jurnalistik.co.id – Presiden Nigeria Bola Tinubu menyetujui kenaikan gaji bagi anggota militer yang mulai berlaku pada 1 September. Kebijakan ini digulirkan untuk memperkuat kesejahteraan para personel yang bertugas menghadapi situasi keamanan yang terus menantang.
Pemerintah menilai peningkatan ancaman di sejumlah wilayah membuat aparat harus bekerja lebih intensif, bahkan berhadapan langsung dengan serangan kelompok bersenjata. Karena itu, skema baru diharapkan dapat mengurangi tekanan yang dialami pasukan di garis depan.
Dalam pengumuman yang disampaikan melalui penasihat Presiden, Bayo Onanuga, disebutkan bahwa kenaikan gaji diarahkan untuk merespons berbagai bentuk gangguan keamanan yang masih terjadi. Mulai dari serangan kelompok pemberontak hingga aksi kriminal bersenjata yang meluas dan mengganggu stabilitas wilayah.
Di timur laut Nigeria, kelompok pemberontak yang disebut meliputi Boko Haram serta Islamic State West Africa Province (ISWAP) masih melancarkan serangan. Pada saat yang sama, kawasan barat laut juga menghadapi operasi kelompok kriminal bersenjata yang dikenal secara lokal sebagai bandit.
Situasi juga dikabarkan kian rumit karena kasus penculikan untuk tebusan yang makin meluas di wilayah utara-tengah. Kekerasan berkala yang dikaitkan dengan kelompok separatis turut menambah beban kerja aparat keamanan di kawasan tenggara.
Onanuga menyatakan bahwa skema penggajian baru akan mulai berlaku pada 1 September. Struktur kenaikannya dibagi berdasarkan jenjang pangkat, dengan persentase berbeda untuk tiap kelompok personel.
Skema kenaikan berdasarkan pangkat
Menurut rancangan tersebut, perwira dengan pangkat di atas kolonel, termasuk para jenderal, memperoleh kenaikan gaji sebesar 30%. Sementara itu, personel dengan pangkat mulai dari kolonel hingga pembantu letnan menerima kenaikan sebesar 50%.
Berita Terkait
Kenaikan terbesar diberikan kepada prajurit dengan jenjang paling rendah. Personel dari pangkat prajurit hingga sersan akan memperoleh kenaikan gaji mencapai 80%.
Dengan perubahan ini, total anggaran gaji tahunan angkatan bersenjata Nigeria akan meningkat menjadi 924 miliar naira, setara dengan sekitar US$678,68 juta. Sebagai perbandingan, total tagihan gaji tahunan militer sebelumnya berada di level 660 miliar naira.
Langkah pemerintah melakukan penyesuaian gaji muncul di tengah tekanan yang terus dihadapi aparat keamanan dalam menangani berbagai kelompok bersenjata. Selama bertahun-tahun, pemerintah dinilai telah berupaya menekan tingkat ketidakamanan melalui peningkatan pengerahan pasukan serta belanja militer.
Namun, serangan kelompok-kelompok bersenjata masih berlanjut dan berdampak langsung pada aparat maupun masyarakat sipil. Dalam konteks itu, kenaikan gaji diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kemampuan personel menjalankan tugas, sekaligus mendukung keberlangsungan operasi keamanan.
Tinubu menegaskan bahwa kesejahteraan prajurit menjadi prioritas pemerintahan. Selain itu, ia juga menyebut pemerintah akan melanjutkan modernisasi angkatan bersenjata dengan menyediakan persenjataan dan teknologi yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman keamanan yang berkembang.
Dengan dimulainya skema pada 1 September, kenaikan gaji bertahap diharapkan memberikan dampak nyata bagi personel militer sesuai tingkat pangkat. Di saat yang sama, modernisasi yang disebutkan Tinubu diarahkan agar angkatan bersenjata memiliki kemampuan yang lebih sesuai terhadap ragam tantangan keamanan yang dihadapi Nigeria.
Pemerintah juga menekankan bahwa pemberlakuan kenaikan gaji dilakukan mulai 1 September dan dibedakan menurut klasifikasi pangkat. Dengan pendekatan tersebut, kompensasi dipandang lebih selaras dengan tanggung jawab masing-masing kelompok personel, terutama ketika tugas keamanan dijalankan di wilayah yang menuntut respons cepat dan intens.
Dalam uraian yang sama, kenaikan penggajian ditempatkan sebagai bagian dari upaya mempertahankan efektivitas aparat di tengah eskalasi gangguan, mulai dari serangan kelompok pemberontak di wilayah tertentu, operasi kriminal bersenjata yang meluas, hingga kasus penculikan untuk tebusan. Pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan dapat membantu kelancaran pelaksanaan operasi sekaligus mendukung agenda modernisasi, termasuk penyediaan persenjataan dan teknologi yang diperlukan.
