jurnalistik.co.id – Iran mengecam gelombang baru sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) dengan menyebut langkah Washington sebagai bentuk “terorisme negara”. Penilaian itu muncul bersamaan dengan pesan dari Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei yang melarang tindakan apa pun yang berpotensi merusak “kohesi sosial”.
Dalam situasi ketika ketegangan AS–Iran terus berlanjut, perang kedua pihak kini memasuki bulan keenam tanpa penyelesaian yang terlihat. Perundingan yang diupayakan dua negara juga masih buntu, sementara Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran melalui kebijakan yang disebut sebagai “Hari D ekonomi”.
Sanksi terbaru dinilai menambah beban ekonomi Iran yang sejak lama terpukul oleh perang. Inflasi tahunan Iran bahkan mencapai 66% pada bulan lalu, sementara kebuntuan terkait Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik konflik paling sensitif.
Sebelum perang pecah, jalur pelayaran tersebut menangani sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Washington juga telah memperingatkan negara-negara lain untuk mengurangi hubungan bisnis dengan Iran, atau menghadapi sanksi sekunder.
Namun, menurut laporan yang ada, Departemen Keuangan AS belum menjatuhkan hukuman nyata kepada negara-negara yang dimaksud. Kementerian Luar Negeri Iran pada pernyataan Jumat (28/8/2026) menegaskan bahwa semua negara berdasarkan hukum internasional wajib menolak penerapan sanksi AS terhadap Teheran.
Di saat yang sama, Iran menyebut langkah terbaru Washington sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Pemerintah Iran juga menilai kebijakan itu bisa membahayakan kesehatan dan kehidupan jutaan warga sipil.
Arahan untuk menjaga kohesi dan stabilitas
Di tengah tekanan tersebut, Khamenei meminta para pejabat Iran menjaga persatuan nasional. Ia menyampaikan pesan tertulis pada Jumat, menyasar jajaran kepemimpinan yang mencakup unsur ulama, militer, dan pemerintahan sipil.
Khamenei yang mengalami luka dan tidak terlihat di hadapan publik sejak serangan pada 28 Februari—yang menewaskan ayahnya—menyebut telah melarang para pejabat “melakukan apa pun yang merusak kohesi sosial”. Ia juga mengimbau agar pejabat menghindari pernyataan yang dapat memperburuk kondisi psikologis masyarakat.
Berita Terkait
Dalam peringatan yang lebih spesifik, Khamenei menolak adanya “pernyataan yang mengecilkan hati yang melemahkan motivasi nasional dan publik”. Seruan ini hadir ketika kekhawatiran meningkat bahwa tekanan finansial yang semakin besar terhadap ekonomi Iran dapat memicu demonstrasi di jalanan.
Selain menjaga suasana publik, Khamenei juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menghadapi kesulitan ekonomi yang kian parah akibat perang. “Perlu ada upaya serius untuk mengatasi rangkaian tantangan ekonomi dan kehidupan, seperti inflasi, pengangguran, pengelolaan harga dan pasar barang serta jasa,” kata Khamenei dalam pernyataannya.
Dampak sanksi pada perdagangan dan sektor minyak
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perdagangan luar negeri negaranya telah menyusut hampir 35% akibat sanksi AS dan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Ia juga menyampaikan bahwa Iran menjual sekitar 90 juta barel minyak selama masa berlaku singkat nota kesepahaman yang ditandatangani AS dan Iran pada Juni.
Pada periode tersebut, Washington mengizinkan penjualan minyak Iran. Informasi ini menegaskan bahwa ruang ekonomi yang sempat terbuka melalui kesepakatan tersebut bersifat sementara, sementara tekanan berikutnya kembali berakumulasi.
Sanksi meluas ke mitra dagang
Tekanan ekonomi AS tidak hanya ditujukan langsung kepada Iran, tetapi juga melebar ke mitra perdagangan. Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Banque Misr, salah satu bank besar Mesir, karena melakukan bisnis dengan Teheran.
Selain itu, AS juga mengusulkan aturan yang berpotensi menghentikan cabang bank tersebut di Uni Emirat Arab dari transaksi menggunakan dolar AS. Bank sentral Mesir menyatakan pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan pejabat AS terkait persoalan itu, seraya menegaskan tindakan tersebut hanya berlaku terhadap transaksi dolar AS yang dilakukan Banque Misr UAE dengan bank koresponden.
Secara terpisah, pejabat Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap satu entitas yang berbasis di Hong Kong serta satu individu yang terkait dengan Bank Melli Iran. Langkah-langkah tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi Washington untuk memberikan tekanan kepada negara-negara yang menjadi mitra perdagangan Iran.
