. Mereka menembak semua senjata mereka… mereka kehabisan uang,” ujarnya, menggambarkan keterdesakan yang bukan hanya menyentuh laporan keuangan, tetapi juga ritme operasional yang bergantung pada ketersediaan sumber daya.
Rangkaian temuan itu menggambarkan bahwa ketika biaya operasi meningkat, ruang gerak anggaran untuk kebutuhan internal—termasuk penggajian dan pemeliharaan—berpotensi menyempit. Dalam konteks tenggat yang disebut pada bulan Juli, Angkatan Laut menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan tuntutan operasi dengan keberlangsungan kegiatan rutin yang menjadi bagian dari kesiapan tempurnya.
Dalam rangkaian memo dan keterangan yang dihimpun dari dokumen Pentagon, persoalan pendanaan internal yang semula bersifat administratif kemudian ditarik ke permukaan lewat konsekuensi nyata di lapangan. Perubahan prioritas itu juga disebut memengaruhi jadwal kegiatan rutin dan keputusan di tingkat operasional menjelang Juli.
Ketika operasi tempur dan penempatan di luar negeri menyedot biaya, kebutuhan untuk menjaga kesiapan harian—termasuk kepastian alokasi pembayaran personel serta pemeliharaan non-darurat di fasilitas berbasis pantai—dinilai makin tertekan tanpa dukungan pendanaan darurat yang ditunggu dari Kongres.
