jurnalistik.co.id – BBC Verify mengurai klaim Reform UK yang menyebut bisa memangkas lebih dari £50 miliar per tahun dari tagihan kesejahteraan (welfare bill) hingga 2030, bila partai itu berada di pemerintahan. Di saat yang sama, mereka menargetkan dua langkah besar: menghentikan sebagian besar manfaat bagi warga negara asing serta melakukan reformasi pembayaran disabilitas dengan tetap melindungi kelompok yang paling “severely disabled”.
Untuk menilai hitungan tersebut, BBC Verify menempatkannya pada skala belanja pemerintah. Pemerintah Inggris menganggarkan £353 miliar untuk tunjangan kesejahteraan tahun ini, dan justru hampir separuhnya digunakan untuk state pension—yang menurut Reform tidak akan dipotong. Dengan demikian, tersisa sekitar £207 miliar untuk komponen welfare lainnya, sehingga pemotongan £50 miliar setara kira-kira 25% dari sisa belanja tersebut. Angka itu dinilai sangat ambisius.
Salah satu jenis bantuan yang menjadi sorotan adalah Personal Independence Payments (PIP). PIP merupakan pembayaran untuk usia kerja yang membantu orang menghadapi biaya tambahan akibat kondisi kesehatan fisik atau mental, termasuk disabilitas.
BBC Verify mencatat, jumlah penerima PIP meningkat dari sekitar 2,4 juta sebelum pandemi menjadi empat juta pada tahun ini di Inggris dan Wales. Reform UK mengatakan sekitar £21 miliar dari rencana penghematan total £50 miliar akan berasal dari perubahan pada tunjangan kesehatan dan disabilitas, termasuk PIP.
Meski berjanji melindungi mereka yang mengalami disabilitas paling berat, Reform menyatakan sekitar 2,89 juta orang yang menerima PIP akan “reassessed over time”. Proses tersebut, menurut Reform, akan membuat pembayaran saat ini bisa “modified or withdrawn” dan digantikan oleh skema yang mereka usulkan, yaitu “Disability Needs Assessment”.
Namun, BBC Verify menekankan bahwa penghematan sebesar itu tidak otomatis terjamin. Institute for Fiscal Studies (IFS) menyebut ada “relatively little detail” mengenai isi rencana Reform—detail yang diperlukan untuk memastikan apakah targetnya realistis.
Komponen besar pemangkasan lainnya juga terkait akses warga negara asing terhadap manfaat. Reform mengklaim sekitar £20 miliar dari target penghematan £50 miliar bisa dicapai bila warga negara asing dilarang menerima manfaat, termasuk Universal Credit (UC).
BBC Verify menyebut lebih dari satu juta penerima UC lahir di luar negeri, termasuk sekitar 700.000 warga negara Uni Eropa yang datang sebelum Brexit dan memiliki hak untuk tinggal serta bekerja di Inggris. Pentingnya, sekitar setengah dari warga Uni Eropa yang mengklaim UC bekerja.
Pemerintah tidak memberikan angka untuk jumlah warga negara asing yang menerima tunjangan lain selain UC. BBC Verify juga mengingatkan bahwa mengambil hak manfaat bukan langkah yang sederhana, karena berpotensi membuat Inggris berbenturan dengan Uni Eropa.
Berita Terkait
Di sisi lain, sekitar 4,5 juta warga Uni Eropa memiliki hak penyelesaian jangka panjang di Inggris, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk mengajukan tunjangan. BBC Verify menambahkan, ada perkiraan satu juta warga negara Inggris yang tinggal di Uni Eropa dan memiliki hak serupa.
Jika hak warga Uni Eropa untuk mengakses manfaat dicabut, BBC Verify menilai ada risiko negara-negara anggota melakukan tindakan balasan. Reform mengatakan mereka akan merundingkan kembali perjanjian pasca-Brexit yang menjadi dasar hak-hak tersebut, tetapi tindakan itu berarti membuka kembali proses yang seharusnya sudah diselesaikan pada 2020.
BBC Verify juga menyoroti skenario tambahan: penghematan yang direncanakan bisa berkurang atau hilang bila banyak warga Uni Eropa mengajukan permohonan menjadi warga negara Inggris dan tetap dapat mempertahankan hak atas manfaat.
Selain jalur itu, BBC Verify memetakan kemungkinan sumber penghematan lain yang disebut Reform. Salah satunya adalah penggunaan ukuran inflasi yang lebih “less generous” untuk menghitung kenaikan tunjangan tiap tahun, yang diklaim bisa menghemat £4,8 miliar per tahun. Reform juga mengatakan ingin mengalokasikan dana tambahan untuk menanggulangi “benefit fraud”, dengan prediksi penghematan hingga £2,8 miliar per tahun.
Meski demikian, BBC Verify mengingatkan bahwa upaya pemerintah lain untuk memerangi kecurangan manfaat pernah dilakukan dengan hasil yang bervariasi. Reform juga berjanji orang yang menjadi penerima tunjangan jangka panjang dan dinilai mampu bekerja akan dipaksa melakukan 20 jam pekerjaan dalam seminggu di komunitas melalui skema yang dijalankan dewan (council-run schemes).
BBC Verify mencatat, masih belum jelas seberapa besar program tersebut bisa menghasilkan penghematan signifikan, mengingat pelaksanaan program akan menambah biaya bagi dewan. Dengan kata lain, hubungan antara target penghematan dan biaya implementasi tetap menjadi pertanyaan.
Reform UK tidak sendirian dalam gagasan reformasi welfare. BBC Verify menyebut review sistem PIP oleh menteri Partai Buruh Sir Stephen Timms menyimpulkan bahwa PIP “not fit for purpose”. Pemerintah Inggris diharapkan menguraikan reformasi mereka sendiri pada akhir tahun ini.
Namun, para analis menekankan bahwa mencapai penghematan besar dari pos belanja kesejahteraan jauh lebih sulit daripada sekadar menyampaikan angka target. BBC Verify menambahkan bahwa risiko politik juga tampak nyata.
Jumlah penerima PIP di sejumlah konstituensi anggota parlemen Reform yang menonjol—seperti Boston and Skegness dan Ashfield—disebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Dalam beberapa kasus, jumlah penerima PIP bahkan lebih tinggi daripada besar mayoritas (majorities) para anggota parlemen tersebut.
Kondisi serupa juga disebut berlaku pada sebagian kursi target utama Reform. BBC Verify menyimpulkan, pola ini menunjukkan bahwa kebijakan penghematan welfare dapat membawa konsekuensi politik yang kemungkinan tetap siap ditanggung oleh partai.
