jurnalistik.co.id – BBC Verify mengurai rencana Reform UK memangkas tagihan kesejahteraan dengan target penghematan lebih dari £50 miliar per tahun pada 2030 jika partai itu berkuasa. Dalam laporannya, BBC Verify menilai angka-angka yang dipakai Reform dan membandingkannya dengan rincian kebijakan yang tersedia—serta menimbang seberapa realistis target tersebut.
Menurut Reform UK, mayoritas penghematan berasal dari dua jalur besar: menghentikan akses warga negara asing untuk memperoleh sebagian besar tunjangan, serta melakukan reformasi pembayaran disabilitas—dengan klaim tetap melindungi kelompok yang paling “severely disabled”. BBC Verify kemudian memecah klaim tersebut menjadi beberapa komponen.
Langkah awal yang dipakai Reform adalah hitungan total belanja kesejahteraan. Pemerintah Inggris tahun ini menganggarkan £353 miliar untuk tunjangan, dan BBC Verify mencatat sekitar setengahnya dialokasikan untuk state pension. Sisanya berjumlah £207 miliar.
Dengan kerangka itu, pemotongan £50 miliar per tahun yang diajukan Reform setara kira-kira 25% dari total sisa belanja kesejahteraan. BBC Verify menilai skala 25% dari pos yang tersisa tersebut termasuk sangat ambisius.
Salah satu manfaat yang disebut Reform adalah Personal Independence Payments (PIP). PIP merupakan pembayaran bagi usia kerja untuk membantu individu menghadapi biaya tambahan terkait kondisi kesehatan fisik atau mental, termasuk disabilitas.
BBC Verify melaporkan jumlah penerima PIP meningkat dari sekitar 2,4 juta sebelum pandemi menjadi empat juta pada tahun ini di Inggris dan Wales. Reform UK menyatakan sekitar £21 miliar dari target total £50 miliar penghematan akan datang dari perubahan pada manfaat kesehatan dan disabilitas, termasuk PIP.
Namun, BBC Verify menyoroti bahwa Reform juga menyatakan mereka akan melindungi mereka yang disabilitasnya paling berat. Di saat yang sama, Reform menyebut sekitar 2,89 juta orang yang menerima PIP akan “reassessed over time”, yang menurut Reform akan berujung pada pembayaran yang “modified or withdrawn” dan diganti dengan skema “Disability Needs Assessment”.
BBC Verify kemudian menggarisbawahi kehati-hatian analis terhadap klaim tersebut. Institute for Fiscal Studies menilai rencana Reform masih memiliki “relatively little detail” tentang bagaimana skema itu bekerja secara konkret. Dengan demikian, penghematan yang diharapkan tidak otomatis terjamin.
Komponen penghematan lain yang ditekankan Reform adalah pembatasan manfaat bagi warga negara asing. Reform mengklaim bahwa sekitar £20 miliar dari target penghematan £50 miliar bisa dicapai jika akses manfaat, termasuk Universal Credit (UC), dilarang bagi kelompok tertentu.
BBC Verify mencantumkan bahwa lebih dari satu juta penerima UC adalah orang yang lahir di luar negeri. Angka itu mencakup sekitar 700.000 warga negara Uni Eropa yang datang sebelum Brexit dan memiliki hak untuk hidup serta bekerja di Inggris.
BBC Verify juga menekankan konteks tambahan: sekitar setengah dari warga Uni Eropa yang menerima UC berada dalam pekerjaan. Karena itu, kebijakan pemotongan yang luas terhadap hak manfaat tidak bisa dianggap sekadar langkah administratif yang sederhana.
Berita Terkait
Pemerintah Inggris, menurut BBC Verify, tidak menyediakan angka rinci tentang berapa banyak warga negara asing yang mengklaim manfaat lain di luar UC. Tetapi BBC Verify menilai menghapus hak manfaat bukan perkara mudah, karena kebijakan tersebut berisiko menimbulkan ketegangan dengan Uni Eropa.
BBC Verify menyebut sekitar 4,5 juta warga Uni Eropa memiliki long-term settlement rights di Inggris, sehingga mereka tetap eligible untuk mengklaim manfaat. Selain itu, ada estimasi satu juta warga negara Inggris yang tinggal di negara-negara Uni Eropa dengan hak serupa.
Dalam kerangka hubungan timbal balik, BBC Verify menyatakan Reform berpotensi memicu balasan: bila hak warga Uni Eropa dipangkas, negara anggota bisa saja melakukan tindakan serupa terhadap warga Inggris di wilayah mereka. Reform mengatakan akan merunding ulang perjanjian pasca-Brexit yang menjadi dasar hak-hak tersebut, tetapi BBC Verify menilai hal itu berarti membuka kembali proses yang seharusnya sudah diselesaikan pada 2020.
BBC Verify juga menyoroti kemungkinan “kebocoran” skenario penghematan. Jika sejumlah besar warga Uni Eropa mengajukan naturalisasi menjadi warga negara Inggris dan tetap dapat mempertahankan entitlement atas manfaat, maka penghematan yang diproyeksikan Reform dapat berkurang atau bahkan hilang.
Selain dua komponen utama tadi, Reform menyebut beberapa sumber penghematan lain yang dinilai bisa menyumbang bagian dari total target. Salah satunya adalah penggunaan ukuran inflasi yang kurang dermawan untuk menghitung kenaikan tunjangan setiap tahun, dengan proyeksi penghematan sebesar £4,8 miliar per tahun.
Reform juga mengaitkan penghematan dengan penanganan fraud tunjangan. Partai itu memprediksi langkah pemberantasan fraud dapat menghemat hingga £2,8 miliar per tahun, tetapi BBC Verify mengingatkan bahwa berbagai pemerintahan sebelumnya juga pernah mencoba menangani fraud dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda.
Reform turut berjanji bahwa penerima tunjangan jangka panjang yang dinilai cocok untuk bekerja akan diwajibkan menjalani 20 jam kerja per minggu di komunitas melalui skema yang dijalankan dewan (council). Namun BBC Verify menilai tidak jelas bagaimana kebijakan itu bisa menghasilkan penghematan yang besar, sebab skema tersebut tetap akan menambah beban biaya bagi pihak council.
BBC Verify menempatkan reformasi kesejahteraan Reform dalam konteks lebih luas: partai itu tidak sendirian dalam mengusulkan perubahan pada sistem. Terkait PIP, BBC Verify menyebut adanya peninjauan oleh menteri Labour, Sir Stephen Timms, yang menyimpulkan skema tersebut “not fit for purpose”.
Pemerintah diperkirakan akan menguraikan reformasinya sendiri pada tahun ini. Meski begitu, BBC Verify menekankan bahwa mengejar penghematan signifikan dari tagihan kesejahteraan bukan sekadar persoalan teknis perhitungan. Secara politik, program semacam itu juga menjadi tawaran yang sulit dijual.
BBC Verify menilai risiko politik itu terlihat dari peta konstituensi. Jumlah penerima PIP di daerah sejumlah anggota parlemen Reform yang menonjol—seperti Boston and Skegness dan Ashfield—lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Dalam beberapa kasus, angka penerima PIP bahkan lebih besar daripada ukuran mayoritas kandidat Reform.
Situasi serupa juga disebut terjadi pada sebagian kursi yang menjadi target Reform. Bagi BBC Verify, pola ini menunjukkan adanya risiko politik yang dipilih Reform untuk ditanggung demi mengejar rencana pemotongan.
Pada akhirnya, pertanyaan “apakah rencana Reform UK memang nyambung” bergantung pada apakah setiap komponen kebijakan dapat benar-benar diterapkan seperti yang diproyeksikan. Dengan detail yang dinilai masih terbatas—mulai dari reformasi PIP hingga pembatasan manfaat warga negara asing, serta klaim penghematan dari inflasi, fraud, dan kewajiban kerja—BBC Verify melihat target £50 miliar tersebut lebih dekat pada ambisi daripada kepastian.
