jurnalistik.co.id – BBC Verify mengurai janji Reform UK untuk memangkas belanja kesejahteraan sebesar £50 miliar per tahun, sekaligus menilai seberapa nyambung rencana itu jika dijalankan pada 2030.
Menurut paket yang dipaparkan partai tersebut, target penghematan bisa dicapai lewat dua pilar besar: membatasi warga negara asing untuk memperoleh sebagian besar tunjangan, serta melakukan reformasi pada skema pembayaran disabilitas dengan tetap melindungi kelompok yang digambarkan Reform sebagai “severely disabled”.
Seberapa besar “£50 miliar” jika dibanding total belanja kesejahteraan?
Pemerintah Inggris memperkirakan akan membelanjakan £353 miliar untuk tunjangan kesejahteraan pada tahun ini. Dari angka itu, “just under half” dialokasikan untuk pensiun negara (state pension), yang oleh Reform dinyatakan tidak akan dipotong.
Dengan sisa belanja kesejahteraan sebesar £207 miliar, pemotongan £50 miliar per tahun berarti sekitar 25% dari total yang tersisa. BBC Verify menilai, langkah seperti itu akan sangat ambisius—bukan sekadar penyesuaian bertahap.
Di antara pos yang disorot Reform adalah Personal Independence Payments (PIP), yaitu tunjangan bagi usia kerja untuk membantu individu menghadapi biaya tambahan akibat kondisi fisik atau kesehatan mental serta disabilitas.
Jumlah penerima PIP naik dari sekitar 2,4 juta sebelum pandemi menjadi empat juta pada tahun ini di Inggris dan Wales. Reform menyebut sekitar £21 miliar dari rencana tabungan £50 miliar akan berasal dari perubahan pada tunjangan kesehatan dan disabilitas, termasuk PIP.
Reform juga menyatakan bahwa mereka akan melindungi penyandang disabilitas paling berat. Dalam skemanya, sekitar 2,89 juta penerima PIP akan “reassessed over time”, yang menurut rencana itu akan membuat pembayaran yang berjalan “modified or withdrawn” lalu diganti dengan pendekatan bernama “Disability Needs Assessment”.
Namun, analis menegaskan penghematan semacam itu tidak otomatis terwujud. Institute for Fiscal Studies (IFS) menggambarkan masih “relatively little detail” tentang rincian rencana yang akan dijalankan.
Warga negara asing dan klaim penghematan dari Universal Credit
Komponen lain yang menjadi sorotan adalah rencana mengambil tunjangan dari warga negara asing. Reform mengklaim ada potensi penghematan sekitar £20 miliar dari target £50 miliar bila warga negara asing dilarang menerima manfaat, termasuk Universal Credit (UC).
BBC Verify mencatat lebih dari satu juta pemohon UC lahir di luar negeri, termasuk sekitar 700.000 warga negara Uni Eropa yang tiba di Inggris sebelum Brexit dan memiliki hak untuk tinggal serta bekerja. Di sisi lain, sekitar setengah dari warga Uni Eropa yang menerima UC berada dalam pekerjaan.
Pemerintah tidak menyediakan data jumlah warga negara asing yang mengklaim manfaat lain selain UC. Meski begitu, BBC Verify menilai pencabutan hak tunjangan bukan perkara sederhana karena berisiko menyeret Inggris ke “collision course” dengan Uni Eropa.
Berita Terkait
Sekitar 4,5 juta warga negara Uni Eropa memiliki status long-term settlement rights di Inggris, sehingga tetap berhak menerima tunjangan. Ada pula perkiraan satu juta warga negara Inggris yang tinggal di Uni Eropa dengan hak serupa.
BBC Verify juga menyoroti bahwa pencabutan hak warga Uni Eropa berpotensi memicu pembalasan (retaliation) dari negara-negara anggota dengan cara yang serupa terhadap warga Inggris di negara mereka. Reform menyatakan akan melakukan negosiasi ulang perjanjian pasca-Brexit yang menjadi dasar hak-hak tersebut, tetapi itu berarti membuka kembali proses yang seharusnya dianggap selesai pada 2020.
Selain itu, tabungan yang diproyeksikan juga bisa menyusut bila dalam jumlah besar warga Uni Eropa mengajukan status sebagai warga negara Inggris dan—dalam skenario itu—tetap mempertahankan hak atas tunjangan.
Sumber penghematan lain: inflasi, penipuan, dan skema kerja komunitas
Reform menyebut mempertimbangkan penggunaan ukuran inflasi yang “less generous” untuk menghitung kenaikan tunjangan tiap tahun. Dari pendekatan itu, Reform memproyeksikan penghematan £4,8 miliar per tahun.
Partai tersebut juga berencana mengucurkan dana tambahan untuk menanggulangi benefit fraud, dengan perkiraan penghematan mencapai £2,8 miliar per tahun. BBC Verify mengingatkan, berbagai upaya pemerintah sebelumnya untuk menekan penipuan tunjangan menunjukkan hasil yang beragam.
Reform juga berjanji bahwa penerima tunjangan jangka panjang yang memenuhi syarat untuk bekerja akan dipaksa melakukan 20 jam kerja per minggu di lingkungan komunitas melalui skema yang dijalankan dewan (council-run schemes). Meski demikian, BBC Verify menilai belum jelas bagaimana mekanisme itu bisa menghasilkan penghematan besar, mengingat skema tersebut akan menuntut anggaran dari pihak dewan untuk dijalankan.
Reform bukan satu-satunya: evaluasi Labour atas PIP dan tantangan politik
Rencana reformasi kesejahteraan tidak datang dari Reform saja. BBC Verify menyinggung adanya peninjauan sistem PIP oleh menteri Labour, Sir Stephen Timms, yang menyimpulkan bahwa sistem tersebut “not fit for purpose”.
Pemerintah diperkirakan akan memaparkan reformasinya sendiri pada tahun ini. Namun, BBC Verify menegaskan bahwa mencapai penghematan besar dari belanja kesejahteraan lebih mudah disebut daripada dilakukan, terutama di ruang politik.
BBC Verify juga menggarisbawahi risiko politik yang terlihat pada basis konstituensi sejumlah anggota parlemen Reform. Jumlah penerima PIP di konstituensi MP Reform yang menonjol—seperti Boston dan Skegness serta Ashfield—lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Di beberapa kasus, jumlah penerima PIP bahkan lebih tinggi daripada ukuran mayoritas (majorities) para MP tersebut. Hal serupa disebut terjadi pada beberapa kursi target utama Reform, sehingga strategi ini dipandang sebagai risiko politik yang bersedia diambil partai.
Dengan kombinasi target pemotongan £50 miliar, perubahan pada PIP melalui “Disability Needs Assessment”, pembatasan akses warga negara asing, serta sejumlah langkah lain—mulai dari penghitungan inflasi “less generous” hingga klaim penghematan dari penipuan tunjangan dan skema kerja komunitas 20 jam—rencana Reform pada akhirnya bergantung pada implementasi yang jauh lebih rinci daripada yang saat ini tersedia.
Karena itulah BBC Verify menyodorkan pertanyaan kunci: apakah angka-angka tersebut “add up”, atau justru tampak tidak realistis ketika dipadukan dengan batasan hukum, dinamika kebijakan, dan biaya pelaksanaan di lapangan.
